Kekurangan tenaga medis di layanan kesehatan dasar masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Data BPJS Kesehatan mencatat ada 454 puskesmas yang belum memiliki dokter umum dan 2.375 puskesmas tanpa dokter gigi.
Kondisi ini memengaruhi mutu pelayanan kesehatan primer dan memicu meningkatnya beban pembiayaan negara sejak berlakunya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. dr. Arlina Dewi, M.Kes., AAK, menegaskan bahwa minimnya tenaga medis di tingkat pertama menghambat puskesmas menjalankan peran penting sebagai pintu masuk layanan kesehatan masyarakat.
Dalam sistem JKN, dokter umum berfungsi sebagai gatekeeper yang mengatur jalur layanan pasien.
“Ketika fungsi gatekeeper tidak berjalan, sistem layanan kesehatan menjadi tidak teratur. Rumah sakit menangani pasien yang seharusnya bisa diselesaikan di puskesmas, sementara kasus yang memerlukan dokter spesialis menjadi tertunda. Permasalahan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga ketimpangan distribusi dokter,” jelas dr. Arlina seperti dilansir di laman resmi UMY, Senin (1/12/2025).
Kondisi ini mendorong tingginya angka rujukan dan berdampak pada meningkatnya pembiayaan negara. Banyak kasus yang sebenarnya dapat ditangani oleh dokter layanan primer justru berakhir di rumah sakit dengan biaya jauh lebih besar.
Ketersediaan dokter di Indonesia pun masih jauh dari standar yang direkomendasikan WHO, yakni satu dokter untuk 1.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk 278 juta jiwa, Indonesia idealnya memerlukan sekitar 278 ribu dokter. Namun saat ini baru tersedia sekitar 180 ribu dokter umum dan 43 ribu dokter gigi.
“Dokter kita masih kurang, terutama dokter gigi, dan distribusinya sangat tidak merata. Banyak dokter memilih bekerja di kota-kota besar karena fasilitas lebih memadai, sementara daerah 3T bahkan tidak memiliki satu dokter pun,” tambahnya.
Menurut dr. Arlina, puskesmas dan klinik seharusnya dapat menangani sebagian besar penyakit umum sehingga rumah sakit bisa lebih fokus pada kasus yang berat.
“Jika layanan primer berfungsi optimal, lebih dari 70 persen penyakit bisa ditangani di puskesmas atau klinik. Karena itu kehadiran dokter di lini pertama sangat penting. Tanpa dokter di puskesmas, rujukan akan terus meningkat, biaya negara bertambah, dan masyarakat yang paling dirugikan karena layanan kesehatan dasar tidak terpenuhi,” tutupnya.
Distribusi Dokter Tidak Merata
Di sisi lain, Arlina Dewi juga menyoroti pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Meski kebutuhan dokter meningkat setiap tahun, banyak tenaga medis enggan ditempatkan di daerah yang minim fasilitas.
Arlina menegaskan, pemerintah pusat dan daerah perlu mengambil langkah lebih sistematis agar distribusi tenaga kesehatan berlangsung lebih adil dan berkelanjutan.
Menurut dia, persoalan distribusi dokter tidak semata-mata terkait penugasan, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan, jenjang karier, dan jaminan untuk keluarga tenaga kesehatan. Ia menilai pemerintah daerah harus memandang dokter sebagai aset yang harus didukung, bukan sekadar pelengkap fasilitas kesehatan.
“Dokter itu bukan datang sendirian, mereka punya keluarga, kebutuhan hidup, dan masa depan. Maka daerah harus menawarkan sesuatu yang membuat mereka mau bertahan. Mulai dari rumah dinas, fasilitas pendidikan untuk anak, sampai lingkungan sosial yang layak. Kalau daerah tidak bisa menyiapkan itu, dokter pasti pikir panjang untuk menetap,” ujarnya.
Arlina juga menekankan bahwa kebijakan insentif harus bersifat proporsional dan berbasis kondisi wilayah.
Dokter yang bertugas di daerah terpencil, menurutnya, selayaknya mendapat apresiasi lebih tinggi dibanding mereka yang bekerja di kota besar.
Di tengah kebutuhan pemerataan, pemerintah kini memperbanyak pendirian fakultas kedokteran sebagai strategi jangka panjang.
Arlina menilai langkah ini positif, namun tidak otomatis memperbaiki distribusi dokter ke daerah 3T. Kunci utamanya tetap berada pada kebijakan nasional yang konsisten, terutama terkait insentif, formasi ASN, dan penyediaan fasilitas pendukung di daerah.
“Menambah fakultas kedokteran itu baik, tetapi tidak menjawab masalah utamanya. Lulusan baru tetap akan memilih kota besar jika kebijakan distribusi tidak diperkuat. Penempatan dokter harus dibuat bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sesuatu yang layak dan menarik untuk dijalani,” tegasnya.
FKIK UMY sendiri turut berkontribusi dalam membangun kesadaran sosial mahasiswa kedokteran agar peduli terhadap daerah yang masih kekurangan layanan kesehatan.
Arlina menyebutkan, kampus telah menjalankan program beasiswa berbasis pengabdian yang mewajibkan lulusannya bertugas di daerah-daerah yang membutuhkan layanan primer Muhammadiyah.
“Kami memberikan beasiswa penuh dengan komitmen penempatan di layanan primer Muhammadiyah di berbagai daerah. Skala kami memang tidak sebesar negara, tapi ini bagian dari ikhtiar pemerataan,” jelasnya.
Selain itu, kurikulum FKIK UMY juga menekankan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) untuk membentuk jiwa pelayanan.
Mahasiswa diajak memahami bahwa profesi dokter tidak berhenti pada kompetensi medis, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral kepada masyarakat rentan.
“Kami mengajarkan bahwa menjadi dokter bukan hanya soal keterampilan klinis, tetapi juga panggilan membantu sesama. Nilai Al-Ma’un menjadi pondasi. Kami berharap lulusan FKIK UMY tidak hanya mengejar kenyamanan, tetapi siap mengabdi di tempat yang benar-benar membutuhkan,” tutup Prof. Arlina. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments