Din Syamsuddin Usul Anggota PP Muhammadiyah 17 Orang atau Lebih

Din Syamsuddin Usul Anggota PP Muhammadiyah 17 Orang atau Lebih; Liputan Kontributor PWMU.CO Gresik Sayyidah Nuriyah. Editor Mohammad Nurfatoni. 

PWMU.CO – Prof Dr M Din Syamsuddin menegaskan kembali perlunya ‘darah segar’ di Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. 

“Saya kira, secara alamiah, setiap perubahan periode kepemimpinan itu memerlukan dinamika sesuai asas periode ini lebih baik daripada periode kemarin dan periode akan datang lebih baik daripada periode sekarang,” ujarnya. 

Dalam rotasi itu, lanjut pria yang akrab disapa Prof Din, selalu menerapkan walal akhiratu khairun lakaminal ula (yang berikutnya lebih baik dari yang sebelumnya). Alhasil, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2010 dan 2010-2015 ini mengimbau periode yang akan datang perlu lebih bagus lagi. 

Prof Din pun mengapresiasi penuh kepada PP Muhammadiyah periode sekarang. “Saya nilai cukup dinamis, berkemajuan, baik ditandai oleh pendirian amal-amal usaha di luar negeri maupun penambahan amal usaha di dalam negeri,” ujar dia saat wawancara khusus dengan PWMU.CO di Ruang Rektor Gedung I lantai 7 Universitas Muhammadiyah Gresik, Kamis (10/11/2022) siang. 

Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, Jakarta Selatan, itu lantas mengungkap ide sederhananya. “Anggota PP Muhammadiyah (berjumlah) 13 ini kalau masih mungkin secara konstitusional ditambah. Katakanlah 17 atau berapa,” ungkapnya. 

Alasannya, kata Prof Din, jumlah 13 dulu itu hanya semacam demitologisasi terhadap angka angker 13. Dia menilai, alasan itu sebenarnya tidak rasional. Karena itulah dia menyarankan untuk lebih berorientasi pada kebutuhan. 

“Saya kira pantas-pantasnya di kepemimpinan pusat itu 17, bahkan boleh jadi lebih, 21 atau 25, dan buktinya ditambah juga. Dari pada akan ditambah ya pilih saja 17!” imbaunya. 

Menurutnya ini karena jelas legitimasi yang terpilih di muktamar dengan anggota tambahan tidak boleh melebihi seperdua dari yang dipilih. Artinya ada enam. “Itu setahun kemudian baru disahkan oleh tanwir. Dari sudut waktu, legalitas, dan legitimasi mereka tertunda. Kenapa nggak pilih saja langsung 17? Harus ganjil ‘kan, atau 19,” imbuhnya. 

Baca sambungan di halaman 2: Masa Jabatan yang Adil