Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Gogot Suharwoto, Ph.D, menegaskan, pendidikan bermutu merupakan hak setiap warga negara sekaligus kunci utama pembangunan bangsa.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tahun 2026 Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, yang digelar di Aula Mas Mansyur, GKB 2 Lantai 7 Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Ahad (11/1/2026).
Dalam paparannya, Gogot menyampaikan arah dan Program Kerja Strategis Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun 2026, yang disusun sejalan dengan mandat konstitusi, regulasi nasional, serta visi pembangunan jangka panjang Indonesia.
Gogot menegaskan, pendidikan tidak sekadar program sektoral, tetapi merupakan amanat langsung dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mandat tersebut diperkuat oleh berbagai regulasi, antara lain UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“Pendidikan adalah hak warga negara dan kewajiban negara. Implementasinya merupakan bagian dari komitmen pemerintah yang tertuang dalam berbagai kebijakan strategis nasional,” ujarnya.
Selain itu, kebijakan pendidikan nasional juga terintegrasi dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, serta selaras dengan Asta Cita ke-4 Kabinet Merah Putih, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan peran pemuda dan penyandang disabilitas.
Meski partisipasi pendidikan nasional terus meningkat, Gogot mengakui bahwa tantangan pemerataan akses pendidikan bermutu masih besar.
Untuk jenjang SD dan SMP, partisipasi sudah mendekati universal. Namun, pada jenjang PAUD dan Sekolah Menengah, masih diperlukan upaya ekstra.
Salah satu persoalan krusial adalah keberadaan Anak Tidak Sekolah (ATS). Gogot mengungkapkan bahwa data menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan.
“Sebanyak 25 persen Anak Tidak Sekolah justru berasal dari kelompok menengah atas, dan sekitar 91 persen ATS diduga bekerja. Ini tantangan serius yang harus kita jawab bersama,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan ATS tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah yang memiliki jaringan pendidikan luas hingga akar rumput.
Dalam kesempatan tersebut, Gogot juga menjelaskan bahwa Revitalisasi Satuan Pendidikan menjadi salah satu program prioritas nasional. Program ini bertujuan mendorong peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.
Revitalisasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan pola swakelola, yang memberikan ruang partisipasi luas bagi satuan pendidikan.
“Pendekatan ini membuka peluang bagi sekolah untuk memperbaiki prasarana sesuai kebutuhan riil, sekaligus melibatkan warga satuan pendidikan dalam proses pelaksanaannya,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa revitalisasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, revitalisasi harus memastikan lingkungan belajar yang tertata, nyaman, dan layak sehingga mampu mendukung proses pembelajaran yang bermutu dan bermakna.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Dirjen PAUD Dikdasmen juga memaparkan rencana besar Digitalisasi Pembelajaran mulai tahun 2026. Salah satu langkah konkret adalah pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) secara masif.
“Pada tahun 2026, sekolah-sekolah akan menerima tambahan tiga layar IFP, sehingga setiap sekolah memiliki empat layar IFP. Totalnya mencapai satu juta IFP,” ungkapnya.
Program ini akan berlanjut pada tahun 2027 dengan penambahan dua layar IFP lagi, sehingga setiap sekolah memiliki enam layar IFP dan setiap kelas dapat difasilitasi perangkat pembelajaran digital.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan studio pengajaran terpusat di Jakarta. Studio ini akan menyediakan konten pembelajaran berkualitas tinggi bagi sekitar 330 ribu sekolah, khususnya yang mengalami keterbatasan akses guru dan materi ajar bermutu.
“Konten dari studio terpusat ini akan menjangkau satuan pendidikan yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan pendidikan berkualitas,” katanya.
Untuk mendukung ekosistem digital tersebut, pemerintah juga menyiapkan teknologi internet murah yang akan dipasang di setiap sekolah guna mengatasi persoalan konektivitas internet dan jaringan wifi.
Gogot menyampaikan apresiasi terhadap peran Muhammadiyah, khususnya PWM Jawa Timur, dalam memajukan pendidikan nasional.
Dia berharap Rakorwil Dikdasmen dan PNF ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan Muhammadiyah dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkeadilan.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis dapat melahirkan generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global,” pungkasnya. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments