Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmen pemerataan pendidikan melalui dua kebijakan strategis: pemenuhan kualifikasi akademik S-1/D-4 bagi guru TK dan SD serta penguatan program wajib belajar 13 tahun yang mengintegrasikan satu tahun prasekolah, Sabtu (20/9/2025).
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menekankan pentingnya pendidikan usia dini sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.
“Pemenuhan kualifikasi guru PAUD dan SD serta wajib belajar prasekolah menjadi prioritas agar layanan pendidikan semakin merata dan bermutu,” ujarnya dalam dialog bersama media di Jakarta.
Berdasarkan data, sekitar 233 ribu guru, terutama di jenjang PAUD dan SD, belum berkualifikasi S-1/D-4. Dari 637.445 guru PAUD formal dan nonformal, hampir setengahnya belum bergelar sarjana. Untuk itu, pemerintah menyiapkan program afirmasi dengan bantuan maksimal Rp3 juta per semester per guru. Tahun ini, 12.500 guru ditargetkan mengikuti program di 91 LPTK.
Direktur Guru PAUD dan PNF, Suparto, menyebut skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai solusi percepatan studi. Guru berusia 47–55 tahun dapat menyelesaikan studi dalam dua semester, sementara yang lebih muda rata-rata 2–4 semester.
Selain peningkatan kualifikasi guru, Kemendikdasmen juga menyiapkan Grand Design Wajib Belajar 13 Tahun. Direktur PAUD, Nia Nurhasanah, menegaskan pentingnya prasekolah bagi anak usia 5–6 tahun. Program ini mencakup perluasan layanan PAUD, penegerian lembaga, pembangunan sekolah baru, hingga model PAUD-SD satu atap di daerah 3T.
“Sejak 2023, kurikulum sudah disesuaikan agar transisi dari PAUD ke SD berlangsung menyenangkan tanpa jarak pembelajaran,” jelas Nia.
Kemendikdasmen juga memperkuat pedagogi dengan pendekatan STEM, pendidikan agama, bahasa ibu, serta inklusivitas. Meski begitu, sejumlah pertanyaan masih muncul terkait pembiayaan prasekolah dan status guru bila PAUD dinegerikan.
Pemerintah menegaskan akan terus memperluas akses sembari merumuskan regulasi dan skema pembiayaan.
“Pendidikan bermutu hanya bisa terwujud bila guru berkualitas, akses setara, dan partisipasi publik berjalan beriringan,” pungkas Nia. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments