Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Rabu (18/2/2026) oleh Muhammadiyah kembali memicu diskusi publik. Potensi perbedaan awal puasa dengan keputusan pemerintah ramai dibicarakan, terutama di media sosial.
Menanggapi hal itu, Pakar Ilmu Falak Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Drs. M. Sarif, M.Ag., memaparkan penjelasan dari perspektif astronomi dan fikih.
Ia menegaskan bahwa perbedaan awal Ramadan merupakan bagian dari dinamika ijtihad dalam Islam. Menurutnya, persoalan tersebut bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang metode yang digunakan dalam menetapkan awal bulan hijriah.
Sarif menjelaskan bahwa Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada 18 Februari 2026 berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid.
Penetapan tersebut menggunakan sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yakni kalender Islam berbasis perhitungan astronomis (hisab) yang berlaku secara internasional.
KHGT, lanjutnya, dirancang sebagai upaya menghadirkan kalender Islam yang lebih terintegrasi, memiliki kepastian jauh hari, dan dapat digunakan lintas negara.
Sistem ini dibangun atas Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP), dengan ketentuan antara lain tinggi hilal minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat setelah ijtimak, yang terpenuhi di mana pun di permukaan bumi. Untuk Ramadan tahun ini, parameter tersebut telah tercapai di Alaska, Amerika Serikat.
Dalam kerangka KHGT, apabila hilal telah memenuhi kriteria secara definitif di satu wilayah di bumi, maka awal bulan berlaku secara global tanpa dibatasi batas negara.
Secara astronomis, ijtimak terjadi pada Selasa (17/2/2026) pukul 12.01 UTC atau sekitar 19.01 WIB. Peristiwa ini menandai berakhirnya bulan sebelumnya sekaligus menjadi titik awal terbentuknya hilal.
Setelah matahari terbenam, posisi hilal di wilayah tertentu telah memenuhi parameter KHGT, sehingga keesokan harinya ditetapkan sebagai 1 Ramadan.
Namun, situasi di Indonesia berbeda. Pada saat matahari terbenam 17 Februari 2026, posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk atau bernilai negatif.
Artinya, belum memenuhi kriteria imkan rukyat yang digunakan pemerintah melalui Kementerian Agama, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat di wilayah Indonesia.
Karena itu, secara astronomis pemerintah berpotensi menetapkan awal Ramadan pada 19 Februari 2026 setelah proses rukyat dan sidang isbat dilaksanakan.
Sarif menekankan bahwa kedua pendekatan tersebut memiliki landasan ilmiah masing-masing.
Muhammadiyah menggunakan metode hisab global yang bersifat definitif, sedangkan pemerintah memadukan hisab dan verifikasi rukyat dengan cakupan teritorial Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa perbedaan ini tidak menyentuh aspek akidah maupun substansi ibadah, melainkan sebatas perbedaan teknis dalam metodologi falak dan ruang lingkup penerapannya.
Dari sisi fikih, penerapan KHGT berpijak pada konsep ittihad al-mathali’ atau kesatuan matlak global. Konsep ini memandang bahwa apabila hilal telah terbukti secara ilmiah di satu tempat, maka umat Islam dapat menetapkannya secara bersama.
Sebagai akademisi, ia mengimbau masyarakat untuk menyikapi perbedaan tersebut secara arif. Menjaga ukhuwah, menghormati otoritas masing-masing, serta tetap memprioritaskan kualitas ibadah Ramadan dinilai jauh lebih penting daripada memperdebatkan perbedaan metode.(*)
0 Tanggapan
Empty Comments