Transformasi militer dari kekuatan perjuangan menjadi institusi pertahanan profesional menjadi pokok bahasan dalam Ujian Promosi Doktor Julio Tomas Pinto yang berlangsung di Aula GKB 4 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 14 Februari 2026.
Dalam disertasinya, ia mengkaji proses profesionalisasi militer Timor-Leste sebagai fondasi penting bagi penguatan demokrasi serta stabilitas negara pascakonflik.
Penelitian tersebut menyoroti perubahan struktural dan kultural dalam tubuh militer, sekaligus membedah relasi antara militer, negara, dan masyarakat sipil dalam masa transisi politik.
Kiprah akademik Julio memiliki sejarah panjang bersama UMM. Ia pernah menempuh studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM pada 1993 dan lulus pada 1998.
Saat memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan, ia memilih kembali ke almamaternya. Ketertarikannya pada bidang Sosiologi Militer membawanya untuk berguru kepada Prof. Muhadjir Effendy, yang kemudian berkenan menjadi pembimbingnya.
Sidang promosi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting Timor-Leste, di antaranya Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Gastao de Sousa, Wakil Menteri Urusan Parlemen sekaligus mantan Presiden Parlemen Aderito Hugo da Costa, Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia Roberto Soares, Menteri Muda Komunikasi Expedito Dias Ximenes, mantan Menteri Infrastruktur Pedro Lay, Executive Director Human Capital Development Fund Julio Aparicio, serta Deputy Director Human Capital Development Fund Rogerio Lay.
Kehadiran mereka mempertegas relevansi strategis riset ini bagi pembangunan nasional Timor-Leste.
Dalam paparannya, Julio menegaskan bahwa sosiologi militer memandang militer bukan semata institusi pertahanan, melainkan juga entitas sosial dengan struktur, budaya, dan dinamika kekuasaan yang terus berkembang.
Ia menelusuri perjalanan militer Timor-Leste dari pasukan gerilya pembebasan menuju tentara profesional dalam sistem negara demokratis.
Pendekatan penelitian dilakukan secara interdisipliner dengan memadukan sosiologi politik, sejarah sosial, studi organisasi, hingga antropologi.
Menurutnya, profesionalisasi militer di negara kecil pascakonflik memiliki karakter berbeda dibandingkan negara besar.
Transformasi tersebut bukan berarti menghapus identitas lama, melainkan merekonstruksi nilai, tradisi, dan habitus gerilya agar selaras dengan tuntutan institusi modern.
Julio menekankan bahwa profesionalisasi militer merupakan proses sosial yang sarat negosiasi kepentingan, bukan sekadar pembenahan struktur.
Di banyak negara pascakonflik, profesionalisme sering dipahami sebatas modernisasi alutsista dan sistem komando.
Padahal, tantangan mendasar terletak pada pembentukan kultur organisasi, legitimasi publik, serta penguatan supremasi sipil dalam sistem demokrasi.
Ia juga mengulas dinamika pascareferendum 1999 saat Timor-Leste membangun negara baru. Perdebatan muncul antara mempertahankan struktur lama atau membentuk militer profesional yang sepenuhnya baru.
Pada akhirnya, dipilih jalan tengah: mentransformasi pasukan pembebasan menjadi institusi pertahanan nasional tanpa menghilangkan spirit historisnya.
Krisis politik 2006 turut menjadi momentum penting dalam mempercepat pembentukan regulasi, peningkatan profesionalisme, dan peneguhan kontrol sipil.
Temuan utama riset ini menunjukkan bahwa profesionalisme militer di negara pascakonflik tumbuh melalui interaksi antara struktur modern dan nilai perjuangan masa lalu.
Krisis internal, konflik, serta tekanan internasional berfungsi sebagai pendorong perubahan.
Dalam konteks tersebut, militer tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan, tetapi juga simbol identitas nasional yang terbentuk melalui sejarah panjang perjuangan.
Salah satu promotor, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP., menilai disertasi ini memberi kontribusi signifikan bagi pengembangan kajian sosiologi militer, khususnya di Asia Tenggara.
Ia menyebut penelitian tersebut menghadirkan sudut pandang baru mengenai transformasi militer di negara pascakonflik yang berlangsung melalui proses sosial kompleks.
Menurutnya, profesionalisasi militer harus dipahami sebagai bagian integral dari demokratisasi. Militer dapat tumbuh menjadi institusi profesional tanpa memutus akar sejarah perjuangannya.
Justru, identitas masa lalu dapat dikelola sebagai modal sosial untuk memperkuat legitimasi, membangun kepercayaan publik, dan meneguhkan posisi militer dalam sistem negara demokratis.(*)
0 Tanggapan
Empty Comments