Pemerintah Iran menyatakan kesiapan menghadapi kemungkinan gelombang baru serangan rudal dari Amerika Serikat dan Israel. Ketegangan meningkat setelah kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln dikerahkan ke kawasan sekitar Timur Tengah.
Sejumlah pengamat menilai kehadiran armada tempur tersebut menunjukkan peningkatan signifikan kesiapan militer Washington untuk melakukan operasi terhadap Teheran. Bahkan, beberapa analis berpendapat kekuatan militer Amerika Serikat, bila dipadukan dengan dukungan udara Israel, kini cukup besar untuk melancarkan serangan berskala luas.
Operasi semacam itu dinilai berpotensi tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga mengguncang stabilitas pemerintahan Iran.
Di sisi lain, pemerintah Iran selama ini dituduh melakukan tindakan represif terhadap gelombang protes dalam negeri yang menewaskan ribuan warga. Meski demikian, belum ada kepastian bahwa tekanan militer dari luar akan memicu kembali demonstrasi besar. Sebagian warga yang menentang pemerintahan ulama sejak Revolusi 1979 justru menolak perubahan rezim yang didorong intervensi asing.
Armada laut AS, termasuk kapal perusak berpeluru kendali, dilaporkan telah berada dalam jarak operasional meski belum menempati posisi akhir. Beberapa negara kawasan, seperti Uni Emirat Arab, menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun perairannya dipakai untuk menyerang Iran. Namun, analis menilai keberadaan kapal induk AS di Laut Mediterania membuat Washington tidak sepenuhnya bergantung pada izin negara ketiga.
Pada akhir pekan lalu, militer AS juga mengumumkan rencana latihan di kawasan tersebut. Seorang pejabat pertahanan AS menyebut latihan itu sebagai bagian dari upaya menunjukkan “kemampuan pengerahan cepat dan kesiapan tempur udara”.
Target serangan yang dikhawatirkan kali ini disebut tidak lagi terfokus pada fasilitas nuklir Iran, yang telah terdampak konflik 12 hari pada Juni lalu. Sejumlah pengamat menilai sasaran dapat bergeser ke pusat kekuasaan politik dengan harapan memicu tekanan publik di tengah memburuknya kondisi ekonomi. Data resmi terbaru menunjukkan tingkat inflasi bulanan Iran telah menembus sekitar 60 persen.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menuduh Amerika Serikat berupaya melemahkan persatuan sosial Iran sebelum melakukan serangan militer.
“Mereka mencoba menggambarkan Iran dalam kondisi darurat. Ini bagian dari perang psikologis,” ujarnya dilansir dari The Guardians pada Selasa (27/1/2026).
Larijani juga menuding kelompok perusuh sebagai elemen urban yang menyerupai teroris. Menurutnya, upaya menyerbu fasilitas militer dan kepolisian untuk merebut senjata menunjukkan adanya skenario memicu konflik internal.
“Strategi mereka adalah memecah kohesi publik terlebih dahulu sebelum melancarkan serangan langsung,” tegasnya.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, membantah laporan mengenai komunikasi antara utusan khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terkait peluang kesepakatan diplomatik. Ia juga menanggapi tuntutan Washington, termasuk desakan agar inspektur senjata PBB kembali ke Iran, pengiriman keluar stok uranium yang diperkaya tinggi, serta pembatasan program rudal.
“Kami tidak menerima tekanan dalam bentuk apa pun,” kata Baghaei. Ia menegaskan militer Iran terus memantau setiap pergerakan di kawasan dan memperingatkan bahwa pengerahan pasukan serta ancaman militer bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
“Setiap bentuk agresi akan dibalas dengan respons tegas,” tambahnya.
Di tengah ketegangan tersebut, Kepala Mahkamah Agung Iran, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, secara terbuka menyerukan agar Iran tidak kembali ke meja perundingan dengan negara-negara Barat. Sikap itu semakin menegaskan menguatnya garis keras di dalam negeri Iran di tengah ancaman eskalasi konflik kawasan.
0 Tanggapan
Empty Comments