Makna Sejati Tajdid dan Usulan Gelar Pahlawan Soeharto

Sikap sebagian elit Muhammadiyah yang mendukung pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional menimbulkan kegelisahan moral dan intelektual.

Sebagai gerakan Islam modernis yang lahir dari semangat tajdid, Muhammadiyah semestinya menempatkan ingatan sejarah sebagai pijakan etis.

Namun, dukungan terhadap figur yang mewakili wajah otoritarianisme Orde Baru justru menunjukkan paradoks.

Muhammadiyah yang dahulu menjadi kekuatan korektif terhadap negara kini terjebak dalam amnesia moral.

Di tengah krisis keteladanan politik bangsa, Muhammadiyah seolah kehilangan daya kritis yang menjadi identitasnya.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah “apakah semangat amar ma’ruf nahi munkar kini bergeser menjadi sikap akomodatif terhadap simbol kekuasaan lama?”

Bayang Orde Baru dan netralitas yang terlupakan

Hubungan Muhammadiyah dan Soeharto pada masa Orde Baru bersifat ambivalen.

Di satu sisi, Soeharto memberi ruang bagi Muhammadiyah untuk tumbuh dalam bidang pendidikan dan sosial.

Namun di sisi lain, negara berupaya menundukkan otonomi politik Islam melalui depolitisasi dan kooptasi birokrasi.

Muhammadiyah memang tidak sekooptasi penuh seperti organisasi lain, tetapi sebagian elit-nya terlibat dalam lingkar kekuasaan melalui Golkar atau kedekatan personal dengan pemerintah.

Pola hubungan itu menanamkan warisan pragmatisme yang sulit dihapus.

Setelah reformasi, seharusnya muncul refleksi historis yang lebih jernih tentang bagaimana otoritarianisme telah mengekang ruang publik dan memarjinalkan peran umat dalam politik.

Dukungan terhadap Soeharto sebagai pahlawan nasional memperlihatkan bahwa proses refleksi itu belum tuntas.

Ia tampak sebagai rekonsiliasi tanpa ingatan, ketika masa lalu diterima tanpa kritik dan moralitas politik digantikan oleh romantisme stabilitas.

Padahal, sejarah Orde Baru bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pembungkaman pers, dan pembekuan demokrasi.

Sikap Muhammadiyah yang permisif terhadap Soeharto tampak bertentangan dengan watak tajdid yang selama ini menjadi jati dirinya.

Distorsi amar ma’ruf nahi munkar

Pasal 4 Anggaran Dasar Muhammadiyah menegaskan bahwa organisasi ini adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Rumusan itu bukan hanya pernyataan identitas, melainkan fondasi etis bagi posisi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa.

Amar ma’ruf nahi munkar berarti menegakkan kebaikan dan menolak keburukan, sedangkan tajdid adalah pembaharuan pemikiran dan praksis sosial agar selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mencerahkan.

Ketika Muhammadiyah mendukung pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional, fungsi nahi munkar menjadi kabur.

Dukungan terhadap figur yang mewariskan praktik kekuasaan represif menimbulkan kesan bahwa dakwah kehilangan keberpihakan moral.

Tindakan itu bukanlah tajdid, melainkan kemunduran etis yang menempatkan kekuasaan di atas kebenaran.

Dalam logika politik Islam, amar ma’ruf nahi munkar tidak berhenti pada moralitas individual, tetapi juga menuntut keberanian sosial untuk mengoreksi penyimpangan kekuasaan.

Dakwah seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kritik sosial, bukan sebagai alat legitimasi terhadap penguasa.

Bila amar ma’ruf hanya berarti menyanjung jasa masa lalu, sementara nahi munkar kehilangan keberanian untuk menegur kezaliman, maka dakwah kehilangan ruh profetiknya.

Muhammadiyah yang lahir sebagai kekuatan pembaharuan kini berisiko terjebak dalam konservatisme moral yang lebih halus.

Organisasi keagamaan bisa kehilangan wibawa moral ketika ia ingin dihormati oleh negara, tetapi enggan menegur negara saat menyimpang.

Mencederai Khittah Denpasar

Khittah Denpasar 2002 merupakan rumusan politik moral Muhammadiyah pasca-Reformasi.

Dalam khittah itu, politik dipahami sebagai urusan keduniawian yang harus dimotivasi dan dibingkai oleh nilai-nilai agama serta moral utama.

Muhammadiyah menegaskan perannya tidak sebagai kekuatan politik praktis, tetapi sebagai kekuatan sosial.

Kekuatan yang berjuang melalui pembinaan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat madani atau civil society Islam yang berkeadaban.

Pada butir kelima dan keenam Khittah Denpasar menegaskan bahwa Muhammadiyah memainkan peranan politiknya melalui dakwah amar ma’ruf nahi munkar dengan cara mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan cita-cita luhur bangsa.

Dalam khittah itu pula ditegaskan bahwa Muhammadiyah harus menjalankan fungsi kritik sesuai prinsip amar ma’ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik yang demokratis.

Berdasarkan prinsip tersebut, Muhammadiyah seharusnya berperan sebagai kekuatan korektif terhadap kekuasaan, bukan sebagai alat legitimasi politik.

Dukungan terhadap Soeharto bertentangan dengan semangat Khittah Denpasar.

Alih-alih menjadi kekuatan moral yang menjaga jarak kritis dengan negara, Muhammadiyah justru mengaburkan batas antara penghormatan dan pembenaran.

Ini bukan hanya soal politik, tetapi juga soal identitas.

Sebab, dalam bingkai Khittah Denpasar, politik hanyalah sarana untuk mewujudkan nilai Ilahiah seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan, bukan untuk meneguhkan romantisme kekuasaan masa lalu.

Jika Muhammadiyah ingin tetap relevan dalam kehidupan bangsa, ia harus kembali pada watak aslinya sebagai gerakan tajdid yang memadukan iman dan keberanian moral.

Kekuatan dakwah amar ma’ruf nahi munkar hanya bermakna ketika digunakan untuk membela yang lemah dan menegur kekuasaan yang lalim.

Keberanian moral inilah yang membedakan antara gerakan keagamaan yang hidup dengan yang hanya menjadi simbol.

Kembali ke etos moral umat

Krisis ingatan yang menimpa Muhammadiyah bukan hanya soal sejarah, tetapi juga soal orientasi moral.

Ketika penghormatan terhadap Soeharto lebih menonjol daripada pembacaan kritis atas masa lalunya, Muhammadiyah kehilangan fungsi nahi munkar yang menjadi jantung dakwahnya.

Sebuah gerakan Islam, Muhammadiyah tidak akan kehilangan martabat hanya karena menolak kultus kekuasaan. Sebaliknya, Muhammadiyah akan kehilangan marwah ketika memilih diam terhadap kezaliman yang pernah terjadi.

Kembali pada Khittah Denpasar dan Pasal 4 Anggaran Dasar bukan, bukan bermaksud

nostalgia ideologis, melainkan upaya mengembalikan Muhammadiyah pada posisi profetiknya.

Gerakan ini perlu menegakkan keadilan, menolak penyimpangan, dan membangun masyarakat madani yang berkeadaban.

Di tengah dunia yang semakin pragmatis, keberanian untuk menegur penguasa adalah bentuk dakwah yang paling jujur. Dari sanalah tajdid menemukan makna sejatinya.***