Sejak terjadinya bencana banjir dan longsor pada Selasa (25/11/2025) hingga Jumat (12/12/2025), layanan pembelajaran di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami gangguan, khususnya di wilayah terdampak.
Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerapkan kebijakan pendidikan darurat yang adaptif untuk memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung secara bertahap dan aman.
“Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda dalam menghadapi dampak bencana. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan situasi di lapangan,” tutur Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di Jakarta pada Senin (15/12/2025).
Berdasarkan data hingga Senin (8/12/2025), pelaksanaan pembelajaran di Aceh telah kembali berlangsung, baik secara bertahap maupun penuh, di sebagian besar daerah terdampak.
Tiga kabupaten/kota, yakni Pidie, Subulussalam, dan Lhokseumawe, telah melaksanakan pembelajaran secara penuh. Di Sumbar, hampir seluruh daerah terdampak telah memulai kembali pembelajaran, kecuali sejumlah sekolah di Kabupaten Agam yang masih diliburkan hingga Senin (22/12/2025).
Sementara itu, di Sumut, sejumlah daerah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat, dan Kota Sibolga masih menerapkan pembelajaran secara bertahap sedangkan daerah lainnya telah kembali menjalankan pembelajaran secara penuh sesuai dengan kondisi masing-masing.
Mendikdasmen menyampaikan bahwa dalam penanganan pendidikan pada situasi darurat, Kemendikdasmen menerapkan tahapan yang berkelanjutan, mulai dari aktivasi pos pendidikan, fasilitasi sekolah darurat, hingga pemulihan pascabencana.
“Pada fase awal, fokus diarahkan pada penguatan koordinasi multipihak, pendataan dampak dan kebutuhan satuan pendidikan, serta pengelolaan dan distribusi bantuan untuk memenuhi kebutuhan darurat,” tuturnya.
Menteri Mu’ti juga menegaskan bahwa koordinasi dilakukan secara intensif dengan posko utama dan pos pendidikan nasional, disertai pemantauan layanan pendidikan di daerah terdampak agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Selanjutnya, Kemendikdasmen memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran melalui pendirian ruang kelas sementara dan distribusi perlengkapan pembelajaran bagi peserta didik, termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi di sekolah darurat.
Dukungan psikososial bagi guru dan siswa, serta pelatihan bagi pendidik dan relawan, turut diberikan untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung secara aman dan bermakna.
Memasuki tahap pemulihan, upaya difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan, pemulihan proses serta kesiapan belajar peserta didik, pemberian dukungan khusus bagi guru dan siswa terdampak, serta penguatan kapasitas satuan pendidikan agar lebih siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Dalam aspek pembelajaran, Kemendikdasmen menerapkan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana yang disesuaikan secara bertahap sesuai fase pemulihan.
Pada masa tanggap darurat hingga tiga bulan, pembelajaran difokuskan pada kompetensi minimum esensial seperti literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, serta dukungan psikososial, dengan metode pembelajaran adaptif dan asesmen yang sangat sederhana.
Memasuki fase pemulihan dini, kurikulum dikembangkan secara lebih fleksibel dan kontekstual melalui integrasi mitigasi bencana ke dalam mata pelajaran, penyesuaian jadwal dan pendekatan pembelajaran sesuai kondisi siswa, serta penerapan asesmen transisi yang menekankan perkembangan belajar dan sosial-emosional.
Pada tahap pemulihan lanjutan, pendidikan kebencanaan diintegrasikan secara permanen ke dalam pembelajaran disertai penguatan kualitas, inklusivitas, serta sistem pemantauan dan evaluasi pendidikan.
Kemendikdasmen juga menerapkan kebijakan adaptif dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di daerah terdampak bencana.
Pemanfaatan hasil TKA untuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) diberikan relaksasi dengan membuka ruang penggunaan rapor dan bukti prestasi sebagai alternatif jalur prestasi.
Pelaksanaan TKA disesuaikan melalui penambahan sesi dan hari ujian, serta penyediaan alternatif berbasis kertas dan pensil bagi wilayah yang belum memungkinkan berbasis komputer.
Skema pelaksanaan ditetapkan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan satuan pendidikan, sehingga proses seleksi dapat berlangsung secara adil dan proporsional bagi peserta didik terdampak.
Potensi jumlah peserta mencapai puluhan ribu murid jenjang SD dan SMP, dengan data yang masih terus dimutakhirkan.
Sebagai bagian dari langkah cepat penanganan pendidikan dalam situasi darurat, Mendikdasmen menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan rapat koordinasi bersama seluruh kepala dinas pendidikan di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Rapat tersebut diikuti oleh lebih dari 200 peserta yang berasal dari dinas pendidikan provinsi, 52 kabupaten/kota terdampak, serta jajaran Kemendikdasmen.
Koordinasi tersebut difokuskan pada rekapitulasi dan validasi data sesuai kondisi lapangan, percepatan pemulihan layanan pembelajaran melalui penyediaan tenda atau kelas darurat, penempatan sementara peserta didik di sekolah lain, serta distribusi perlengkapan belajar.
Selain itu, dilakukan klasifikasi tingkat dampak bencana pada satuan pendidikan untuk menentukan kebutuhan penanganan, mulai dari pembersihan hingga rehabilitasi dan relokasi.
Sementara itu, kebijakan pelaksanaan ujian sekolah diserahkan kepada masing-masing daerah sesuai dengan kesiapan dan kondisi setempat.
Selain penanganan di Sumatra, Kemendikdasmen juga menangani dampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang yang terjadi pada 19 November 2025 dan menyebabkan kerusakan total pada bangunan SDN 2 Supit Urang.
Dalam penanganan darurat, bantuan yang disalurkan meliputi ratusan paket perlengkapan belajar dan paket keluarga, bantuan tanggap darurat senilai Rp40 juta, serta pendirian tenda kelas darurat guna memastikan kegiatan pembelajaran tetap berlangsung.
Untuk menjamin keberlanjutan pembelajaran, SDN 2 Supit Urang akan digabungkan dengan SDN Supit Urang 1. Sementara itu, peserta didik menyelesaikan pembelajaran semester berjalan di tenda kelas darurat dan sekolah terdekat.
Sejumlah satuan pendidikan di sekitar lokasi terdampak juga sempat difungsikan sebagai tempat pengungsian, sehingga kegiatan pembelajaran mengalami gangguan sementara dan kini secara bertahap terus dipulihkan.
Melalui kebijakan yang adaptif dan langkah penanganan yang berkelanjutan, Kemendikdasmen berupaya memastikan layanan pendidikan tetap hadir di tengah situasi bencana.
Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses akademik, tetapi juga sebagai ruang pemulihan, perlindungan, dan keberlanjutan bagi anak-anak serta komunitas sekolah yang terdampak.
“Dengan menyesuaikan kebijakan pada kondisi lapangan serta memperkuat peran pemerintah daerah dan satuan pendidikan, Kemendikdasmen memastikan setiap anak tetap memiliki kesempatan untuk belajar dan melanjutkan pendidikannya, meskipun berada dalam situasi yang penuh keterbatasan,” pungkas Mendikdasmen. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments