Ketiga, panitia SPMB atau pemangku kebijakan SMA/SMK negeri harus memiliki komitmen etik untuk tidak menerima siswa dari luar kuota dan waktu yang ditentukan. Ini bisa menjadi momentum gerakan jujur SPMB di tengah kemerosotan moral di negeri ini. Sudah saatnya sekolah melalui SPMB melahirkan otos kejujuran, bukan sebaliknya menjadi bagian dari aena penyimpangan.
Keempat, pemerintah harus mengangkat kembali posisi strategis sekolah swasta sebagai mitra, bukan kompetitor apalagi bagian subordinat regulator. Selama ini sekolah swasta berperan menyerap siswa yang tidak tertampung di negeri.
Sayangnya, pandangan semacam ini merugikan mereka di akhir SPMB. Pemerintah dalam konteks ini harus berani menjamin kebijakan agar keberadaan sekolah swasta tetap kuat dan tidak tergerus oleh praktik tak sehat.
Kelima, perlu membangun kesadaran kritis di tengah masyarakat, terutama di kalangan orang tua dan siswa. Mereka perlu memahami bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh status sekolah tersebut negeri atau swasta. Ketika masyarakat diposisikan sebagai objek sistem tanpa ruang untuk berpikir kritis, maka praktik jual beli kursi akan tetap dianggap wajar.
Kini, saatnya semua pihak bergerak bersama menuju pendidikan yang berkualitas dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran. Maka SPMB jangan sekadar dimaknai urusan administratif tahunan, melainkan wajah dari integritas sistem pendidikan kita secara menyeluruh.
Jika ketimpangan cenderung dibiarkan merayap dari celah-celah kecil melalui praktik kecurangan, maka tinggal menunggu waktu saja rapuhnya karakter luhur bangsa ini, yaitu kejujuran.
Pendidikan sejatinya adalah ruang pembebasan, bukan arena kompetisi yang dipenuhi tipu daya di detik-detik terakhir. Maka, di titik inilah kita semua diuji, apakah sanggup menjaga marwah pendidikan sebagai hak dasar setiap anak atau komoditas yang diperjualbelikan demi kepentingan sesaat?
Editor Zahra Putri Pratiwig
0 Tanggapan
Empty Comments