Bahasa Indonesia tidak lahir dalam satu malam, melainkan melalui proses yang sangat panjang. Ia lahir dari pergaulan, hubungan dagang, dan pertemuan antarkebudayaan yang melintas di kemaritiman Nusantara. Meski berakar dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang lahir dari dominasi kelompok etnis tertentu. Justru karena sifatnya yang cair dan inklusif, ia menjadi simpul pemersatu kemajemukan.
Dari sifatnya yang cair dan inklusif itu, bahasa Indonesia kemudian bertransformasi menjadi alat perjuangan emansipasi. Ia digunakan dalam pertarungan ideologi, kekuasaan, dan tumbuhnya kesadaran kolektif. Ia lahir sebagai getaran suara rakyat jelata yang memiliki nyawa dan keberanian untuk hidup.
Namun kini, bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Ia sering mengalami degradasi secara fungsi dan makna. Bahasa Indonesia kerap dianggap sebatas percakapan banal, bahkan dimodifikasi secara manipulatif oleh kekuasaan.
Tantangan itu terjadi di berbagai ruang. Di ruang publik, bahasa Indonesia sering kehilangan kedalaman berpikir karena maraknya bahasa instan, eufemisme, dan kedangkalan bahasa di media sosial. Di dunia akademik dan korporasi, bahasa Indonesia kerap ditempatkan pada posisi yang inferior karena kalah pamor dibanding bahasa asing. Begitu pula di ranah politik, ia kerap digunakan sebatas jargon kosong tanpa kejelasan makna dan tanggung jawab etis.
Tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia tentu berdampak pada hilangnya substansi bahasa itu sendiri. Ia kemudian hanya dipahami sebagai bahasa yang sederhana, kumpulan kata tanpa makna, yang digunakan sebatas alat komunikasi biasa.
Dari Melayu Rendah Menjadi Bahasa Nasional
Bahasa Indonesia lahir karena proyek politik kebudayaan. Kehadirannya sangat erat kaitannya dengan pembentukan identitas dan perjuangan kemerdekaan. Hilmar Farid dalam bukunya Perang Suara: Bahasa dan Politik Pergerakan (2024) menjelaskan bahwa transformasi dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia merupakan bentuk intervensi politik yang dilakukan oleh para intelektual pergerakan nasional pada awal abad ke-20.
Pada masa kolonial, bahasa Melayu sering disebut sebagai “Melayu Rendah”. Namun karena bahasa itu digunakan dalam hubungan lintas wilayah, perdagangan, dan percakapan antarkelas masyarakat bawah, bahasa ini kemudian diangkat menjadi bahasa modern.
Dari situlah para tokoh intelektual seperti Mohammad Yamin, Sutan Takdir Alisjahbana, dan Ki Hajar Dewantara berperan penting dalam mengangkat status bahasa pasar (rendahan) ini menjadi simbol kekuatan dan kemajuan yang membentuk semangat persatuan.
Puncak politik bahasa Indonesia terjadi pada momentum Kongres Pemuda II di Jakarta. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dan pemudi dari berbagai golongan menyepakati sebuah konsensus politik tentang pentingnya bahasa persatuan: bahasa Indonesia.
Memilih bahasa “Melayu Rendah” pada momentum Kongres Pemuda II tentu bukan tanpa alasan. Pada masa itu, bahasa Belanda memiliki status yang lebih tinggi secara sosial dan administratif. Bahasa “Melayu Rendah” dipilih karena memiliki karakter kuat untuk mengorganisasi keberagaman identitas suku yang dijajah.
Menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan tindakan politik yang radikal dan progresif pada zamannya. Kelahirannya menjadi bentuk perlawanan terhadap hegemoni bahasa yang dibentuk oleh kolonialisme. Terbentuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah instrumen dalam membayangkan sebuah bangsa (Benedict Anderson, 1983).
Bahasa di Tengah Hegemoni Kekuasaan
Saat ini, bahasa Indonesia sering disandera oleh kepentingan politik kekuasaan. Meski bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa rakyat, praktiknya kerap dikendalikan oleh kelompok elite untuk menjaga status quo. Bahasa Indonesia mengalami depolitisasi hingga kehilangan makna kritis dalam setiap frasa yang digunakannya.
Eufemisme menjadi senjata pamungkas kekuasaan dalam mengaburkan makna. Frasa-frasa seperti “menyesuaikan harga” alih-alih “menaikkan harga”, “relokasi” menggantikan “penggusuran”, dan “penyesuaian tarif” padahal berarti “kenaikan pajak”, merupakan bukti kekuasaan telah membingkai bahasa untuk menutupi ketimpangan realitas.
Herbert Marcuse dalam One-Dimensional Man (1964) menyebut praktik itu sebagai bentuk “bahasa yang dimanipulasi”. Artinya, kata-kata telah dihilangkan dari makna subversifnya karena direproduksi demi kepentingan kekuasaan. Bahasa yang dimanipulasi oleh kekuasaan adalah bentuk pengendalian kata-kata untuk membius kesadaran publik.
Media Menumbuhkan Kesadaran Kritis
Di tengah tantangan hegemoni, bahasa Indonesia harus kembali ditempatkan sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran kritis. Paulo Freire dalam Pendidikan Kaum Tertindas (2008) menegaskan pentingnya bahasa sebagai alat dialog yang membebaskan. Maksudnya, bahasa harus menjadi jembatan penghubung antara pengalaman personal dengan realitas sosial-politik.
Bahasa Indonesia adalah jiwa yang menggerakkan kesadaran kolektif menuju kemerdekaan. Ia bukan sekadar warisan budaya, melainkan amanat yang harus terus dijaga. Ia bukan sebatas alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk menafsirkan kenyataan. Bahasa Indonesia adalah benang merah yang merajut komunitas-komunitas yang tidak saling mengenal menjadi sebuah bangsa: Indonesia.
Menempatkan kembali bahasa Indonesia sebagai alat perjuangan berarti menjaga kesadaran kritis agar terus tumbuh. Penting untuk ditegaskan, bahasa Indonesia bukan sekadar kumpulan jargon, tetapi alat perjuangan yang memiliki keberanian untuk memanggil luka sejarah dan mengartikulasikan mimpi-mimpi masa depan.
Kita tidak boleh melupakan bahwa bahasa Indonesia adalah alat perjuangan. Bahasa Indonesia adalah jejak langkah yang merawat ingatan ketika kita dininabobokan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments