Dalam lanskap pendidikan kita hari ini, nasib ratusan ribu guru honorer tidak lagi ditentukan oleh seberapa jernih mereka menjelaskan konsep sains di depan kelas, atau seberapa sabar mereka membimbing moral siswa di pelosok negeri.
Masa depan mereka kini diringkas dalam dua akronim yang dingin dan mekanistik: PPG (Pendidikan Profesi Guru) dan Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
Kolaborasi keduanya telah menjelma menjadi sebuah “kombo maut” sebuah algoritma birokrasi yang seringkali gagal menangkap denyut nadi pengabdian yang nyata, dan justru menciptakan kecemasan eksistensial yang akut bagi para pahlawan tanpa tanda jasa.
Secara teoritis, integrasi data melalui Dapodik dan standardisasi kompetensi melalui PPG adalah langkah modernisasi yang patut diapresiasi.
Negara memang perlu memetakan jumlah pendidik secara presisi dan memastikan bahwa mereka yang berdiri di mimbar kelas memiliki kualifikasi yang mumpuni.
Namun, dalam praktiknya, kita sedang menyaksikan sebuah bentuk kekerasan struktural yang halus. Negara seolah-olah sedang membangun sebuah “menara gading” profesionalisme, namun tangga menuju ke sana dipenuhi oleh ranjau administratif yang tidak kompromistis.
Algoritma yang Buta Nurani
Dapodik hadir sebagai “Tuhan” dalam ekosistem administrasi sekolah. Ia adalah basis data tunggal yang memvalidasi eksistensi seorang guru di mata negara.
Namun, di sinilah letak tragedinya: Dapodik hanya mengenal angka, jam mengajar, dan status linearitas. Ia adalah entitas yang buta nurani.
Sistem ini tidak mampu membaca narasi pengabdian seorang guru honorer yang tetap bertahan mengajar di sekolah garis depan meski gaji sering dirapel tiga bulan sekali. Ia tidak mencatat bagaimana seorang guru harus menempuh perjalanan berkilo-kilo meter melewati lumpur demi memastikan bangku sekolah tidak kosong.
Masalah terbesar muncul ketika PPG yang diposisikan sebagai tiket emas menuju kesejahteraan dan pengakuan bergantung sepenuhnya pada presisi data di Dapodik. Di sini, administrasi bukan lagi sekadar alat pendukung, melainkan penentu nasib (determinisme administratif).
Jika terjadi galat sedikit saja pada entri data, atau jika jam mengajar tidak memenuhi kuota akibat kebijakan distribusi yang karut-marut di daerah, maka peluang guru untuk mengikuti sertifikasi akan tertutup rapat.
Seorang guru bisa saja memiliki dedikasi setinggi langit, namun jika “centang hijau” di sistem tidak muncul, ia tetap dianggap tidak ada oleh negara.
PPG: Antara Kompetensi dan Kontrol
PPG yang semula diniatkan sebagai kawah candradimuka untuk meningkatkan mutu pendidik, kini bergeser maknanya menjadi instrumen kontrol dan saringan yang menyesakkan.
Bagi guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun, kewajiban mengikuti PPG seringkali dirasakan sebagai bentuk ketidakpercayaan negara terhadap rekam jejak mereka.
Ada beban psikologis yang masif: mereka harus berkompetisi dengan lulusan baru (fresh graduates) dalam sistem ujian yang seringkali lebih mengedepankan kemampuan teknis menjawab soal daripada kemampuan pedagogis di lapangan.
Situasi ini diperparah dengan kenyataan bahwa akses menuju PPG itu sendiri seringkali bak “lubang jarum”. Keterbatasan kuota dan ketatnya syarat administratif membuat antrean menjadi sangat panjang.
Para guru honorer dipaksa hidup dalam ketidakpastian yang permanen. Mereka berada di ruang tunggu yang gelap, tidak tahu kapan giliran mereka tiba, sementara usia terus bertambah dan tuntutan ekonomi semakin mencekik.
Inilah yang disebut sebagai “proletarisasi profesi guru”, di mana kaum terdidik ini dipaksa tunduk pada aturan-aturan teknis yang menjauhkan mereka dari esensi mendidik itu sendiri.
Kita harus berani bertanya, apakah pendidikan kita sedang menuju mekanisasi manusia? Ketika kebijakan pendidikan hanya didasarkan pada data kuantitatif di atas kertas, kita sedang membunuh empati dalam kebijakan publik.
Pendidikan bukanlah pabrik manufaktur yang bisa diukur hanya dengan input dan output data. Ada aspek kualitatif, ada nilai pengabdian, dan ada konteks lokal yang tidak mungkin terserap sepenuhnya oleh sistem Dapodik.
Keresahan yang dialami guru honorer saat ini adalah sinyal bahwa ada yang salah dalam cara kita memperlakukan tenaga pendidik.
Jika sistem terus-menerus memberikan tekanan mental melalui ketidakpastian administratif, maka jangan harap kualitas pendidikan kita akan meningkat secara substansial. Guru yang cemas akan masa depannya tidak akan bisa mengajar dengan tenang.
Guru yang merasa tidak dihargai oleh sistem hanya akan menjalankan tugasnya sebagai rutinitas administratif, bukan sebagai panggilan jiwa.
Sistem yang “tanpa ruang empati” ini juga menciptakan fragmentasi di kalangan guru. Muncul stratifikasi sosial baru antara mereka yang sudah “tersertifikasi” dan mereka yang masih “terperangkap” dalam status honorer.
Padahal, di lapangan, beban kerja dan tanggung jawab mereka seringkali sama, bahkan guru honorer terkadang memikul beban lebih berat karena keterbatasan personel di sekolah-sekolah negeri.
Menuju Reformasi yang Humanis
Pemerintah perlu melakukan refleksi mendalam atas “kombo maut” ini. Pertama, sinkronisasi data harus dibarengi dengan mekanisme verifikasi faktual yang lebih luwes.
Dapodik tidak boleh menjadi satu-satunya hakim dalam menentukan kelayakan seorang guru. Harus ada ruang untuk mempertimbangkan masa pengabdian dan kondisi khusus di daerah sebagai faktor penambah bobot dalam seleksi PPG.
Kedua, proses sertifikasi melalui PPG bagi guru yang sudah lama mengabdi (Prajabatan vs Dalam Jabatan) harus dibedakan secara fundamental pendekatannya.
Pengalaman lapangan selama bertahun-tahun seharusnya bisa dikonversi menjadi kredit kompetensi, sehingga mereka tidak perlu melalui proses yang sama persis dengan mereka yang belum pernah masuk ke kelas.
Ketiga, negara harus berhenti memperlakukan guru honorer sebagai komoditas administratif. Pengakuan profesionalisme tidak boleh hanya bergantung pada selembar sertifikat yang didapat melalui proses yang melelahkan secara mental, tetapi juga harus tercermin dalam skema upah yang layak dan perlindungan hukum yang jelas.
Jika kita terus membiarkan PPG dan Dapodik menjadi instrumen yang menakutkan, kita sebenarnya sedang menggali kubur bagi masa depan pendidikan kita sendiri.
Pendidikan adalah tentang memanusiakan manusia, dan itu harus dimulai dengan cara negara memanusiakan para gurunya. Jangan biarkan pengabdian yang tulus itu layu dan mati di tangan algoritma yang dingin.
Kita butuh sistem yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga cerdas secara nurani. Sudah saatnya birokrasi pendidikan kita berhenti menjadi monster yang menakutkan dan mulai menjadi mitra yang mendukung bagi setiap guru yang telah mewakafkan hidupnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tanpa itu, jargon “Merdeka Belajar” hanya akan menjadi slogan hampa yang nyaring bunyinya, namun sunyi maknanya bagi mereka yang berdiri di garda terdepan pendidikan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments