Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu tokoh yang langsung menyita perhatian publik.
Bukan hanya karena posisinya yang strategis dalam kabinet, melainkan juga karena gaya komunikasinya yang unik dan berbeda dari pendahulunya.
Purbaya dikenal dengan cara bicara yang ceplas-ceplos, blak-blakan, bahkan sempat disebut bergaya “koboy” oleh Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.
Bagi sebagian kalangan, khususnya generasi muda, gaya ini justru menyegarkan karena mampu menyederhanakan isu-isu ekonomi yang kompleks agar lebih mudah dipahami.
Namun, di sisi lain, ada pula yang menilai gaya komunikasinya rawan menimbulkan kontroversi jika tidak disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.
Menanggapi fenomena ini, Dr. Radius Setiyawan, pakar kajian budaya dan media dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), memberikan analisis menarik.
Menurutnya, gaya komunikasi Purbaya dapat dikategorikan sebagai dynamic style — lugas, cepat, dan langsung ke pokok persoalan.
“Namun, gaya seperti ini harus diimbangi dengan sensitivitas sosial, terutama saat berbicara di ruang publik,” ujar Radius, yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor bidang Riset, Kerja Sama, dan Digitalisasi UM Surabaya, Rabu (17/9/2025).
Radius menyinggung kembali kontroversi yang sempat terjadi di awal masa jabatan Purbaya. Saat itu, Purbaya menyatakan bahwa dirinya hanya mewakili sebagian kecil masyarakat di tengah situasi demonstrasi.
Pernyataan tersebut dianggap tidak memahami kondisi sosiologis yang sedang memanas. “Tetapi seiring waktu, Purbaya terlihat belajar. Kini ia mulai bisa menjawab isu-isu makroekonomi, perbankan, hingga moneter dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah diterima publik,” tambahnya.
Lebih jauh, Radius menjelaskan bahwa gaya komunikasi pemimpin politik di Indonesia memang sangat beragam.
Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono misalnya, dikenal dengan systematic style, yakni menyampaikan jawaban secara runtut, terstruktur, dan penuh kehati-hatian.
Presiden Joko Widodo lebih egaliter dengan bahasa sederhana yang terasa dekat dengan rakyat. Sementara Presiden Prabowo dan Menkeu Purbaya cenderung menggunakan gaya dinamis: lugas, cepat, dan langsung menembak inti persoalan.
“Setiap gaya tentu punya kelebihan masing-masing,” tutur Radius yang juga sekretaris Majelis Pustaka, Informasi, dan Digitalisasi (MPID) Pimpinan WilayahbMuhammadiyah (PWM) Jatim itu.
“Tetapi komunikasi politik tidak boleh berhenti pada retorika. Yang lebih penting adalah bagaimana seorang pemimpin memahami denyut masyarakat. Jika publik sedang dalam kondisi kecewa atau marah, maka setiap kata yang keluar harus dipilih dengan bijak agar tidak menyinggung atau terkesan diskriminatif,” imbuh dia
Radius juga memberi catatan penting untuk jajaran menteri baru di Kabinet Merah Putih. Menurutnya, di era sekarang, komunikasi publik memiliki bobot yang sama pentingnya dengan kinerja teknis.
Dia mencontohkan, kebijakan yang bagus bisa gagal dipahami atau bahkan ditolak masyarakat hanya karena penyampaiannya tidak tepat.
“Masyarakat saat ini menuntut komunikasi yang sederhana, jelas, tetapi tetap substansial. Menteri harus tahu siapa audiensnya, memahami konteks sosial, dan mampu memilih bahasa yang paling tepat. Inilah tantangan besar komunikasi politik di era digital,” jelas Radius.
Ia menekankan, keberhasilan komunikasi seorang pejabat publik harus selalu beriringan dengan hasil nyata dari kebijakan yang dijalankan.
“Jika komunikasi yang baik diimbangi dengan kebijakan yang tepat sasaran, maka kepercayaan publik akan tumbuh. Dan kepercayaan publik itulah modal paling berharga yang dibutuhkan Indonesia saat ini,” pungkasnya. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments