Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember resmi meraih predikat Unggul berdasarkan SK LAMSPAK Nomor 022/AK.03.05/2026 yang berlaku hingga 2 Desember 2030.
Predikat Unggul tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan mutu akademik sekaligus penegasan komitmen Universitas Muhammadiyah Jember dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang adaptif dan berdampak di bidang tata kelola pemerintahan.
Proses Panjang Sejak 2022
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dr. Iffan Gallant El Muhammady, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja panjang yang dimulai sejak 2022 melalui evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum lama.
Menurutnya, kurikulum sebelumnya perlu disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Melalui pendampingan Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM), Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan (ADIPSI), serta Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI), prodi melakukan forum diskusi dengan stakeholder internal maupun eksternal.
Hasilnya, kurikulum baru berhasil disusun dan disahkan pada 2024, yang kemudian menjadi fondasi utama dalam proses akreditasi hingga akhirnya meraih predikat Unggul.
Menuju Akreditasi 2030 dan Penguatan Internasionalisasi
Dr. Iffan menegaskan bahwa raihan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah strategis menuju akreditasi berikutnya pada 2030.
Prodi telah menyiapkan perencanaan jangka menengah lima tahun ke depan, termasuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi asesor, khususnya dalam aspek internasionalisasi.
Ke depan, peningkatan kolaborasi internasional bagi dosen dan mahasiswa menjadi prioritas agar keterlibatan tidak hanya terbatas pada individu tertentu, melainkan berjalan secara luas dan sistematis.
Selain itu, paradigma pengelolaan program akan bergeser dari berbasis anggaran menjadi berbasis data dan kebutuhan riil. Artinya, setiap kegiatan dirancang berdasarkan analisis terukur demi mencapai target mutu yang lebih tinggi.
Rencana Pembukaan Program Magister (S2)
Langkah strategis lainnya adalah rencana pembukaan Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan yang akan didaftarkan pada Maret 2026.
Rencana ini didasarkan pada hasil survei kebutuhan di wilayah Tapal Kuda yang menunjukkan tingginya permintaan terhadap lulusan S2 Ilmu Pemerintahan, terutama dari kalangan aparatur pemerintahan daerah.
Jika proses berjalan sesuai rencana, izin operasional diharapkan terbit pada Juli dan penerimaan mahasiswa baru dapat dimulai Agustus 2026.
Membangun Budaya Akademik Lewat Forum Raboan dan Cangkir
Untuk menghidupkan suasana akademik, Prodi Ilmu Pemerintahan berencana meluncurkan forum akademik bulanan “Raboan” sekaligus mengaktifkan kembali diskusi publik “Cangkir” (Cangkruk dan Berfikir).
Forum ini akan menjadi ruang diskusi kepakaran dosen dan mahasiswa dalam membahas isu-isu strategis seperti administrasi publik, tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, hingga politik dan sosial politik.
Melalui forum tersebut, prodi ingin membangun budaya akademik yang dinamis dan terbuka, sekaligus memperkuat identitas keilmuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Lebih jauh, Dr. Iffan menegaskan bahwa predikat Unggul harus berdampak nyata bagi masyarakat.
Dosen tidak boleh hanya berada di “menara gading”, melainkan harus hadir di tengah masyarakat sebagai intelektual yang memberikan sumbangsih pemikiran dan strategi dalam menjawab persoalan kebijakan publik.
Visi keilmuan prodi yang mengusung adaptive local governance diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan lokal, termasuk melalui kerja sama dengan pusat studi desa dan pengembangan program pemberdayaan di tingkat desa.
Dengan predikat Unggul hingga 2030, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember optimistis dapat memperluas jejaring, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menghadirkan kontribusi nyata dalam pembangunan pemerintahan yang adaptif dan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.
0 Tanggapan
Empty Comments