Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Achilles turut menghadiri acara Cangkrukan Mahasiswa Surabaya yang diselenggarakan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya yang digelar pada Senin (20/10/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Janji, Realita, dan Harapan Bangsa” ini berlangsung di Mahabarata Caffe dengan dihadiri oleh berbagai perwakilan BEM serta mahasiswa dari sejumlah fakultas di Surabaya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sejumlah pemateri terkemuka, di antaranya: Politisi, Arif Fathoni, S.H., Akademisi, Samsul Arifin, S.H., M.H., Aktivis ’98, Andreas Pardede, Koordinator Umum Anak Bangsa Sejati (ABS), Nasrawi, A.Md.Keb., serta Sekjen ABS, Francisco Xavier Senda.
Diskusi berlangsung dinamis dengan membahas berbagai isu strategis nasional.
Isu tersebut di antaranya: rendahnya standar Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpengaruh terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masa depan, dominasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polri dalam struktur Badan Gizi Nasional (BGN) yang dianggap dapat menghambat kritik terhadap isu gizi, serta penguatan pertahanan negara di tengah ketidakstabilan geopolitik global.
Selain itu, turut dibahas pula isu pembentukan desa adat di Banyuwangi sebagai langkah pengembangan sektor pariwisata serta meningkatnya praktik korupsi di berbagai lini pemerintahan.
Andreas Pardede menyoroti bahwa semangat reformasi kini tampak meredup, dengan hasil survei menunjukkan nilai 3 dari 10 terhadap kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir.
“Dampak dari lemahnya kinerja tersebut antara lain terlihat dari kebangkrutan sejumlah perusahaan, khususnya di sektor tekstil, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta defisit fiskal akibat kebijakan yang dinilai kurang efektif,” ujarnya.
Selain itu, isu eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan dan rendahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara juga turut menjadi sorotan utama.
Pertanyaan kritis juga muncul dari para peserta diskusi, di antaranya mengenai ketiadaan diksi dan regulasi yang jelas terkait pertanggungjawaban proyek MBG, serta minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Secara keseluruhan, acara ini menekankan pentingnya reformasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan demi masa depan bangsa yang lebih baik.
Diskusi ini juga menciptakan kesadaran akan semakin lebarnya jurang antara rakyat dan pemerintah, di mana menurunnya kredibilitas dan kepercayaan masyarakat sipil menjadi sinyal kuat bahwa perlu adanya perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments