Iklan Mudipat Landscape
Iklan Mudipat Mobile

Komisi XI DPR RI Dorong Transformasi Fiskal Daerah, Bahas Tantangan TKD di UMG

Iklan Landscape Smamda
Komisi XI DPR RI Dorong Transformasi Fiskal Daerah, Bahas Tantangan TKD di UMG
Foto bersama pasca diskusi publik, Narasumber dan Biro Kerjasama Dalam Negeri UMG. (Kholid/PWMU.CO)
pwmu.co -

Dinamika pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan tantangan menuju kemandirian fiskal menjadi fokus utama dalam Diskusi Publik bertema “Transfer ke Daerah (TKD): Tantangan dan Peluang” yang digelar oleh Pusat Studi dan Inovasi Bidang Sosial Humaniora Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Selasa (22/10/2025).

Acara yang berlangsung di Hall Sang Pencerah UMG ini dipandu oleh Dr. Abd Kholid Ach., M.Pd., dan menghadirkan tiga narasumber dari unsur legislatif, akademisi, dan praktisi pemerintahan, yaitu Jiddan, S.E., S.H., M.HP. (Anggota Komisi XI DPR RI), Dr. Umaimah, S.E., M.Ak., CSRS. (Kepala Pusat Studi dan Inovasi UMG), serta Akhmad Fathoni, S.STP. dari BPPKAD Kabupaten Gresik.

Dalam paparannya, Jiddan, anggota Komisi XI DPR RI, menegaskan pentingnya transformasi fiskal agar pemerintah daerah tidak terus bergantung pada dana transfer dari pusat.

“Jangan sampai daerah terlena dengan dana transfer dari pusat,” ujarnya tegas.

Ia menjelaskan bahwa TKD seharusnya menjadi akselerator pembangunan, bukan penopang utama. Oleh karena itu, daerah perlu serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Inovasi dan Good Spending Jadi Kunci

Dari sisi akademisi, Dr. Umaimah menyoroti aspek tata kelola dan inovasi dalam pemanfaatan TKD. Menurutnya, persoalan bukan semata pada besaran alokasi, tetapi pada efektivitas penggunaannya.

“Tantangannya bukan hanya berapa besar dana yang diterima, tetapi bagaimana dana tersebut dibelanjakan secara efektif, efisien, dan inovatif (good spending) untuk program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” jelasnya.

Iklan RSI Siti Aisyah Madiun

Sementara itu, dari perspektif pelaksana teknis di daerah, Akhmad Fathoni menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan TKD ditentukan oleh tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel.

“Yang lebih krusial bukan besarnya dana, tetapi bagaimana sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dapat memastikan penggunaan TKD berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Hasilkan Rekomendasi Strategis

Diskusi yang berlangsung interaktif dalam dua sesi pemaparan dan tanya jawab menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, di antaranya: Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah, Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan TKD, dan Perluasan ruang partisipasi publik dalam evaluasi kebijakan fiskal daerah.

Melalui kegiatan ini, Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) kembali menegaskan perannya sebagai ruang dialog akademik yang mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Forum ini menjadi momentum penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang adil, transparan, dan berkelanjutan. (“)

Iklan Landscape Unmuh Jember

Baca Lainnya

Iklan pmb sbda 2025 26

0 Tanggapan

Empty Comments

Search
Menu
Logo Depan Satriadev
Logo Belakang Satriadev
⚡ 1 Dekade ⚡