IPM, Usia, dan Kejujuran untuk Naik Kelas

Saya menulis refleksi ini bukan sebagai pengamat dari luar, melainkan sebagai bagian dari sejarah kecil Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), sebagai seseorang yang ikut menanam benih kaderisasi di Sekolah Kader IPM Lamongan pada awal 1990-an. Saat itu, IPM adalah ruang pembentukan: akal dilatih, nyali diasah, dan ego perlahan diajari untuk tahu diri.

Sejak awal kami sadar, IPM adalah organisasi pelajar. Dan pelajar, pada hakikatnya, adalah fase. Ia bukan tempat menetap selamanya, melainkan ruang persiapan sebelum berlari lebih jauh.

Kegelisahan ini menemukan resonansinya ketika saya membaca tulisan Adinda Yudhistira Ananta, Ketua Bidang Organisasi PW IPM Jawa Timur, berjudul “Titik Terendah Kepemimpinan dalam Tubuh IPM”.

Penundaan Muktamar tanpa alasan yang transparan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan puncak gunung es dari runtuhnya integritas kepemimpinan di level PP IPM. Ruang yang seharusnya sakral sebagai arena sirkulasi gagasan dan regenerasi justru tereduksi menjadi seremoni yang ditarik-ulur demi selera elite pimpinan.

Di sisi lain, kalenderisasi organisasi dibuat lentur hanya untuk mengakomodasi kepentingan di luar sistem. Dalam situasi seperti ini, marwah Ikatan berada pada titik terendahnya.

Namun kegelisahan saya hari ini bukan semata soal Muktamar yang tertunda. Lebih dari itu, saya resah melihat hilangnya keberanian untuk menegakkan batas usia kepemimpinan secara jujur dan tegas. Pelajar tetaplah pelajar; usia SMA, atau maksimal dua tahun setelah lulus SMA. Setelah itu, kader harus berakselerasi: menjadi mahasiswa dan berproses di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), atau melanjutkan pengabdian di Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul ‘Aisyiyah.

Kelonggaran usia yang dibiarkan berlarut-larut telah melahirkan penyakit serius: hegemoni senioritas yang tidak sehat. Lebih ironis lagi, kita menyaksikan kader IPM—dari daerah hingga pusat—yang sudah sarjana, bahkan magister dan doktor, tetapi masih merasa “betah” menjadi aktivis IPM. Seolah-olah IPM adalah rumah permanen, bukan ruang transit kaderisasi.

Akibatnya jelas dan menyakitkan: regenerasi kepemimpinan tersumbat. Yang muda kehilangan ruang belajar memimpin, sementara yang senior kehilangan kepekaan untuk tahu kapan harus memberi jalan. Dalam konteks organisasi pelajar, ini bukan sekadar salah kelola, melainkan pengkhianatan terhadap logika kaderisasi itu sendiri.

Padahal, IPM adalah salah satu organisasi pelajar dan kepemudaan terbaik yang dimiliki Muhammadiyah—bahkan diakui hingga level internasional, termasuk di kawasan ASEAN. Kebanggaan ini jangan sampai luntur hanya karena syahwat menguasai mekanisme strategis pengambilan keputusan organisasi.

IPM tidak boleh direduksi menjadi sekadar batu loncatan karier politik. Itu terlalu sempit. Karier sejati aktivis IPM justru terbentang luas: membangun jaringan intelektual, merawat solidaritas ekonomi agar generasi pembelajar tumbuh menjadi saudagar, menekuni disiplin ilmu sesuai passion, dan hadir di ruang-ruang strategis masyarakat.

IPM bisa menjadi apa saja—sesuai kebutuhan sejarah. Dan kadernyalah yang menentukan biru-merah masa depan IPM, bukan segelintir elite yang enggan turun dari panggung kekuasaan.

Namun ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan: misi dakwah pelajar. Inilah fondasi paling menentukan dalam pembentukan peradaban masyarakat utama yang kita cita-citakan. Tanpa dakwah pelajar, IPM kehilangan ruhnya dan hanya menyisakan struktur kosong.

Saya juga ingin dengan jujur menyinggung satu persoalan sensitif: keengganan sebagian aktivis IPM untuk melanjutkan kaderisasi ke IMM. Ada perasaan—yang dulu juga pernah saya rasakan—bahwa secara ideologis kader IPM sudah lebih matang dibanding aktivis IMM seangkatan.

Perasaan itu manusiawi, tetapi tidak boleh dipelihara. Di sisi lain, aktivis IMM juga harus lebih membuka diri dan mengakui keunggulan kualitas kaderisasi IPM. Jangan sampai kader IPM yang sudah lulus TM II masih dipaksa mengulang DAD dari nol. Itu bukan hanya membosankan, tetapi juga menutup pintu masuk kader-kader potensial IPM ke IMM.

Jika Muhammadiyah ingin rantai kaderisasinya sehat, maka transisi IPM–IMM harus diperlakukan sebagai akselerasi, bukan degradasi.

Saya juga ingin menegur secara terbuka para elite Muhammadiyah. Jangan hanya tegas soal money politics di IPM—seolah tanpa kompromi—tetapi membiarkan praktik serupa terjadi di Pemuda Muhammadiyah dan IMM. Jangan perlakukan IPM seperti anak kecil yang tidak boleh “nakal”, sementara ketika sudah mahasiswa atau pemuda, kenakalan dianggap bagian dari proses belajar.

Etika harus ditegakkan secara adil di semua jenjang. Jika tidak, ia akan kehilangan wibawanya.

Saya menutup refleksi ini dengan doa tulus: semoga Muktamar IPM ke-24 di Makassar berjalan sukses, jujur, dan bermartabat sesuai harapan kita bersama. Semoga ia menjadi momentum membersihkan niat, menata ulang arah, dan mengembalikan IPM sebagai rumah kader pelajar, bukan arena perebutan kuasa.

ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

“Nun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan.”