Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jombang bersama Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) lainnya yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Jombang akhirnya dapat melakukan audiensi dengan Bupati Jombang, Warsubi, SH, M.Si., setelah penantian sejak bulan Mei.
Audiensi yang berlangsung pada Jumat (12/9/2025) di Ruang Tamu Rumah Dinas Bupati ini membahas arah pembangunan Kabupaten Jombang serta program Ayo Jogo Bareng Jombang.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Komandan Kodim 0814 Jombang, Kapolres Jombang, Sekretaris Daerah, serta sejumlah perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Masing-masing OMEK yang tergabung dalam aliansi menyampaikan aspirasinya, yang mencakup berbagai isu, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), evaluasi kinerja Bupati, peninjauan kembali visi-misi Bupati, hingga pembahasan mengenai Sekolah Rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, PC IMM Jombang diwakili oleh Ketua Umum, Abdul Maliki yang didampingi Ketua Bidang Organisasi serta Anggota Bidang Kader.
Dalam audiensi tersebut, Abdul Maliki mempertanyakan alasan mendasar Pemerintah Kabupaten Jombang ingin masuk dalam batch pertama pembangunan Sekolah Rakyat, meskipun infrastruktur dan sarana prasarana dinilai belum siap. Ia juga menyoroti fakta bahwa lokasi pembangunan akhirnya harus dipindahkan dari rencana semula.
“Selain soal Sekolah Rakyat, yang tak kalah penting adalah persoalan upah guru honorer. Di mana upah tersebut berada di bawah batas yang wajar,” ujar Ketua HMI Cabang Jombang, M Farhan.
Menanggapi pertanyaan dan saran dari IMM dan Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Jombang, Warsubi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Setelah 100 hari kerja, Pemkab fokus pada revisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang saat ini masih dalam proses koreksi oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.
2. Pendidikan merupakan hal yang wajib dipenuhi bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan Sekolah Rakyat (SR) diprioritaskan bagi warga yang benar-benar tidak mampu.
3. Lokasi awal pembangunan SR tidak sesuai dengan ketentuan atau permintaan dari pemerintah pusat.
4. Pembangunan SR dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Akan diagendakan pertemuan rutin antara mahasiswa dan Pemerintah Kabupaten untuk membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif.
6. Tahun depan, Kabupaten Jombang direncanakan akan mendapatkan suntikan dana untuk perbaikan infrastruktur.
7. Fokus utama Pemerintah Kabupaten saat ini mencakup tiga sektor: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
8. Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan dibangun di beberapa kecamatan guna mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
9. Pemerintah akan menambah tenaga guru honorer paruh waktu melalui dukungan dari pemerintah pusat.
10. Apabila ditemukan praktik pungutan liar (pungli), masyarakat diimbau untuk segera melaporkannya ke Pemkab, dan akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments