Banjir bandang yang melanda di Sumatera Utara (Sumut) beberapa hari yang lalu bukan semata-mata sebagai akibat dari curah hujan yang tinggi.
Hujan memang pemicu langsung terjadinya banjir, tetapi akar masalahnya jauh lebih kompleks dan bersumber dari persoalan struktural bertahun-tahun.
Cara kita memperlakukan lingkungan, khususnya dalam hal pengelolaan hutan, memiliki kontribusi besar untuk memperburuk dampak dari fenomena alam tersebut.
Menyalahkan cuaca hanyalah cara untuk mengelabui atau menutupi realitas yang sebenarnya bahwa kerusakan ekologis adalah faktor utama yang membuat banjir menjadi bencana yang semakin parah dari waktu ke waktu.
Kerusakan lingkungan, terutama akibat penebangan pohon secara tidak terkendali, merupakan salah satu penyebab utama yang tidak dapat diabaikan.
Ketika hutan ditebang tanpa kendali, kemampuan tanah untuk menyerap air berkurang secara drastis.
Hilangnya akar pohon yang seharusnya berfungsi menahan tanah dan menyimpan air menyebabkan tanah menjadi keras, tandus, dan tidak lagi memiliki daya resap yang baik.
Dalam kondisi alami, hutan berperan sebagai spons raksasa yang menampung air hujan sebelum perlahan melepaskannya ke aliran sungai.
Tanpa vegetasi, air hujan yang turun dalam jumlah besar tidak lagi terserap dengan baik.
Limpasan permukaan meningkat, dan air yang seharusnya tersimpan justru mengalir deras menuju dataran rendah, memicu banjir di berbagai wilayah pemukiman.
Hutan tidak sekedar kumpulan pohon
Perlu dipahami, hutan bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan sistem ekologis yang kompleks dan saling terkait.
Akar tanaman mengikat partikel tanah, serasah daun di atas permukaan mencegah erosi, dan struktur tanah yang poros membantu penyerapan air.
Ketika komponen-komponen ini hilang akibat penebangan liar atau konversi lahan yang tidak terkendali, keseimbangan hidrologis menjadi terganggu.
Tanah yang rusak dan kehilangan porositasnya tidak mampu menahan air hujan, bahkan saat intensitasnya normal.
Oleh karena itu, menyalahkan hujan sebagai satu-satunya penyebab banjir adalah penjelasan yang terlalu sederhana dan tidak menyentuh akar persoalan.
Peran pemerintah menjadi sorotan tak terhindarkan dalam situasi ini.
Pemerintah seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan lingkungan secara benar dan berkelanjutan.
Namun, kenyataannya kebijakan sering tidak tegas, pengawasan lapangan lemah, dan penindakan pelanggaran minim.
Pemberian izin pembukaan lahan yang mengabaikan daya dukung ekologis menunjukkan pengutamaan kepentingan ekonomi jangka pendek daripada keselamatan masyarakat.
Sikap ini hanya memperburuk kerusakan lingkungan dan memperbesar risiko bencana.
Saat banjir terjadi, masyarakat sering diarahkan menyalahkan hujan atau kondisi tanah. Benarkah demikian?
Menurut saya, menyalahkan hujan adalah bentuk pengalihan isu yang mengabaikan persoalan lama.
Bukti pasca banjir justru menunjukkan sebaliknya: potongan kayu yang terseret arus adalah indikator kuat penebangan hutan di hulu.
Material kayu itu menjadi bukti nyata kerusakan ekologis yang berlangsung tanpa penanganan serius.
Kita harus berani jujur mengakui bahwa banjir bandang bukan sekadar bencana karena fenomena alam.
Bencana tersebut merupakan akumulasi dari kesalahan manusia dalam mengelola lingkungan.
Penebangan liar, konversi lahan besar-besaran, lemahnya regulasi, serta buruknya pengawasan menjadi rangkaian persoalan yang berkaitan dan memperburuk kondisi daerah aliran sungai.
Jika tidak ada perubahan kebijakan yang tegas, banjir akan terus menjadi bencana tahunan yang menghantui masyarakat, merusak rumah, menghancurkan mata pencaharian, dan bahkan mengancam keselamatan jiwa.
Kerusakan lingkungan adalah persoalan mendasar yang tidak boleh lagi diabaikan.
Pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata melalui tindakan konkret seperti restorasi hutan, penguatan pengawasan, penertiban penebangan liar, serta pembenahan tata ruang yang lebih berpihak pada keselamatan lingkungan.
Selama akar permasalahan tidak diperbaiki, bencana serupa akan terus berulang tanpa henti.
Jika tidak ada perubahan kebijakan yang fundamental, banjir akan terus menjadi bencana tahunan yang menghantui masyarakat: merenggut rumah, menghancurkan mata pencaharian, dan bahkan mengancam nyawa.
Kerusakan lingkungan adalah persoalan mendasar yang tidak boleh lagi diabaikan.
Pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata melalui tindakan konkret: restorasi ekosistem hutan, penguatan pengawasan, penertiban penebangan liar, serta pembenahan tata ruang yang lebih berpihak pada keselamatan lingkungan.
Selama akar permasalahan tidak tertangani, bencana serupa akan terus berulang tanpa henti.
Pada akhirnya, banjir di Sumut harus menjadi momentum perenungan bersama.
Hujan hanyalah bagian dari siklus alam yang tidak dapat kita kendalikan. Yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita memperlakukan lingkungan.
Selama kerusakan terus terjadi dan pihak berwenang gagal menjalankan tanggung jawabnya, masyarakat akan selalu menjadi korban.
Banjir bukan lagi fenomena alam semata, tetapi manifestasi kegagalan dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan.***
0 Tanggapan
Empty Comments