PWMU.CO- Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) sepatutnya mengurangi kegiatan yang sifatnya seremonial. Sudah semestinya program kegiatan lebih pada subtantif. Pemberdayaan, layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus diprioritaskan. Komunikasi publik dengan menyajikan data informasi yang relevan, up to date, menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan. Sebab, menyangkut transparansi dan akuntabilitas kinerja di periode kedua Gubenur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
Demikian itu disampaikan mantan Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam diskusi publik bertajuk ‘Hasil Survei Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala Daerah di Jawa Timur’ yang diselenggarakan The Republik Institute, Senin (26/05/2024).
Menurut Anam, salah satu indikator transparansi dan akuntabilitas kinerja dapat dilihat dari optimalnya laman informasi resmi Pemprov. “Faktanya, informasi yang disajikan tidak up to date,” kata Anam mengaku setelah mengkroscek website pemrov dan beberapa
laman OPD yang relatif statis, kadaluarsa.
Bagi Anam penting akan penguatan tim humas pemprov, agar masyarakat mendapat informasi up to date terkait kerja-kerja Pemprov Jatim.
“Jika dikaitkan dengan jargon yang dicetuskan oleh Gubernur, seperti Jatim Gerbang Baru Nusantara kayaknya tidak terlalu membumi. Sederhana saja yang penting dapat diterjemahkan dalam pelaksanaannya,” tukasnya sembari mengkaitkan dengan realisasi program kerja yang dijanjikan Gubernur pada kampanye pilkada lalu. Apakah sepenuhnya sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?
Anam menegaskan, sebenarnya yang diinginkan masyarakat Jatim sederhana. Misalnya, perbaikan infrastruktur jalan, kebutuhan listrik, pembebasan pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi atensi publik.
Tidak kalah penting, Anam meminta Pemprov Jatim mengoptimalkan peran BLK, bila perlu dikuatkan dengan program seperti akademi pelatihan. Supaya tingkat pengangguran dapat ditekan di Jatim. “Selama ini keberadaannya belum terlalu nampak,” katanya mengingatkan bahwa masih banyak waktu untuk memperbaiki semua ini.
Berdasarkan hasiln survei The Republic Institute (TRI) terkait evaluasi 100 hari kerja pemerintahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak yang dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota pada 15-22 Mei 2025 dengan melibatkan 2.200 responden, hasilnya menunjukkan, 71,4% masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan Khofifah-Emil.
Beberapa indikator yang dijadikan pertimbangan utama oleh responden yang menjawab puas di antaranya: Komitmen pada Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi dan Pangan sebesar 15,6%, Konsisten pada janji dan program yang dibawa saat kampanye sebesar 13,2%, sejalan dengan Program Asta Cita Pemerintah Pusat sebesar 12,5%. Sementara masyarakat yang tidak puas sebesar 23,5%
Menurut Sufyanto, Peneliti Utama TRI 100 hari pertama kepemimpinan kepala daerah merupakan periode krusial yang sering dijadikan tolok ukur awal kinerja dan komitmen pemimpin dalam menjalankan visi, misi, dan program kerjanya. Di Jawa Timur, kepala daerah yang baru terpilih diharapkan dapat membawa perubahan positif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja
kepala daerah telah memenuhi harapan publik, diperlukan survei evaluasi dan kepuasan masyarakat.
“Pada prinsipnya masyarakat berharap Gubernur dan Wakil Gubernur meningkatkan peran dan kinerjanya,” pungkas Sufi yang juga mantan Ketua Bawaslu Jatim itu. (*)
Penulis Abd Editor Alfain Jalaluddin Ramadlan
0 Tanggapan
Empty Comments