PWMU.CO – Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan kebijakan jam malam bagi pelajar, mewajibkan mereka untuk berada di rumah sebelum pukul 21.00 WIB.
Langkah ini dianggap sebagai upaya preventif untuk menekan angka kenakalan remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga berbagai bentuk perilaku menyimpang lainnya. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah perdebatan di tengah masyarakat.
Secara positif, kebijakan ini tentu memberikan rasa aman bagi para pelajar. Dengan adanya batasan waktu, peluang mereka untuk terlibat dalam aktivitas berisiko di malam hari menjadi lebih kecil.
Selain itu, aturan ini juga bisa membentuk kedisiplinan dalam manajemen waktu. Pelajar terdorong untuk menggunakan malam hari secara produktif, seperti belajar, mengerjakan tugas, atau berinteraksi lebih erat dengan keluarga.
Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa aturan ini juga membawa dampak yang tidak sedikit bagi kehidupan sosial pelajar. Bagi sebagian siswa, waktu malam justru merupakan satu-satunya kesempatan untuk melakukan kegiatan di luar sekolah, seperti mengikuti bimbingan belajar, ekstrakurikuler, atau sekadar bertemu teman dalam suasana nonformal.
Pembatasan ini bisa menjadi tekanan psikologis bagi mereka yang merasa terkungkung dan kurang ruang untuk berkembang secara sosial dan emosional.
Menurut Moch Rhava Putra, seorang kader Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PC IPM) Semampir, “Kebijakan ini memang berniat baik, tetapi belum tentu tepat untuk semua kondisi. Banyak pelajar yang aktif di organisasi atau kegiatan komunitas justru beraktivitas di malam hari. Harus ada ruang diskusi antara pemerintah, sekolah, dan pelajar agar kebijakan ini tidak justru mematikan potensi remaja untuk berkembang.”
Pernyataan tersebut memperkuat pentingnya dialog dan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menerapkan aturan. Kebijakan ini mengandung niat baik, tetapi dampaknya tidak bisa disamaratakan untuk semua pelajar.
Maka dari itu, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, terutama sekolah dan orang tua, untuk mencari pendekatan yang lebih humanis dan adaptif.
Pelajar bukan hanya butuh keamanan, tetapi juga ruang untuk tumbuh, berjejaring, dan belajar berinteraksi dalam berbagai situasi.
Kebijakan apa pun yang diterapkan sebaiknya memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan mereka.
Penulis Ahmad Hoiron Editor Zahra Putri Pratiwig
0 Tanggapan
Empty Comments