Menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-49 pada November 2027 di Medan, pertanyaan tentang kepemimpinan kembali mengemuka: sosok seperti apa yang layak menjadi “imam” bagi Muhammadiyah di tengah dunia yang berubah cepat dan penuh ketidakpastian?
Pertanyaan ini bukan sekadar soal figur, melainkan menyangkut arah gerakan—bagaimana Muhammadiyah membaca zaman dan memimpin umat dalam menghadapi kompleksitas persoalan global dan nasional.
Dunia hari ini ditandai oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi ekonomi global, serta kompetisi teknologi yang semakin tajam. Konflik kawasan, rivalitas negara besar, hingga krisis kemanusiaan lintas batas menuntut respons yang tidak hanya normatif, tetapi juga strategis.
Sebagai gerakan Islam berkemajuan, Muhammadiyah dituntut menghadirkan kepemimpinan yang mampu membaca dinamika global secara cermat, sekaligus menjaga komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan universal.
Di sinilah pentingnya figur imam yang memiliki visi global, namun tetap berakar kuat pada nilai keislaman dan keindonesiaan.
Perubahan iklim kini menjadi ancaman nyata. Banjir, kekeringan, krisis pangan, hingga bencana ekologis semakin sering terjadi dan berdampak langsung pada kelompok rentan.
Dengan jaringan amal usaha yang luas—mulai dari pendidikan hingga kesehatan—Muhammadiyah memiliki potensi besar menjadi pelopor gerakan Islam ramah lingkungan.
Namun, potensi ini memerlukan kepemimpinan yang memiliki kesadaran ekologis, mampu mengintegrasikan nilai tauhid dengan etika lingkungan, serta mendorong aksi nyata di tingkat akar rumput.
Radikalisme dan ekstremisme kini hadir dalam bentuk baru, terutama melalui ruang digital. Muhammadiyah selama ini dikenal sebagai benteng moderasi Islam, namun ke depan dibutuhkan pendekatan yang lebih inovatif.
Kepemimpinan Muhammadiyah harus mampu menghadirkan narasi keislaman yang inklusif, dialogis, dan adaptif terhadap teknologi.
Literasi digital keagamaan menjadi kunci untuk mencegah infiltrasi paham sempit yang berpotensi merusak kohesi sosial.
Di tingkat nasional, persoalan korupsi dan politik dinasti masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia.
Dalam konteks ini, Muhammadiyah memiliki peran sebagai kekuatan moral (moral force). Kepemimpinan ke depan tidak cukup hanya menjaga jarak dari kekuasaan, tetapi juga harus berani menyuarakan kritik konstruktif terhadap praktik politik yang menyimpang.
Integritas menjadi fondasi utama—baik dalam internal organisasi maupun dalam relasi dengan kekuasaan.
Persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah besar. Meski berbagai program pemberdayaan telah dijalankan, skala masalah menuntut pendekatan yang lebih sistemik.
Muhammadiyah perlu memperkuat ekonomi umat melalui inovasi, kewirausahaan sosial, dan kolaborasi lintas sektor.
Imam Muhammadiyah yang dibutuhkan adalah sosok yang tidak hanya memahami teologi, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial dan visi ekonomi yang transformatif.
Rendahnya literasi baca-tulis, sains, dan kebangsaan turut memperparah disorientasi masyarakat. Polarisasi meningkat, kualitas diskursus publik menurun, dan disinformasi semakin mudah menyebar.
Sebagai organisasi dengan jaringan pendidikan luas, Muhammadiyah memiliki posisi strategis untuk melakukan reformasi pendidikan.
Kepemimpinan ke depan harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, kritis, dan berkomitmen pada nilai kebangsaan.
Dalam konteks inilah, mencari “imam” Muhammadiyah bukan sekadar mencari figur karismatik, melainkan pemimpin kolektif yang mampu menggerakkan energi organisasi secara sinergis.
Ia harus menjadi penjaga nilai, sekaligus inovator. Mampu menjembatani tradisi dan modernitas, lokalitas dan globalitas, idealisme dan pragmatisme.
Muktamar Muhammadiyah ke-49 di Medan akan menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali arah gerakan Islam berkemajuan.
Di tengah tantangan zaman yang kompleks, Muhammadiyah tidak hanya dituntut untuk bertahan—tetapi juga memimpin.
Dan kepemimpinan itu bermula dari satu hal: menemukan imam yang tepat.
0 Tanggapan
Empty Comments