Keracunan MBG: Insiden atau Skenario?

Kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) baru-baru ini menyita perhatian publik. Bagi sebagian orang, ini hanyalah insiden teknis yang harus segera ditangani agar tidak terulang. Namun, jika ditilik lebih jauh, kasus ini bisa saja bukan sekadar kecelakaan. Ada hipotesis bahwa keracunan tersebut menjadi momentum yang “dibutuhkan” oleh sebagian pihak untuk mendorong evaluasi bahkan penghentian program MBG.

Beban Fiskal yang Berat

Program MBG, sejak awal diluncurkan, menuai pro-kontra. Di satu sisi, ia dianggap solusi memperbaiki gizi anak, menekan angka stunting, dan mendukung keadilan sosial. Di sisi lain, banyak ekonom mengingatkan bahwa program ini menguras anggaran negara dalam jumlah yang fantastis: triliunan rupiah setiap tahun.

Dengan kondisi fiskal yang kian menantang, terutama pasca pandemi dan perlambatan ekonomi global, kemampuan pemerintah untuk membiayai MBG dalam jangka panjang semakin diragukan. Defisit anggaran yang melebar menuntut efisiensi, dan MBG termasuk program yang sangat mahal.

Teori Policy Termination

Dalam ilmu kebijakan publik, ada konsep bernama policy termination (penghentian kebijakan). Lester dan Stewart (2000) menyebutkan bahwa penghentian program sering kali dilakukan bukan hanya karena program gagal, melainkan karena tekanan politik, keterbatasan anggaran, atau perubahan prioritas pemerintah.

Dari kacamata ini, keracunan MBG bisa dilihat sebagai policy window (jendela kesempatan) untuk mengajukan argumen bahwa program tidak efektif, berbahaya, dan membebani fiskal. Insiden teknis kemudian dijadikan dasar legitimasi untuk membenarkan penghentian, meskipun alasan sesungguhnya lebih terkait ketidakmampuan anggaran negara.

Apakah Kebetulan?

Hipotesis lain yang beredar adalah kemungkinan adanya unsur kesengajaan. Keracunan bisa muncul dari kelalaian, tetapi juga bisa didesain melalui rantai distribusi yang disengaja longgar, pengawasan yang dikurangi, atau pemilihan vendor yang tidak layak. Jika ini benar, maka kasus tersebut berfungsi sebagai “bukti nyata” bahwa MBG berisiko dan tidak aman.

Bagi para pengambil keputusan, insiden ini bisa menjadi kartu truf. Mereka tidak perlu berargumen panjang tentang defisit atau prioritas anggaran, cukup menunjukkan bahwa program membahayakan anak-anak. Secara politik, alasan keamanan jauh lebih mudah diterima publik dibanding alasan teknokratis seperti keterbatasan fiskal.

Peran LSM dan Agenda Setting

Tidak bisa diabaikan, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) kini ikut menyuarakan kritik. Menariknya, sebagian LSM itu sejak awal memang skeptis terhadap MBG. Dalam teori agenda setting (McCombs & Shaw, 1972), isu yang terus diangkat media dan kelompok kepentingan bisa membentuk persepsi publik dan memengaruhi agenda pemerintah.

Keracunan MBG menjadi amunisi yang efektif. Media memberitakan secara masif, LSM menggiring opini, dan akhirnya publik percaya program ini tidak layak. Tekanan sosial inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi serius, bahkan mempertimbangkan penghentian.

Mengaitkan dengan Conspiracy of Policy

Dalam kajian kritis, dikenal pula konsep conspiracy of policy yakni ketika kebijakan tertentu sengaja digiring menuju kegagalan untuk memberi alasan penghentian. Jika anggaran negara memang sudah tidak mampu lagi menopang MBG, maka insiden keracunan bisa menjadi “trigger” yang mempercepat proses penghentian tanpa menimbulkan resistensi besar dari masyarakat.

Apakah benar keracunan ini bagian dari skenario? Tidak ada bukti empiris yang menguatkan. Namun, logika politik dan ekonomi membuka ruang hipotesis itu. Setidaknya, ada kepentingan yang diuntungkan: negara bisa menghemat anggaran besar dengan dalih keselamatan anak-anak.

Alternatif yang Lebih Rasional

Jika MBG benar dihentikan, apa penggantinya? Tentu persoalan gizi anak tidak boleh diabaikan. Negara tetap bisa mengupayakan kebijakan lain yang lebih efisien:

1. Subsidi pangan bergizi langsung ke keluarga, agar distribusi lebih sederhana dan risiko keracunan berkurang.
2. Edukasi gizi berkelanjutan, untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam menyiapkan makanan sehat.
3. Kemitraan dengan UMKM lokal, sehingga biaya distribusi lebih rendah sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
4. Peningkatan layanan kesehatan preventif, seperti posyandu dan puskesmas sebagai pusat intervensi gizi anak.

Kesimpulan: Antara Fakta dan Rekayasa

Keracunan MBG bisa dibaca dalam dua versi: fakta insiden teknis atau rekayasa kebijakan. Jika dilihat dari teori policy termination dan agenda setting, hipotesis adanya “kesengajaan” memang tidak mustahil. Insiden ini sangat menguntungkan pihak yang sejak awal menilai MBG sebagai program populis, mahal, dan membebani fiskal.

Apapun kenyataannya, publik berhak mendapatkan jawaban transparan. Jika memang program MBG dihentikan dengan dalih keselamatan, pemerintah juga harus jujur bahwa faktor anggaran ikut menjadi alasan. Transparansi inilah yang akan menjaga kepercayaan publik, sekaligus membuka ruang lahirnya kebijakan gizi anak yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.(*)