Setiap tahun, proses penerimaan peserta didik baru selalu diiringi ketegangan. Orang tua diliputi kecemasan, siswa tertekan, dan semuanya bermuara pada satu pertanyaan sederhana: cukupkah nilainya? Tanpa kita sadari, sistem pendidikan telah menempatkan nilai rapor sebagai penentu utama masa depan.
Sekolah-sekolah yang dicap “favorit” seolah menjadi ruang eksklusif yang hanya bisa diakses oleh siswa dengan angka tertinggi, sementara yang nilainya biasa saja perlahan tersingkir.
Di sinilah letak ironi itu. Pendidikan seharusnya hadir untuk membantu mereka yang masih tertinggal, bukan justru menutup pintu bagi mereka.
Ketika seorang siswa memiliki nilai rendah, bukankah itu tanda bahwa ia membutuhkan pendampingan, lingkungan belajar yang lebih baik, dan fasilitas yang mendukung? Namun yang terjadi justru sebaliknya, mereka yang paling membutuhkan sering kali menjadi pihak yang paling sedikit mendapat kesempatan.
Sistem seleksi berbasis angka ini juga mengabaikan fakta bahwa nilai tidak selalu mencerminkan kemampuan sesungguhnya.
Ada siswa yang aktif, kritis, dan cemerlang saat berdiskusi, tetapi gagal menunjukkan potensinya di ruang ujian. Ada pula siswa yang unggul dalam praktik, namun kesulitan menuangkan pemikiran secara tertulis.
Bahkan, praktik pemberian nilai yang tidak sepenuhnya objektif—demi memenuhi KKM atau kepentingan akreditasi—membuat angka-angka tersebut semakin jauh dari realitas kemampuan siswa.
Jika proses penilaian saja kerap bias, mengapa kita menjadikannya satu-satunya alat untuk menentukan masa depan?
Ketergantungan berlebihan pada nilai ini berdampak sistemik. Sekolah-sekolah unggulan terus diisi oleh siswa dengan capaian akademik tinggi, sementara sekolah di daerah pinggiran harus berjuang dengan keterbatasan sumber daya dan siswa yang “tersisa” dari proses seleksi.
Akibatnya, kesenjangan mutu pendidikan semakin melebar. Sekolah yang sudah maju terus melaju, sedangkan yang lain semakin tertinggal. Kondisi ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga berbahaya bagi keberlanjutan pembangunan manusia.
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Langkah paling mendasar adalah menghentikan glorifikasi terhadap label “sekolah favorit”.
Dalam jangka panjang, negara perlu berkomitmen pada pemerataan kualitas pendidikan. Setiap sekolah, tanpa pengecualian, harus memiliki fasilitas yang layak, guru yang kompeten, dan kurikulum yang kuat.
Di sisi lain, selama proses pemerataan mutu pendidikan masih berlangsung, sistem seleksi juga perlu dibenahi. Jika nilai akademik tetap digunakan, ia tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus dilengkapi dengan penilaian yang lebih holistic mencakup portofolio karya, bakat non akademik, serta potensi belajar siswa.
Pada akhirnya, sekolah terbaik bagi seorang anak seharusnya adalah sekolah yang dekat dan mudah dijangkau, bukan yang jauh dan hanya dapat diakses segelintir orang.
Dalam konteks ini, sistem zonasi dapat menjadi pintu masuk menuju keadilan pendidikan, asalkan dijalankan dengan pengawasan serius dan disertai peningkatan mutu di seluruh wilayah.
Pada akhirnya, pendidikan adalah hak setiap anak, bukan hak istimewa segelintir orang. Menjadikan angka sebagai alat untuk menyingkirkan mereka yang dianggap “kurang” berarti melenceng dari tujuan utama pendidikan itu sendiri.
Sudah saatnya kita berhenti memuja angka semata dan mulai memperjuangkan sistem pendidikan yang lebih adil dan manusiawi.(*)
0 Tanggapan
Empty Comments