Suasana kelas di sebuah Sekolah Terpadu di Samarinda kini tidak lagi sama. Murid-murid tampak antusias berdiskusi sambil menyentuh layar Interactive Flat Panel, media digital yang menjadi pusat perhatian di ruang belajar. Bagi mereka, teknologi ini bukan sekadar perangkat baru, tetapi pintu menuju pengalaman belajar yang lebih menarik (15/11/2025).
Perubahan ini semakin terasa ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, berkunjung ke SDN 028 Sungai Kunjang, SMPN 16 Samarinda, dan SMA Prestasi Samarinda pada September lalu. Sambutan hangat dari para murid dan guru menunjukkan bahwa program revitalisasi sekolah memang berdampak nyata.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, yang hadir dalam Rapat Koordinasi Revitalisasi dan Digitalisasi Pembelajaran di Tangerang (13/11), menuturkan bahwa kehadiran teknologi digital menjadi harapan baru bagi sekolah-sekolah di wilayah 3T. “APK kami sudah 98,75 persen, tetapi masalah dropout masih muncul karena jarak tempuh yang jauh. Digitalisasi dan penyediaan asrama sangat membantu murid di remote area,” jelasnya.
Kisah serupa disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin. Dengan ratusan pulau dan medan yang menantang, Maluku merasakan langsung manfaat program revitalisasi. Hingga kini, sekitar 100 SMA dan SMK sudah mendapatkan fasilitas digital.
“Sekolah-sekolah di perbatasan kini bisa mengejar kualitas pembelajaran yang sama dengan sekolah di kota besar,” tutur Sarlota. Ia menambahkan, sarana yang memadai membuat guru semakin bersemangat mengajar, sementara informasi pembelajaran dapat menjangkau pulau-pulau kecil. “Harapan kami, lebih dari 400 sekolah di Maluku juga dapat tersentuh program ini demi masa depan anak-anak kami.”
Dalam sambutannya pada Rakor, Menteri Abdul Mu’ti menargetkan revitalisasi dan digitalisasi rampung pada 15 Desember 2025. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah tetap fleksibel terhadap kondisi geografis ekstrem. “Jika ada sekolah yang mengalami hambatan akses atau cuaca, dispensasi bisa diberikan setelah evaluasi. Yang penting, bantuan tepat sasaran dan menyentuh sekolah yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Dukungan untuk program ini juga datang dari legislatif. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memastikan lembaganya siap mengawal dari sisi regulasi, anggaran, hingga pengawasan. “Ini bukan hanya tugas pemerintah pusat. Kita semua bertanggung jawab memastikan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan,” ujarnya.
Transformasi pendidikan di Kaltim dan Maluku menjadi bukti bahwa digitalisasi bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan yang mulai dirasakan anak-anak dari kota hingga perbatasan. Revitalisasi yang berjalan hari ini membawa harapan baru bagi daerah-daerah yang selama ini tertinggal.
0 Tanggapan
Empty Comments