Iklan Mudipat Landscape
Iklan Mudipat Mobile

Isu “Fake Hero” dan Ilusi Pemberantasan Korupsi

Iklan Landscape Smamda
Isu “Fake Hero” dan Ilusi Pemberantasan Korupsi
pwmu.co -

Oleh M Ainul Yaqin Ahsan – PRM Kadungrembug

PWMU.CO – Dalam dunia politik, narasi sering kali menjadi alat ampuh untuk membentuk opini publik. Salah satu strategi yang kerap digunakan adalah menampilkan sosok “pahlawan” yang tampak tegas dalam menghadapi permasalahan masyarakat.

Pertanyaan, apakah setiap pahlawan merupakan orang-orang yang berhati tulus? Mungkinkah mereka hanyalah ‘pahlawan jadi-jadian’ yang sengaja untuk sekedar mengalihkan perhatian terhadap hal-hal yang lebih serius?

Dinamika Pemberantasan Korupsi

Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah cepat dalam membongkar dan memberantas kejahatan korupsi. Sepuluh hari pertama sejak pelantikannya, sebanyak 28 tersangka korupsi telah tertangkap. Total kerugian negara akibat tindakan korupsi tersangka yang mencapai Rp 3,1 triliun. Kasus-kasus ini mencakup berbagai sektor, mulai dari dugaan korupsi di PT Asset Pacific terkait izin ekspor minyak sawit mentah hingga kasus produksi emas ilegal di PT Antam Tbk. Tak berhenti di 10 hari pertama, sebab akhir-akhir ini berita penangkapan oknum pejabat terkait dugaan korupsi pun begitu masif.

Sekilas, tindakan ini tampak sebagai gebrakan positif dalam penegakan hukum. Namun, jika ditelaah lebih dalam, muncul kekhawatiran bahwa upaya ini mungkin lebih berfokus pada “ikan kecil”. Sedangkan “ikan besar” tetap bebas dari tangkapan. Misalnya, dalam kasus korupsi proyek tol Padang-Pekanbaru, 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari ATR/BPN ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 27 miliar. Namun, belum ada informasi mengenai penindakan terhadap aktor utama di balik proyek tersebut.

Narasi palsu dan pengulangan strategi lama

Fenomena ini mengingatkan kita pada era sebelumnya, di mana aksi drama “gorong-gorong” digunakan sebagai alat propaganda politik. Slogan kerja nyata dan kesederhanaan yang dikampanyekan saat itu ternyata menjadi tameng bagi berbagai kebijakan yang justru melemahkan negara. Hari ini, skenario serupa tampaknya kembali terjadi, meski dengan pendekatan yang lebih halus dan canggih.

Mengapa bisa di sebut “pahlawan jadi-jadian”? Karena jika kita melihat kasus-kasus besar, aktor utama dengan kekuasaan besar seringkali lolos dari jeratan hukum. Kasus impor gula, misalnya, yang menjerat mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, sebagai tersangka dengan kerugian negara Rp400 miliar. Namun, tidak otomatis mampu dan mau menjerat pihak-pihak lain yang terlibat. Termasuk yang berada di lingkaran kekuasaan tertinggi, apakah telah diperiksa dan ditindak?

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti bahwa koruptor di Indonesia memiliki berbagai cara untuk lolos dari jeratan hukum, mulai dari menyuap penegak hukum hingga melarikan diri ke luar negeri. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga otak dan dalang di balik kasus korupsi. Penindakan yang hanya menyasar level bawah menunjukkan bahwa sistem ini masih terkendalikan oleh kepentingan tertentu yang ingin menjaga status quo.

Masalah ini bukan sekadar tentang korupsi, tetapi juga tentang bagaimana rakyat sering kali menjadi korban pencitraan politik. Rakyat diberikan ilusi bahwa keadilan sedang ditegakkan, padahal yang terjadi hanyalah permainan politik yang sudah dirancang sejak awal.

Pemberantasan korupsi yang nyata bukan hanya soal jumlah tersangka yang ditangkap, tetapi juga apakah sistem hukum mampu menyentuh mereka yang benar-benar berkuasa. Jika aktor utama tetap tidak tersentuh, maka ini bukan pemberantasan korupsi, melainkan sekadar “operasi bersih-bersih” untuk menjaga citra.

Rakyat harus cerdas

Pada era informasi ini, rakyat tidak boleh mudah percaya dengan narasi yang dibangun pemerintah atau media mainstream. Masyarakat harus lebih kritis dalam melihat pola-pola yang berulang ini. Jangan sampai kita hanya disuguhi pertunjukan heroisme palsu, sementara sistem korup tetap kokoh berdiri di balik layar.

Jika pemberantasan korupsi hanya sebatas menargetkan kelas bawah dan mengamankan elit, maka ini bukan perang melawan korupsi. Melainkan hanya sebuah drama politik dengan aktor dan naskah yang sudah ditentukan sejak awal.(*)

Editor Notonegoro

Iklan Landscape Unmuh Jember

Baca Lainnya

Iklan pmb sbda 2025 26

0 Tanggapan

Empty Comments

Search
Menu