Krisis Energi Mengancam, Pakar UMM: Indonesia Harus Mandiri Sekarang

Ancaman krisis energi global yang dipicu memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, serta potensi penutupan Selat Hormuz, menjadi peringatan serius bagi Indonesia. Dalam situasi ini, kemandirian energi dinilai sebagai kunci utama untuk menjaga stabilitas nasional.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Priyo Iswanto, menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam dan bonus demografi.

“Kemandirian energi adalah kunci agar kita tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks,” ujarnya kepada Tim Humas UMM, 3 April.

Priyo menilai penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Pemerintah perlu mempercepat kebijakan yang berorientasi pada ketahanan nasional agar tidak terus bergantung pada dinamika pasar energi global.

“Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya.

Memanasnya konflik geopolitik turut meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi penutupan Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi dunia. Jika hal tersebut terjadi, dampaknya akan langsung terasa melalui lonjakan harga minyak global.

Menurut Priyo, kondisi ini bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional.

“Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi,” jelasnya.

Kenaikan harga minyak, lanjutnya, juga akan memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada sektor subsidi energi.

“Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN,” tegasnya.

Untuk meredam dampak krisis, Priyo mendorong pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama di sektor non-vital. Selain itu, percepatan diversifikasi energi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak.

“Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital harus segera dilakukan dan melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, diversifikasi energi, terutama energi terbarukan, harus digencarkan secara masif,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional. Menurutnya, krisis ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional,” katanya.

Di tengah situasi global yang memanas, Priyo menilai Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan politik luar negeri. Prinsip bebas aktif harus tetap dijalankan tanpa terjebak dalam kepentingan blok tertentu.

“Tidak mudah bersikap netral dalam situasi seperti ini, tetapi diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujarnya.

Sebagai langkah jangka panjang, Priyo mendorong pemerintah mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah dilakukan sejumlah negara maju.

“Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan,” pungkasnya.