Demonstrasi dan Akhlak Kepemimpinan

Akhir Agustus tahun ini, suasana negeri penuh dengan ketegangan. Media sosial (medsos) ramai oleh beredarnya video demonstrasi yang menuntut pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lautan massa memenuhi sejumlah ruas jalan, menyuarakan aspirasi melalui orasi lantang dan poster-poster protes. Mereka menolak berbagai kebijakan, mengkritisi kinerja anggota DPR, hingga meluapkan keresahan yang dirasakan masyarakat.

Fenomena unjuk rasa atau demonstrasi bukan hal baru. Hampir setiap kali muncul ketidakpuasan, rakyat turun ke jalan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Bagi sebagian orang, demonstrasi dianggap mengganggu ketertiban umum. Namun bagi yang lain, aksi massa justru menjadi bukti bahwa demokrasi masih hidup—tanda bahwa rakyat masih peduli dan berani bersuara.

Mencermati hal tersebut, terselip satu pertanyaan yang patut menjadi renungan, “Harus bagaimanakah seorang pemimpin dalam menyikapi kritik dan tuntutan rakyat tersebut?”

Jawaban yang paling sederhana, manakala kita menggunakan perspektif ajaran Islam, adalah “perbaiki akhlak”.

Ajaran Islam mengajarkan bahwa pemimpin bukan sekadar seseorang yang menduduki kursi kekuasaan. Bukan seseorang yang menduduki jabatan dan potret dirinya terpampang di baliho.

Pemimpin adalah seseorang yang mendapatkan amanah besar untuk mengurus urusan rakyatnya.

Rasulullah Muhammad SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan hak istimewa, tapi merupakan tanggung jawab. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut oleh rakyat saat di dunia, tapi juga diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat.

Karena dalam ajaran Islam, peran kepemimpinan itu berat tanggung jawabnya, maka kepemimpinan diposisikan sebagai ujian. Bukan untuk sok gagah-gagahan.

Al-Qur’an memberikan pedoman jelas tentang akhlak seorang pemimpin. Dalam QS. An-Nisa: 58 Allah berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا ۝٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil…”

Ayat tersebut menekankan dua hal penting:

Pertama, seorang pemimpin wajib menjaga amanah dari yang telah mempercayakan kepadanya. Amanah itu bisa berupa memenuhi janji-janji politik, kebijakan publik, maupun pengelolaan anggaran negara.

Janji seorang pemimpin bukan sekadar rangkaian kata, melainkan tanggung jawab moral yang wajib ditepati.

Begitu pula dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, semuanya merupakan amanah rakyat yang tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kedua, pemimpin juga wajib menegakkan keadilan dalam setiap keputusannya. Keadilan berarti tidak memihak pada golongan tertentu, tidak berat sebelah, serta tidak mendiskriminasi pihak yang lemah.

Seorang pemimpin yang adil akan memperlakukan seluruh rakyatnya secara setara tanpa memandang status, kekayaan, maupun kedekatan politik.

Dengan memegang amanah dan menegakkan keadilan, pemimpin bukan hanya membangun kepercayaan rakyat. Ia juga mengamalkan nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan dalam Islam.

Jika amanah ini terlaksana dengan baik, pasti rakyat akan merasa tenang. Rakyat percaya bahwa pemimpinnya tulus dan bersungguh-sungguh dengan beban tanggung jawabnya.

Protes yang berpotensi berujung pada demonstrasi akan muncul ketika kekecewaan rakyat semakin besar akibat pengabaian amanah dan permainan terhadap keadilan.

Nada protes dari rakyat dapat menjadi cermin bagi para pemimpin, dan merupakan kontrol baginya untuk menjalankan amanat.

Besar kecilnya suara protes dari rakyat bisa menjadi indikasi serius atau tidaknya persoalan. Ironisnya, tidak jarang suara-suara kritis rakyat dipandang sebagai ancaman.

Dalam sejarah Islam, para pemimpin besar terbiasa menerima nasihat, bahkan kritik yang keras sekalipun.

Umar bin Khattab, misalnya, pernah ditegur seorang perempuan di depan umum terkait kebijakan tentang mahar.

Alih-alih tersinggung, Umar justru mengakui kebenaran perkataan perempuan tersebut. Sikap inilah yang mencerminkan akhlak seorang pemimpin sejati.

Teladan Rasulullah SAW

Jika membahas akhlak pemimpin, maka hal utama adalah mengikuti akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu selain seorang nabi — juga pemimpin umat, kepala negara, panglima perang, sekaligus pembimbing spiritual.

Banyak dan besarnya kekuasaan Rasulullah, beliau tidak pernah menutup telinga dari suara umatnya. Beliau selalu mendengarkan keluhan umatnya, memberi nasehat dengan lemah lembut, dan selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi.

Dengan karakter seperti itu, Rasulullah menjadi pemimpin yang disegani dan dihormati. Bahkan cukup disegani musuhnya.

Beliau tidak menampilkan diri sebagai sosok yang arogan, otoriter, apalagi korup. Inilah standar emas kepemimpinan yang seharusnya menjadi teladan bagi siapapun.

Akhlak pemimpin 

Jika dikaitkan dengan situasi saat ini, demonstrasi di depan gedung DPR sebenarnya dapat menjadi momentum refleksi. Bukan hanya bagi para anggota dewan, tetapi juga bagi seluruh pemimpin bangsa.

Akhlak dalam kepemimpinan bukanlah sesuatu yang mewah, melainkan kebutuhan mendasar. Tanpa akhlak, kekuasaan hanya akan melahirkan masalah.

Sebaliknya, dengan akhlak, bahkan keputusan yang sulit sekalipun dapat diterima dengan lapang dada oleh rakyat.

Dari sini kita bisa menarik pelajaran penting: pemimpin ideal, baik menurut ajaran Islam maupun nilai-nilai universal, bukan sekadar pandai berbicara, tetapi juga mau mendengarkan suara rakyat dengan penuh perhatian.

Kemampuan mendengar inilah yang memungkinkan seorang pemimpin memahami kebutuhan dan keresahan masyarakat.

Selain itu, pemimpin harus jujur dan amanah: tidak mempermainkan kepercayaan rakyat, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan senantiasa menepati janji.

Kejujuran yang mengiringi sikap amanah akan menjadi fondasi kepercayaan publik yang kokoh.

Lebih jauh, seorang pemimpin juga dituntut untuk adil—tidak berpihak pada golongan tertentu atau hanya mengutamakan kelompok terdekat. Perlakukan semua rakyat secara setara tanpa diskriminasi.

Yang tak kalah penting, pemimpin sejati mesti memiliki kerendahan hati: siap menerima kritik, terbuka terhadap masukan, dan tidak merasa diri paling benar.

Pemimpin yang mau mendengar, jujur dan amanah, adil, serta rendah hati, akan melahirkan kepercayaan, cinta, dan hormat dari rakyatnya.

Bila prinsip ini menjadi pegangan yang teguh, rakyat tidak akan mudah kecewa. Bahkan mungkin, tidak membutuhkan lagi adanya demonstrasi besar-besaran.

Akhlak rakyat

Namun, pembicaraan tentang akhlak pemimpin tidak boleh membuat kita melupakan akhlak rakyat. Menyampaikan aspirasi adalah hak, tetapi gunakan dengan cara yang tetap harus bermartabat. Menuntut keadilan boleh, tetapi jangan sampai merusak.

Rakyat yang beradab akan melahirkan pemimpin yang beradab. Demikian pula sebaliknya, pemimpin yang berakhlak akan mendidik rakyatnya menjadi masyarakat yang berakhlak. Hubungan keduanya bersifat dua arah, saling memengaruhi.

Demonstrasi yang telah kita saksikan di depan DPR itu hanyalah salah satu bagian dari dinamika bangsa. Lebih dari sekadar peristiwa politik, ia menjadi pengingat bahwa hakikat kepemimpinan bukanlah soal kekuasaan, melainkan soal akhlak.

Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah. Menjaga amanah itu harus dengan berkeadilan, jujur, dan penuh tanggung jawab. Rasulullah SAW telah memberi teladan, para khalifah pun telah mencontohkan. Kini tinggal pertanyaannya: apakah para pemimpin kita mau meneladani itu?

Sebab pada akhirnya, bangsa ini tidak hanya membutuhkan undang-undang, tetapi juga membutuhkan akhlak—akhlak pemimpinnya, dan akhlak rakyatnya. (*)