Pendekatan baru dalam kajian diplomasi bahasa melalui konsep sosiopolitika linguistik menjadi fondasi riset yang dikembangkan Dr. Faizin, M.Pd., dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Modern Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dalam merumuskan ulang strategi internasionalisasi bahasa Indonesia.
Kajian ini memadukan sosiologi politik, linguistik, dan kebijakan luar negeri dengan menempatkan bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan objek diplomasi bernilai strategis.
Gagasan tersebut lahir dari kegelisahan akademik atas lemahnya posisi bahasa dalam praktik diplomasi Indonesia yang dinilai masih parsial dan belum terintegrasi dalam kerangka kebijakan negara.
Riset ini berawal dari program penelitian Kementerian Dikti Saintek yang diraih melalui seleksi nasional dengan fokus reformulasi diplomasi bahasa di kawasan ASEAN.
Penelitian kemudian diperluas ke sejumlah negara Eropa untuk penguatan konseptual sekaligus melengkapi pengajuan paten sosial-humaniora yang kini sedang diproses.
Tim penelitian diketuai Dr. Faizin, M.Pd., dengan anggota Dr. M. Isnaini, S.Pd., M.Pd., dan Arif Budi Wurianto, M.Si., yang bersama-sama menyusun formulasi baru diplomasi kebahasaan secara komprehensif.
Faizin, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa bahasa tidak cukup ditempatkan sebagai penunjang diplomasi, tetapi harus menjadi objek diplomasi itu sendiri.
“Bahasa tidak cukup ditempatkan sebagai penunjang diplomasi, tetapi harus menjadi objek diplomasi itu sendiri. Selama ini internasionalisasi bahasa sering hanya dikaji dari sisi pembelajaran dan promosi, padahal tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik luar negeri suatu negara,” ujarnya 15 Februari lalu pada Tim Humas UMM.
Ia menambahkan bahwa pendekatan sosiopolitika linguistik hadir untuk menjembatani kekosongan tersebut dengan menempatkan bahasa sebagai bagian dari strategi kebijakan internasional.
Dalam risetnya, tim menganalisis laporan kinerja Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia serta kontrak kerja para duta besar.
Hasilnya menunjukkan diplomasi kebahasaan belum secara eksplisit masuk sebagai program strategis dalam laporan resmi kementerian terkait.
Hal ini menandakan bahwa upaya internasionalisasi bahasa masih berjalan tanpa kerangka konstitusional kuat dan arah terukur.
Menurut Faizin, ketiadaan posisi strategis tersebut membuat banyak aktivitas kebahasaan di luar negeri cenderung berhenti pada level promosi.
“Dalam laporan capaian kementerian, diplomasi bahasa belum menjadi program prioritas yang tersurat. Akibatnya, banyak aktivitas kebahasaan di luar negeri hanya menjadi promosi, bukan diplomasi yang memiliki kekuatan antarnegara,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa diplomasi menuntut keterlibatan resmi negara agar berdampak lebih luas secara politik, ekonomi, dan sosial.
Penelitian lapangan dilakukan di Vietnam, Filipina, dan Thailand dengan mengamati praktik penyebaran bahasa melalui kerja sama universitas, lembaga pemerintah, dan aktivitas diaspora.
Kajian juga diperluas ke Eropa, termasuk Belanda, melalui dokumentasi serta wawancara untuk melihat penerimaan dan promosi bahasa Indonesia.
Data tersebut menjadi dasar penyusunan formulasi diplomasi kebahasaan yang lebih sistematis. Ia menemukan respons masyarakat luar negeri cukup beragam.
“Banyak yang telah melakukan promosi bahasa Indonesia, tetapi belum semuanya berada dalam kerangka diplomasi negara. Ketika tidak berada dalam payung kebijakan resmi, posisinya menjadi lemah dan tidak memiliki daya tawar strategis,” katanya.
Faizin juga mencontohkan keberhasilan negara lain memanfaatkan bahasa sebagai kekuatan lunak, seperti Korea Selatan melalui ekspansi budaya populer.
Bahasa menjadi pintu masuk pengaruh budaya, ekonomi, hingga teknologi yang memperkuat posisi global negara tersebut.
Ke depan, tim peneliti menargetkan dua luaran utama: kajian ilmiah baru dan formulasi diplomasi kebahasaan yang dapat dijadikan landasan kebijakan nasional.
“Kami menargetkan lahirnya formulasi diplomasi kebahasaan yang bisa menjadi rujukan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat posisi bahasa Indonesia di tingkat global,” ungkapnya.
Ia berharap Badan Bahasa, balai bahasa daerah, dan Kementerian Luar Negeri dapat bersinergi mengoptimalkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
Menurutnya, tanpa strategi, target, dan evaluasi yang jelas, potensi besar bahasa Indonesia tidak akan berkembang menjadi kekuatan strategis negara, padahal bahasa dapat menjadi instrumen utama diplomasi untuk memperkuat kerja sama internasional dan kesejahteraan masyarakat.(*)
0 Tanggapan
Empty Comments