Dalam upaya ini Azizi menyerahkan data para oligark hitam yang menyumbang dirinya, dan tentu kandidat lainnya juga saat Pilpres lalu dan meminta untuk “diselesaikan”. Dalam pandangan Azizi, para oligark hitam ini dipastikan akan terus “mengganggu”.
Presiden Azizi juga mengundang Ketua Komisi Anti Rasuah (KAR, sejenis Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK). Dalam pertemuan ini Azizi menegaskan dan meminta KAR untuk serius bekerjasama dalam melakukan pemberantasan korupsi. Azizi berjanji akan memberikan data-data para koruptor dan meminta KAR untuk menindaklanjuti dengan segera, serta menghukum seberat-beratnya.
Secara tertutup, Azizi juga melakukan pertemuan maraton dengan pimpian Parlemen untuk tiga hal. Pertama, komitmen bersama untuk membuat paket kebijakan politik yang menjunjung tinggi fairness dengan melibatkan kalangan kampus.
Kedua, mengamandemen Konstitusi, di antaranya untuk mengembalikan posisi Majelis Permusyawaratan Tertinggi (MPT, sejenis Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR) sebagai Lembaga Tertinggi Negara, yang bertugas di antaranya memilih dan memberhentikan presiden. Presiden dan Parlemen menyepakati dua hal ini.
Ketiga, Pilpres dipercepat melalui MPT selambat-lambatnya dua tahun sejak MPT ditetapkan kembali fungsinya sebagaimana saat awal disahkan oleh para pendiri bangsa Baladinisia. Saat Azizi mengusulkan Pilpres dipercepat, pimpinan Parlemen cukup kaget karena agenda ini tidak masuk dalam pembicaraan awal.
Parlemen kaget karena Azizi hanya secara spesifik mengusulkan Pilpres dipercepat dan tidak untuk Pemilu (Legislatif). Meski membuat Parlemen kaget, namun Presiden Azizi tetap bersikukuh untuk melaksanakan Pilpres dipercepat.
Presiden sejak awal memang merasa tidak nyaman dengan hasil Pilpres yang mengantarkannya sebagai presiden, yang dinilai penuh kecurangan. Akhirnya disepakati antara Presiden dan Parlemen terkait Pilpres dipercepat.
Parlemen, menteri-menteri terkait, dan perwakilan kampus mulai menggodog amandemen Konstitusi dan membuat rancangan kebijakan perundang-undangan politik. Guna menyisir para koruptor lainnya yang dinilai sangat licik dan kuat, buru-buru Parlemen juga mengesahkan UU Pemiskinan Koruptor (sejenis UU Perampasan Aset).
Baladinisia Berubah
Tiga bulan kepemimpinan Presiden Azizi mulai membuahkan hasil. Baladinisia telah berubah. Tiap hari pemberitaan media massa dihiasi berita tentang penangkapan para mantan pejabat dan pihak swasta yang dinilai korup dan terbunuhnya secara misterius para oligark hitam yang selama ini telah merampas dan mengeruk kekayaan alam Baladinisia secara tamak dan fasik.
Bukan hanya itu, pemecatan para pejabat negara yang selama ini dinilai korup juga menghiasi pemberitaan media massa.
Dalam laporan akhir tahunan Lembaga Anti-Korupsi Dunia, sejenis Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Baladinisia mengalami lompatan yang sangat signifikan dari sebelumnya yang berada di urutan 124 naik menjadi urutan 26, sebuah lompatan yang luar biasa.
0 Tanggapan
Empty Comments