“Kenapa baju seragam harus dimasukkan ketika sekolah?, rambut harus dicukur rapi dan tidak boleh dicat?, tidak boleh merokok, tidak boleh memakai make up secara berlebihan?, atau tidak boleh bermain game di handphone ketika pelajaran?”
Rentetan pertanyaan ini sering menjadi tameng bagi siswa ketika berhadapan dengan teguran guru.
Di mata siswa, aturan kerap dianggap sebagai pengekang kebebasan berekspresi.
Namun, di mata pendidikan, aturan adalah instrumen pembentuk karakter.
Fenomena resistensi ini tidak jarang berakhir pada konflik terbuka.
Kita masih ingat kasus di Jambi, di mana seorang guru dilaporkan ke polisi setelah menertibkan rambut siswa yang dicat warna-warni.
Di Lebak, Banten, seorang kepala sekolah dicopot dari jabatannya akibat tindakan fisik terhadap siswa yang merokok.
Insiden-insiden ini memicu polarisasi di masyarakat: satu sisi menuntut perlindungan hak anak, sisi lain meratapi hilangnya marwah guru dalam mendisiplinkan siswa.
Namun, di balik perdebatan tersebut, ada satu pertanyaan fundamental yang jarang dikupas secara mendalam: mengapa sekolah begitu gigih menerapkan aturan yang tampak sepele seperti kerapian fisik?
Melatih Kemampuan Menunda Kepuasan
Rentetan pertanyaan di atas mungkin terdengar sederhana, “apa sich pentingnya baju rapi, atau rambut pendek dan rapi?”
“Apa kaitannya kecerdasan dengan kerapian dan kedisiplinan?”
Sekolah sebenarnya tidak sedang memerangi gaya hidup anak, melainkan sedang melatih siswa untuk memiliki kontrol diri melalui konsep yang disebut delay of gratification atau penundaan kepuasan.
Perilaku indisipliner—mulai dari merokok hingga bermain game saat pelajaran—merupakan manifestasi dari ketidakmampuan individu dalam menekan ego (egoisme) demi mematuhi norma sosial.
Konsep ini dipopulerkan oleh psikolog Stanford University, Walter Mischel, melalui eksperimen marshmallow yang legendaris.
Situs resmi Stanford University mencatat bahwa anak-anak yang mampu menahan diri untuk tidak memakan camilan demi hadiah yang lebih besar di masa depan, tumbuh menjadi individu yang lebih kompeten secara akademis dan emosional.
Mereka lebih fasih secara verbal, mampu bernalar dengan baik di bawah tekanan, dan memiliki perencanaan masa depan yang matang.
Sebaliknya, ketidakmampuan menunda kepuasan sejak dini sering kali berujung pada masalah perilaku di masa remaja.
Galla dan Duckworth (2015) dalam penelitian mereka yang dirangkum oleh American Psychological Association (APA) menegaskan bahwa disiplin dan kebiasaan baik bukan sekadar tentang kepatuhan buta, melainkan kunci menuju kualitas hidup (life outcomes) yang lebih baik di masa depan.
Tantangan di Era Instan
Sayangnya, melatih penundaan kepuasan di era digital menjadi tantangan yang kian berat.
Protzko (2020) menyoroti bagaimana kemajuan teknologi menciptakan budaya “serba instan” yang menggerus kesabaran siswa.
Penggunaan media sosial dan gawai secara masif di usia dini terbukti berkorelasi dengan penurunan fungsi eksekutif—sekumpulan keterampilan mental yang mencakup pengaturan impuls, memori kerja, dan pemecahan masalah (Baumgartner et al., 2014).
Saat seorang siswa bersikeras bermain game di kelas, mereka sebenarnya sedang kalah dalam peperangan melawan impuls diri sendiri.
Di sinilah peran guru menjadi krusial. Tata tertib sekolah bukanlah sekadar deretan larangan, melainkan “kurikulum tersembunyi” untuk melatih fungsi eksekutif tersebut.
Dengan mewajibkan baju yang rapi dan rambut yang tertata, sekolah memaksa siswa untuk mengalihkan fokus dari keinginan pribadi menuju penghormatan terhadap identitas kolektif dan keteraturan.
Guru mengaktualisasikan konsep delay of gratification melalui program pendisiplinan dan pendidikan karakter di sekolah.
Sekolah merumuskan tata tertib sebagai panduan konkret yang wajib dipahami dan dipatuhi oleh seluruh siswa serta orang tua.
Sinergi antara guru, siswa, dan wali murid dalam menjalankan aturan ini akan mempercepat pencapaian tujuan pendidikan yang sejati.
Sekolah Sebagai Simulasi Kehidupan
Pendidikan karakter yang dilakukan guru adalah latihan untuk hidup di dunia nyata.
Dunia kerja tidak akan mentoleransi pribadi yang egois dan mengabaikan aturan atas nama kebebasan individu.
Perusahaan menuntut tenggat waktu, kode etik, dan tanggung jawab.
Anak yang tidak pernah dilatih untuk “berkompromi” dengan aturan sekolah akan mengalami keguncangan mental saat berhadapan dengan sanksi profesional di masa depan.
Ki Hajar Dewantara mendefinisikan sekolah sebagai wadah interaksi yang bertujuan membentuk manusia secara utuh (holistic).
Proses ini tidak hanya terjadi saat siswa menghafal rumus di dalam kelas, tetapi juga saat mereka belajar merapikan kerah baju atau meletakkan gawai saat orang lain berbicara.
Ini adalah pendidikan karakter: sebuah perubahan sikap yang diperoleh melalui pengulangan dan pengalaman.
Aturan sekolah mungkin terasa menjengkelkan bagi jiwa remaja yang sedang mencari jati diri.
Namun, seperti kata pepatah, “Good things come to those who wait“—hal baik akan datang kepada mereka yang bersabar. Kedisiplinan adalah bentuk kesabaran jangka panjang.
Pendidikan karakter tidak terbentuk secara instan. Ia membutuhkan sinergi antara guru di sekolah dan orang tua di rumah.
Jika sekolah mendisiplinkan dan orang tua membela pelanggaran, maka proses delay of gratification ini akan gagal.
Kita perlu memahami bahwa dengan meminta siswa merapikan baju atau mencukur rambut, kita sedang menyiapkan mereka untuk menjadi pemimpin yang mampu mengendalikan diri, bukan pengikut yang dikendalikan oleh keinginan sesaat.
Pendek kata, pendidikan karakter dan kedisiplinan tidak terbentuk secara instan, melainkan hasil dari pembiasaan, arahan, serta penguatan dari lingkungan belajar dan keluarga.
Fakta bahwa sebagian besar siswa menyatakan setuju terhadap pentingnya pendidikan karakter dan kedisiplinan membuktikan bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai tertib sudah mulai tertanam sejak dini.
Namun demikian, siswa yang belum sejalan dalam hal ini tetap memerlukan pendekatan khusus agar tidak tertinggal dalam pembentukan karakter belajar.***
0 Tanggapan
Empty Comments