PWU. Gelombang perlawanan rakyat bukanlah sekadar ledakan spontan, melainkan akumulasi kekecewaan panjang terhadap negara yang semakin gagal memenuhi janji demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan.
Hal itu terjadi bukan tanpa alasan, kekuasaan yang antikritik telah lama menutup ruang yang seharusnya memungkinkan negara untuk berbicara, mahasiswa, buruh, petani, dan masyarakat sipil bersatu di jalanan.
Namun, rakyat Indonesia masih berduka di balik semangat perjuangan itu. Seorang anak bangsa, Affan Kurniawan, harus meregang nyawa dalam pusaran aksi. Kematian Affan adalah tragedi politik yang menunjukkan wajah asli negara, yaitu kekerasan yang dilembagakan.
Polisi, yang seharusnya melindungi rakyat, justru menjadi alat represif dan menambah panjang daftar korban demokrasi.
Menurut Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), gugurnya Affan Kurniawan merupakan gambaran kegagalan struktural dalam organisasi negara.
Pemerintah, parlemen, dan aparat keamanan telah kehilangan fokus. Kepentingan elite lebih diprioritaskan daripada kepentingan rakyat.
Publik akan melihat hukum sebagai panggung sandiwara jika pelaku tidak diadili secara terbuka dan independen. Inilah situasi yang paling membahayakan bagi negara hukum: ketika hukum kehilangan otoritasnya, kepercayaan masyarakat pun runtuh.
Pertama, Presiden Prabowo Subianto harus segera mencopot menteri-menteri yang bermasalah. Menteri tidak pantas dipertahankan jika mereka tidak melaksanakan tugas konstitusinya, menimbulkan kekacauan, dan malah memperburuk krisis sosial politik.
Kabinet adalah alat untuk bekerja bagi rakyat, bukan tempat transaksi politik. Presiden mengkhianati amanat rakyat dengan mempertahankan menteri-menteri yang menyulitkan.
Kedua, ketua partai politik harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap DPR RI. DPR kini tampak seperti lembaga yang tidak peduli, tidak mendengarkan keluhan rakyat, dan hanya menjadi alat oligarki.
Ketua partai politik harus bertindak tegas terhadap anggotanya yang mengkhianati fungsi representasi rakyat. Tanpa pemeriksaan menyeluruh, DPR hanya akan semakin kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Ketiga, Presiden harus segera memecat Kapolri. Institusi kepolisian kini dipandang sebagai alat represif yang menyebarkan ketakutan di jalanan, bukan pengayom.
Represifitas polisi dalam peristiwa yang terjadi pada (25-30/8/2025) yang mengakibatkan kematian Affan, adalah bukti nyata kegagalan kepolisian memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya. Negara tidak boleh lagi menutup mata terhadap kekerasan yang berulang kali merusak demokrasi.
Kami tegaskan bahwa suara mahasiswa bukanlah ancaman bagi negara. Suara mahasiswa adalah suara nurani bangsa yang hadir sebagai kontrol moral atas jalannya kekuasaan.
Kekerasan dalam menanggapi kritik hanyalah menunjukkan betapa lemahnya dasar demokrasi kita. Baik Presiden Prabowo maupun tokoh-tokoh politik lainnya harus menyadari betapa seriusnya tragedi kematian Affan Kurniawan.
“Jika rezim ini terus mengabaikan tuntutan rakyat, sejarah akan mencatat mereka sebagai rezim yang gagal mengurus bangsa,” tegas Ketua BEM FH UM Surabaya, Bima Satria Haidar Zulqarnain, Minggu (31/8/2025).
0 Tanggapan
Empty Comments