Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi yang kini bertransformasi menjadi Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM.ID) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi menggelar seminar bertajuk “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Tingkat Lanjut”, Selasa (6/1/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah awal kolaborasi strategis antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan UNISMA Bekasi/UM.ID dalam mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pendidikan lanjutan, khususnya jenjang magister.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) UNISMA Bekasi, Dr. M. Harun Al Rasyid, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa seminar ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi Program Studi MIP. Ia menjelaskan bahwa pada semester ini pendaftaran MIP dibuka untuk perkuliahan yang akan dimulai pada Maret 2026.
“Program Magister Ilmu Pemerintahan dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Program ini berbasis riset dengan penyusunan tesis dan dapat diselesaikan dalam waktu 1,5 tahun,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa UNISMA Bekasi menyediakan berbagai skema beasiswa, termasuk beasiswa rekomendasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM). “MIP bukan menjadi beban, tetapi justru membahagiakan. Syaratnya sederhana, mendaftar dan lulus. Kami ingin memastikan ASN dapat menempuh studi lanjut dengan nyaman,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bekasi, Bennie Yulianto Iskandar, yang hadir sebagai keynote speaker, menyampaikan apresiasi kepada UNISMA Bekasi atas undangan dan penyelenggaraan seminar tersebut. Menurutnya, tema seminar sangat relevan dengan tantangan birokrasi saat ini.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, kami mengucapkan terima kasih. Ini merupakan langkah awal kolaborasi yang baik antara Pemkab Bekasi dan UNISMA Bekasi,” ujarnya.
Bennie menuturkan bahwa ASN saat ini tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai perekat bangsa dan faktor penentu pembangunan daerah. “ASN merupakan human capital. Mereka dihadapkan pada tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, sehingga harus terus berkembang sebagai individu maupun abdi negara,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pendidikan tingkat lanjut bukan semata-mata pencapaian akademik, melainkan sarana untuk meningkatkan kepemimpinan, integritas, dan kinerja.
“Integritas adalah kemampuan berbuat baik meskipun tidak ada yang mengawasi. ASN yang melanjutkan pendidikan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kinerja organisasi serta mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bekasi,” katanya.
Meski demikian, Bennie mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara studi dan tugas kedinasan. “Pendidikan lanjutan harus tetap seimbang dengan kewajiban sebagai ASN. Setelah lulus, kontribusi nyata menjadi hal yang utama,” pungkasnya.
Seminar ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. AOS Kuswandi, M.Si dan Dr. Siti Nurhidayah, M.Si.
Dalam paparannya, Dosen Psikologi UNISMA Bekasi, Dr. Siti Nurhidayah, M.Si, menyoroti pentingnya work-life balance di era digital. Menurutnya, teknologi dapat membantu meringankan beban kerja, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan hidup jika tidak dikelola dengan baik.
“Kita semua bekerja, memiliki kehidupan berkeluarga, dan beribadah. Keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi sangat menentukan kinerja,” ujarnya.
Ia memberikan ilustrasi, “Sering kali kita sigap dan siap ketika berinteraksi dengan atasan, tetapi kurang siap secara emosional saat berinteraksi dengan anak dan pasangan. Di situlah keseimbangan kerap hilang.”
Dr. Siti Nurhidayah menekankan pentingnya manajemen waktu yang baik bagi ASN yang bekerja sambil menempuh studi lanjut agar kinerja dan kehidupan keluarga tetap harmonis.
Sementara itu, Dosen Magister Ilmu Pemerintahan UNISMA Bekasi, Dr. AOS Kuswandi, M.Si, menegaskan bahwa ASN harus menjadi bagian dari solusi dalam pelayanan publik. Ia menyoroti fenomena ASN muda berlatar belakang sarjana yang cenderung pasif.
“Ketika ditanya apakah ada usulan, jawabannya sering hanya ‘siap’. Padahal, yang dibutuhkan adalah pemikiran dan gagasan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa studi lanjut menjadi salah satu syarat penting dalam pengembangan karier, termasuk untuk menduduki jabatan struktural seperti eselon III.
“Program S2 Ilmu Pemerintahan di UNISMA Bekasi dirancang fleksibel dengan sistem tatap muka dan daring, sehingga dapat diikuti ASN tanpa mengganggu tugas utama,” jelasnya.
Melalui seminar ini, UNISMA Bekasi dan BKPSDM Kabupaten Bekasi berharap dapat membangun sinergi berkelanjutan dalam mencetak ASN yang berintegritas, berkapasitas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah di masa depan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments