Pelayanan meningkat, antrean memanjang, tetapi keuangan justru menipis. Itulah paradoks yang kini dialami banyak rumah sakit di era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di balik semangat pemerataan layanan, tersimpan tantangan besar: bagaimana tetap efisien tanpa kehilangan napas bisnis dan semangat sosial.
Dulu rumah sakit bebas menentukan tarif, kini harus tunduk pada sistem tarif tetap INA-CBGs. Tujuannya mulia—agar semua warga memperoleh layanan kesehatan tanpa diskriminasi.
Namun di lapangan, kenyataannya tak semulus harapan. Banyak rumah sakit justru terjepit dalam tekanan likuiditas yang kian berat.
Memang, proses klaim kini lebih cepat, tetapi cepat bukan berarti pasti. Klaim jarang dibayar penuh; sebagian ditunda, sebagian lagi dipangkas lewat audit pascaklaim yang kerap memakan waktu dan energi.
Bagi banyak rumah sakit, BPJS ibarat bayangan yang tak pernah lepas. Tidak selalu tampak, tetapi selalu menekan. Dashboard menampilkan grafik pelayanan yang terus menanjak, sementara saldo kas justru merosot.
Inilah wajah rumah sakit di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): pemerataan layanan yang berjalan seiring dengan tekanan keuangan yang makin menghimpit.
Dari Volume ke Nilai
Sebelum BPJS, rumah sakit bisa menyesuaikan tarif dengan biaya riil. Sekarang semuanya seragam. Padahal, biaya obat, bahan medis, dan biaya lainnya terus meningkat.
Menurut BPJS Kesehatan (2024), 84 persen pasien rumah sakit adalah peserta BPJS, dengan margin operasional rata-rata hanya 2,4 persen, turun dari 7 persen satu dekade lalu.
Artinya, banyak pasien belum tentu berarti banyak pendapatan. Rumah sakit kini harus bergeser dari volume-based management ke value-based management—mengelola layanan berbasis nilai, bukan sekadar jumlah pasien.
Kasus RS X: Bangkit dari Keterpurukan
Salah satu rumah sakit tipe C di Jawa Barat, sebut saja RS X, pernah mengalami defisit berat. Piutang BPJS menembus Rp 7,2 miliar, margin operasional -3,8 persen, dan dua pemasok besar menolak mengirim barang. Namun, krisis itu justru menjadi momentum perubahan.
Direksi membentuk Tim Efisiensi dan Likuiditas, dan hasil audit menemukan 14 titik kebocoran biaya: klaim tertolak, pembelian ganda, hingga alat medis yang dibiarkan menyala di luar jam kerja.
Langkah strategis yang dilakukan adalah digitalisasi klaim untuk mempercepat verifikasi dan mengurangi reject claim, analisis ABC–EOQ untuk farmasi, negosiasi kolektif melalui central purchasing, reposisi SDM tanpa PHK.
Hasilnya, keadaan membaik dengan margin berbalik positif, piutang BPJS menurun, dan kepuasan pasien meningkat.
Dulu rumah sakit sibuk mengejar pasien. Sekarang rumah sakit belajar mengejar efisiensi.
Mengelola dengan Data, Bukan Insting
Efisiensi tidak bisa sekadar diperintahkan, tapi harus diukur. Banyak rumah sakit kini mulai menggunakan Balanced Scorecard (BSC) dan dashboard digital seperti SI Akurat untuk memantau kinerja secara real time—mulai dari BOR, ALOS, hingga cost recovery rate.
Rapat manajemen yang dulu penuh keluhan kini berubah menjadi ruang refleksi berbasis data.
Data bukan lagi momok, melainkan kompas perubahan.
Kata Peter Drucker, “What gets measured, gets managed.” Atau dalam konteks rumah sakit: “Yang tidak diukur, tidak bisa dikelola.” Selama efisiensi tidak dijadikan ukuran kinerja, rumah sakit akan terus memutar roda tanpa arah.
Menuju Rumah Sakit Berkelanjutan
Efisiensi sejati bukan penghematan membabi buta, melainkan cara untuk menjaga keberlanjutan.
Rumah sakit yang sehat bukan hanya kuat secara finansial, tetapi juga tangguh secara sosial dan ramah lingkungan.
Sinergi 3P — People, Planet, Profit:
- People: Tenaga kesehatan sejahtera dan termotivasi.
- Planet: Operasional hemat energi dan minim limbah.
- Profit: Stabilitas finansial untuk mendukung misi sosial.
Melalui central purchasing PT Surya Medika Timur, rumah sakit kini bisa menekan biaya tanpa mengorbankan mutu. Dari sini lahir efisiensi kolektif yang berkeadilan.
Rumah sakit bukan hanya tempat menyembuhkan, tetapi juga tempat belajar mengelola amanah. Setiap keputusan, dari pengadaan obat hingga pengelolaan piutang, adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
Dari defisit menuju surplus bukan sekadar perubahan angka di laporan keuangan, tetapi perubahan cara berpikir dan budaya kerja.
Efisiensi bukan tentang mengurangi, tapi memastikan setiap rupiah bekerja untuk kehidupan. (*)





0 Tanggapan
Empty Comments