Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat komitmennya dalam menjamin pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.
Pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas hasil belajar menjadi fokus utama pemerintah dalam menjawab tantangan pendidikan nasional yang kian kompleks.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Prof. Dr. Biyanto, M.Ag, Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen, saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tahun 2026 Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, di Aula Mas Mansyur, GKB 2 Lantai 7 Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Ahad (11/1/2026).
“Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan relevan dengan perkembangan zaman. Namun, tantangan pemerataan akses dan kualitas masih membutuhkan intervensi serius dan kolaboratif,” Prof. Biyanto.
Dia lalu menjelaskan bahwa secara nasional akses pendidikan pada jenjang SD dan SMP telah mencapai tingkat universal. Namun demikian, ketimpangan layanan pendidikan masih terjadi, terutama pada jenjang PAUD dan pendidikan menengah atas, khususnya di wilayah-wilayah tertentu.
Berdasarkan data Susenas BPS, tercatat masih terdapat 3.507 kecamatan belum memiliki PAUD, 101 kecamatan tanpa SD/sederajat, 305 kecamatan tanpa SMP/sederajat, 752 kecamatan tanpa SMA/sederajat.
Selain ketersediaan satuan pendidikan, persoalan daya tampung juga masih menjadi kendala. Sebanyak 304 kabupaten/kota belum memiliki daya tampung PAUD yang memadai, sementara 9–35 kabupaten/kota masih kekurangan daya tampung dari jenjang SD/MI hingga SMA/MA.
“Peningkatan partisipasi pendidikan harus diiringi dengan pemerataan layanan. Tanpa itu, ketimpangan akan terus terjadi,” tegasnya.
Anak Tidak Sekolah dan Tantangan Sosial-Ekonomi
Masalah lain yang menjadi perhatian serius Kemendikdasmen adalah keberadaan Anak Tidak Sekolah (ATS). Menariknya, data menunjukkan bahwa 25 persen ATS berasal dari kelompok ekonomi menengah atas, dan 91 persen di antaranya diduga sudah bekerja.
“Ini menunjukkan bahwa persoalan ATS tidak selalu berkaitan dengan kemiskinan. Diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan lintas sektor,” jelas Biyanto.
Selain akses, kualitas hasil belajar masih menjadi tantangan utama. Hasil Asesmen Nasional (AN) SMP/MTs 2024 menunjukkan adanya kesenjangan capaian literasi dan numerasi antarwilayah, terutama antara Indonesia bagian barat dan timur.
Kondisi tersebut sejalan dengan hasil PISA 2022, yang mencatat sebanyak 75 persen anak usia 15 tahun memiliki kemampuan membaca di bawah standar minimum dan 82 persen memiliki kemampuan matematika di bawah standar
“Sebagian besar peserta didik masih kesulitan memahami bacaan panjang dan mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial dalam percepatan peningkatan mutu pembelajaran,” ungkapnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendikdasmen menetapkan sejumlah program prioritas, di antaranya wajib belajar 13 Tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan, penguatan pendidikan karakter, pembangunan kebahasaan dan kesastraan, penguatan literasi, numerasi, sains, dan teknologi, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan talenta dan prestasi, serta Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru
Salah satu kebijakan unggulan adalah penguatan karakter melalui program “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, meliputi bangun pagi, berolahraga, gemar belajar, beribadah, makan sehat dan bergizi, bermasyarakat, serta tidur cepat.
“Internalisasi nilai karakter harus dimulai dari kebiasaan sederhana yang konsisten. Program ini sudah diamanatkan melalui Surat Edaran Bersama Mendikdasmen, Mendagri, dan Menag,” terang Prof. Biyanto.
Pembelajaran Mendalam dan Kurikulum Masa Depan
Kemendikdasmen juga mendorong penerapan Pembelajaran Mendalam yang memuliakan peserta didik dan menghadirkan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
Pendekatan ini menekankan keseimbangan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga, guna mewujudkan profil lulusan dengan delapan dimensi utama.
Seiring perkembangan teknologi, pemerintah mulai mengenalkan koding dan kecerdasan artifisial (AI) sebagai mata pelajaran pilihan, terintegrasi, maupun ekstrakurikuler.
“Tujuannya adalah meningkatkan literasi digital, kemampuan berpikir komputasional, serta pemanfaatan AI secara produktif dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Tes Kemampuan Akademik dan Penguatan Guru
Dalam penjaminan mutu, Kemendikdasmen menerapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sesuai Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025. TKA bersifat opsional, tidak menentukan kelulusan, dan dirancang agar murid tidak mengalami tekanan.
Sementara itu, penguatan guru menjadi pusat inovasi kebijakan, meliputi peningkatan kompetensi, kualifikasi, kesejahteraan, hingga penyederhanaan administrasi.
Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menjadi salah satu terobosan strategis. Pada 2025, sebanyak 12.500 guru telah mengikuti RPL, dan pada 2026 diproyeksikan meningkat menjadi 150.000 guru, dengan biaya kuliah ditanggung pemerintah.
Kemendikdasmen juga memberikan afirmasi nyata kepada sekolah swasta, mulai dari penugasan guru PPPK, kenaikan tunjangan guru non-ASN, hingga bantuan revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran.
Ke depan, sejumlah kebijakan strategis tengah dipersiapkan, di antaranya wajib bahasa Inggris di SD mulai 2027, Integrasi Asesmen Nasional dan TKA, SMK 4 tahun untuk menyiapkan tenaga terampil global, dan MPLS ramah dan budaya sekolah aman
Melalui rangkaian inovasi kebijakan tersebut, Kemendikdasmen menegaskan arah pembangunan pendidikan nasional yang inklusif, bermutu, dan berkelanjutan, demi menyiapkan generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments