Di negeri ini, sering kali ilmuwan diperlakukan bukan sebagai penentu arah, melainkan sekadar penyedia data. Mereka seperti mesin fotokopi akademik—diminta menghitung angka, mengolah data, dan menuliskannya dalam bahasa ilmiah yang rapi di jurnal internasional.
Namun, begitu hasil penelitian itu keluar, potongan kecilnya dicomot oleh para oportunis, dipoles menjadi slide presentasi, lalu dijual sebagai “gagasan revolusioner.” Tak lama berselang, jargon-jargon itu dipinjam oleh politikus, dipermak menjadi slogan murahan untuk pidato kampanye. Pada akhirnya, suara lantang dan retorika kosong lebih sering terdengar daripada suara data dan kebenaran ilmiah.
Ketekunan Ilmuwan VS Kelihaian Oportunis
Ilmuwan menghabiskan bertahun-tahun hidupnya dalam laboratorium, menekuni metodologi, memeras keringat demi satu persamaan atau model yang teruji. Mereka berhadapan dengan keterbatasan dana riset, birokrasi yang berbelit, dan publik yang sering kali tidak peduli.
Sementara itu, seorang oportunis hanya membutuhkan satu jam presentasi di hotel berbintang untuk mengklaim dirinya sebagai “visioner.” Politikus lebih lihai lagi: dengan sekali konferensi pers, mereka bisa menjual kata-kata “sustainable,” “green,” atau “revolusi digital”—meski dalam praktiknya, kebijakan mereka sama sekali tidak hijau, kecuali warna uang yang berputar di balik layar.
Publik Lebih Percaya Retorika
Ironis, tetapi itulah kenyataan. Publik lebih percaya pada yang bicara lantang ketimbang mereka yang bekerja diam-diam. Panggung nasional jarang diberikan kepada ilmuwan yang jujur, tekun, dan tulus bekerja.
Sebaliknya, ia lebih sering duduk di kursi belakang, menonton pesta keberhasilan yang lahir dari jerih payahnya sendiri, namun diklaim orang lain. Padahal, bangsa ini tidak pernah kekurangan otak cerdas. Universitas kita melahirkan ribuan lulusan dengan potensi luar biasa, laboratorium kita dipenuhi orang-orang gigih yang rela bertahan dengan keterbatasan, dan diaspora ilmuwan Indonesia di luar negeri terbukti mampu bersaing di panggung dunia.
Tetapi potensi itu sering kandas di persimpangan: ketika ilmu pengetahuan berhadapan dengan politik praktis dan kepentingan sesaat.
Kekurangan Bukan pada Kapasitas, tapi Integritas
Yang kurang bukanlah kapasitas intelektual, melainkan integritas, etika, kejujuran, dan keberanian mengambil keputusan berdasarkan data, bukan kepentingan.
Semua orang gemar bicara tentang “masa depan cerah,” tetapi hanya sedikit yang berani menghadapi kenyataan pahit dari data. Padahal, Al-Qur’an telah mengingatkan dengan tegas:
“Dan janganlah kamu campuradukkan yang haq dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 42).
Ayat ini seakan menjadi cermin zaman: kebenaran ilmiah sering ditutup-tutupi, diputarbalikkan, atau dicampuradukkan dengan kepentingan politik demi keuntungan sesaat.
Kebijakan Indah di Atas Kertas
Akibatnya jelas: negeri ini sering kali melahirkan kebijakan spektakuler di atas kertas, tetapi hancur berantakan di lapangan.
Laporan hasil studi setebal ratusan halaman hanya menjadi pajangan di lemari kementerian, sementara keputusan nyata diambil melalui lobi gelap di ruang ber-AC. Kebijakan yang lahir bukan dari ilmu, melainkan dari kompromi politik dan perhitungan elektoral, ibarat membangun rumah megah di atas pasir yang mudah runtuh.
Jika pola ini terus berlanjut, arah bangsa kita tidak akan pernah jelas. Kita akan bergerak maju bukan karena visi strategis, tetapi semata-mata karena keberuntungan, seperti penjudi yang sesekali menang meski tanpa strategi.
Namun dalam perjudian ini, yang menang bukanlah rakyat, melainkan segelintir orang yang sudah lihai memutar kompas sesuai arah kantongnya.
Ilmuwan, Oportunis, dan Politikus: Peran yang Seharusnya
Ilmuwan sesungguhnya memiliki keunggulan berupa pengetahuan berbasis data dan metode yang teruji. Mereka mampu membaca tren jangka panjang, memprediksi risiko, dan menawarkan solusi yang realistis.
Tetapi kelemahan ilmuwan adalah keterbatasan mereka dalam berkomunikasi dengan publik. Bahasa data tidak selalu mudah diterjemahkan menjadi bahasa rakyat, apalagi jika berhadapan dengan politikus yang pandai memainkan emosi.
Oportunis hadir sebagai sosok yang gesit membaca peluang. Mereka mampu menjual gagasan dengan cepat, membungkus ide orang lain menjadi sesuatu yang terlihat baru. Dalam batas tertentu, mereka dibutuhkan sebagai jembatan antara ilmu dan pasar. Namun ketika oportunisme dijalankan tanpa etika, ia menjelma parasit: mengambil manfaat dari kerja keras orang lain, tetapi tidak memberikan nilai tambah yang nyata.
Politikus, di sisi lain, memang ditakdirkan sebagai pengambil keputusan. Mereka memiliki mandat dari rakyat, akses ke sumber daya, serta kewenangan untuk mengubah arah kebijakan. Akan tetapi, tanpa dasar ilmiah, keputusan politik bisa berujung pada malapetaka.
Rasulullah SAW telah mengingatkan:
“Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR. Bukhari).
Hadis ini mengandung pesan moral yang sangat kuat: kepemimpinan dan kebijakan harus berpijak pada keahlian, bukan sekadar pada kepentingan. Sayangnya, di negeri ini sering kali justru kebalikannya yang terjadi.
Membalikkan Keadaan
Idealnya, ilmuwan, oportunis, dan politikus dapat saling melengkapi. Ilmuwan memberikan fondasi data dan pengetahuan, oportunis—jika beretika—membantu menjembatani ide agar bisa diterima publik dan pasar, sementara politikus menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Sayangnya, di negeri ini, peta peran itu sering kali terbalik: ilmuwan dipinggirkan, oportunis naik ke panggung, politikus menguasai sorotan, sementara rakyat hanya jadi penonton.
Kita perlu membalikkan keadaan. Ilmu pengetahuan harus menjadi kompas utama bangsa. Tanpa itu, kita hanya akan berjalan dalam kabut retorika.
Tokoh besar peradaban Islam, Ibnu Khaldun, pernah menulis dalam Muqaddimah:
“Negara yang besar dibangun dengan ilmu dan keadilan, tetapi akan runtuh bila dipimpin oleh hawa nafsu dan kebodohan.”
Kutipan ini seakan menjadi peringatan yang relevan untuk kita hari ini: bangsa hanya bisa kokoh jika berpegang pada pengetahuan dan nilai moral, bukan semata-mata pada kepentingan politik praktis.
Teladan dari Sejarah Bangsa
Sejarah Indonesia pun telah melahirkan tokoh-tokoh muslim yang mampu menggabungkan ilmu, etika, dan politik secara harmonis.
- B.J. Habibie, contoh nyata seorang ilmuwan muslim yang menempatkan ilmu sebagai kompas hidup. Beliau bukan hanya teknokrat, tetapi juga sosok yang taat beragama. Ketika menjadi Presiden, Habibie menunjukkan bagaimana data, riset, dan visi teknologi bisa dijadikan fondasi kebijakan. Ia selalu menekankan bahwa ilmu tanpa iman adalah buta, sementara iman tanpa ilmu adalah lumpuh. Dari Habibie kita belajar bahwa bangsa hanya bisa mandiri jika berdiri di atas pondasi sains dan moral.
- Haji Agus Salim, seorang diplomat ulung sekaligus cendekiawan muslim, mengajarkan kita pentingnya integritas dalam politik. Julukan “The Grand Old Man” diberikan kepadanya bukan hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena keberaniannya menolak tunduk pada kepentingan asing. Agus Salim menggunakan kecerdasannya dalam diplomasi internasional untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa. Baginya, politik bukan jalan mencari keuntungan pribadi, melainkan jalan ibadah untuk menegakkan harga diri umat dan bangsa.
- Buya Hamka, ulama, sastrawan, dan pemikir besar, memberi teladan bagaimana moral dan ilmu harus berjalan seiring. Dalam karya-karyanya, ia menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan keteguhan hati. Buya Hamka pernah berkata:
“Kalau hidup hanya sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja hanya sekadar bekerja, kera juga bekerja.”
Kata-kata ini adalah tamparan keras bagi kita semua: bahwa hidup berbangsa harus punya tujuan luhur, dan politik harus lebih dari sekadar perebutan kekuasaan.
Menemukan Kembali Kompas Bangsa
Kisah ketiga tokoh tersebut menunjukkan bahwa jalan tengah antara ilmuwan, oportunis, dan politikus sebenarnya bukan utopia.
Habibie mencontohkan ilmuwan yang mampu memimpin dengan visi. Agus Salim mencontohkan politikus dengan integritas tinggi. Buya Hamka mencontohkan ulama yang menyinari bangsa dengan moralitas.
Jika nilai-nilai mereka kita hidupkan kembali, maka bangsa ini akan menemukan kompasnya: ilmu sebagai panduan, etika sebagai pagar, dan politik sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Sebagaimana firman Allah SWT:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).
Hanya dengan prinsip itu, kita bisa berharap kapal besar bernama Indonesia tidak lagi berlayar tanpa arah, tetapi menuju masa depan yang adil, makmur, sejahtera, bermartabat, dan diridhai Allah SWT.(*)
0 Tanggapan
Empty Comments