Di tengah gemerlap Kota Surabaya, semangat untuk mencerdaskan anak bangsa berkobar lebih terang dari lampu-lampu Tunjungan. Sebuah inisiatif monumental untuk pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun digelar dengan penuh antusias.
Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah bekerja sama dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI serta Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya menyelenggarakan kegiatan strategis tersebut di Hotel Platinum Surabaya, Jalan Tunjungan Nomor 11-21, Genteng, Ahad (23/11/2025).
Acara tersebut dihadiri para kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK Muhammadiyah se-Surabaya. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen kuat Muhammadiyah dalam mendukung program nasional pengentasan ATS melalui penguatan akses pendidikan, pembinaan karakter, serta peningkatan mutu layanan sekolah.
Salah satu yang hadir adalah Kepala SD Muhammadiyah 2 Surabaya, Muhammad Agus Zaki Fanani.
Menariknya, kegiatan ini juga menghadirkan musisi dan tokoh publik, Ahmad Dhani, yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Gerindra.
Mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I, Ahmad Dhani bertugas di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan riset. Kehadirannya semakin menyemarakkan acara sekaligus menegaskan bahwa isu pengentasan ATS membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Dhani turut memberikan motivasi kepada para kepala sekolah Muhammadiyah. Ia menekankan pentingnya peran pendidikan berbasis nilai-nilai moral dan kebangsaan dalam menarik kembali anak-anak yang putus sekolah.
Suasana semakin akrab ketika beberapa peserta berkesempatan berfoto bersama sang musisi, termasuk Muhammad Agus Zaki Fanani.
Momen ini menjadi bukti bahwa kolaborasi dunia pendidikan dan tokoh publik dapat menciptakan energi positif dalam menyukseskan program nasional.
“Kegiatan ini sangat penting sebagai momentum mempercepat upaya pengentasan ATS. Kami berharap, dengan adanya sinergi antara pemerintah, DPR, organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, dan seluruh elemen pendidikan, Wajib Belajar 13 Tahun dapat terwujud di seluruh Indonesia,” ujar Zaki.
Ia juga menambahkan bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah siap berperan lebih aktif, baik melalui pendampingan orang tua, penyediaan beasiswa, maupun program penelusuran anak putus sekolah di lingkungan sekitar.
Acara ditutup dengan penegasan kembali komitmen bersama untuk memperluas akses pendidikan, memastikan tidak ada anak yang tertinggal, serta membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments