Kemana Anggaran Besar Pendidikan Mengalir?

Pada tahun anggaran 2026, dunia pendidikan Indonesia diperkirakan akan mendapatkan ‘bahan bakar’ terbesar dalam sejarah. Pemerintah mengalokasikan Rp757,8 triliun—setara 20 persen APBN—untuk sektor pendidikan, menjadikannya anggaran tertinggi sejak republik ini berdiri. Melalui anggaran dengan jumlah yang fantastis itu, membuat banyak pihak optimis.

Dengan anggaran sebesar itu, tentu harapannya dunia pendidikan juga turut mengalami kemajuan yang fantastis. Tapi pada sisi yang lain juga yang berpikiran skeptis dengan sebuah pernyataan, “anggaran pendidikan yang fantastis belum tentu bisa berbanding lurus dengan hasilnya”.

Ternyata, setelah ditelusuri lebih jauh, dana sebesar itu dialokasikan ke berbagai sektor penting pendidikan. Porsi terbesar akan diberikan untuk guru dan dosen, baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan maupun program penguatan kompetensi.

Ribuan sekolah dan madrasah yang mengalami kerusakan dijanjikan segera direnovasi agar lebih layak digunakan. Program beasiswa juga terus digulirkan, mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, bahkan cakupannya akan diperluas.

Tidak kalah penting, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar puluhan juta pelajar diproyeksikan mampu meningkatkan kualitas gizi sekaligus kesiapan belajar generasi muda Indonesia.

Secara konseptual, alokasi-alokasi ini sangat strategis. Guru yang kesejahteraannya membaik tentu akan lebih fokus mengajar. Sekolah dengan fasilitas yang layak akan mampu menghadirkan suasana belajar yang nyaman. Siswa yang bergizi baik akan lebih siap menyerap pelajaran.

Dengan beasiswa akan membuka akses ke anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak terhenti sekolah. Kombinasi ini, jika berjalan sesuai rencana, memang bisa menjadi lompatan besar.

Rincian alokasi anggaran sebagaimana yang sudah tersampaikan adalah sebagaimana berikut:

➧ Rp 178,7 triliun buat guru dan dosen, mulai dari gaji, tunjangan, sampai peningkatan kompetensi.

➧ Rp 150,1 triliun buat sarana-prasarana, renovasi ribuan sekolah dan madrasah, plus distribusi layar pintar ke daerah terpencil.

➧ Rp 401,5 triliun buat siswa dan mahasiswa, termasuk beasiswa PIP, KIP Kuliah, LPDP, sampai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nah, program MBG ini sendiri ngabisin sekitar Rp 355 triliun alias hampir setengah anggaran pendidikan.

Secara teoritis, kombinasi ini keren banget. Guru tentu semakin sejahtera. Mereka akan lebih semangat dalam mengajar. Sekolah pun menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, anak-anak akan belajar lebih semangat.

Mereka juga dapat ransum makanan bergizi sehingga bisa lebih fokus belajar. Beasiswa semakin luas, akhirnya anak-anak dari keluarga sederhana bisa tetap sekolah bahkan sampai kuliah.

Kalau semua ini berjalan mulus, bayangkan dampaknya: kesenjangan antar daerah bisa makin kecil, kualitas SDM meningkat, dan cita-cita “Indonesia Emas 2045” bukan cuma slogan.

Namun perlu diingat, sejarah anggaran pendidikan sebelumnya memberi pelajaran: bahwa besarnya anggaran tidak selalu sebanding dengan hasil. Masalah klasik seperti birokrasi berbelit, dana yang tidak tepat sasaran, hingga proyek pembangunan fisik yang mangkrak kerap terjadi.

Program gizi gratis, misalnya, jika hanya berorientasi pada jumlah makanan yang dibagikan, tanpa memperhatikan kualitas gizi dan distribusi yang merata, maka hasilnya akan jauh dari harapan.

Hampir separuh anggaran pendidikan 2026 tersedot untuk MBG. Langkah ini memang mulia, tetapi jangan sampai menenggelamkan prioritas jangka panjang, seperti peningkatan kualitas kurikulum, penguatan riset, atau pembekalan keterampilan abad ke-21 yang sangat membutuhkannya untuk bersaing di era global.

Tata kelola

Dengan anggaran sebesar itu, kunci utamanya adalah efektivitas tata kelola. Pemerintah harus memastikan distribusi tepat sasaran, pengawasan ketat, dan evaluasi yang terukur. Transparansi mutlak penting agar dana tidak bocor atau menyimpang kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Lebih dari itu, pendidikan tidak hanya soal infrastruktur dan tunjangan, tetapi juga soal kualitas interaksi guru dan murid, relevansi kurikulum, serta budaya belajar yang hidup.

Anggaran raksasa hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Tersedianya anggaran Rp 757,8 triliun ini ibarat bensin penuh di tangki mobil.

Pertanyaannya, siapa dulu sopirnya, ke mana dulu arahnya, dan apakah mobilnya terawat dengan baik? Jika tidak, maka bensin sebanyak apapun akan tetap habis tapi tanpa sampai pada tujuan yang menjadi harapan.

Pendidikan Indonesia butuh lebih dari sekadar dana— tapi juga perlu manajemen yang rapi, guru yang berdaya, kurikulum yang relevan, serta budaya belajar yang sehat.

Anggaran jumbo ini seharusnya jadi peluang emas, bukan sekadar angka prestisius di APBN. Anggaran pendidikan 2026 memang monumental—yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Ia membuka harapan besar bahwa pendidikan akan semakin merata dan berkualitas.

Namun, besarnya dana hanyalah “pintu masuk”. Apakah pintu itu akan terbuka menuju ruang transformasi atau justru hanya jadi angka statistik. Semua sangat bergantung pada bagaimana pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat mengelolanya.

Pendek kata, anggaran Rp 757,8 triliun itu bisa menjadi investasi untuk masa depan Indonesia Emas. Tapi bisa pula berbalik menjadi beban sejarah karena tidak terkelola dengan benar.