Pemerintah terus mempercepat pemulihan sarana pendidikan di wilayah terdampak bencana di Aceh. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, meninjau langsung realisasi program revitalisasi di sejumlah satuan pendidikan terdampak di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun kembali fasilitas pendidikan yang aman dan layak bagi peserta didik.
“Ini bagian dari upaya kami agar rekonstruksi, khususnya untuk sarana pendidikan di Aceh, dapat terselesaikan dengan lebih cepat lagi,” ujar Mendikdasmen di Aceh, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026 Kemendikdasmen memprioritaskan program Revitalisasi Satuan Pendidikan pada tiga kategori utama, yakni sekolah di daerah terdampak bencana, sekolah dengan kondisi bangunan rusak berat, serta sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Secara nasional, program revitalisasi pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp14 triliun untuk sekitar 11 ribu satuan pendidikan di berbagai daerah.
Khusus di Kabupaten Pidie Jaya, hingga saat ini terdapat 72 sekolah terdampak bencana yang telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) program revitalisasi tahun 2026 dengan total nilai Rp86,7 miliar. Dari jumlah tersebut, 62 sekolah dilaksanakan secara swakelola, sementara 10 sekolah lainnya akan dikerjakan oleh TNI AD.
Menurut Mendikdasmen, sekolah yang telah menandatangani PKS pada tahap pertama bahkan sudah mulai memasuki tahap pekerjaan awal.
“Untuk tahap pertama, yang sudah PKS tadi sudah mulai dikerjakan. Mudah-mudahan dapat waktu yang sesingkat-singkatnya dan pada tahun ajaran baru dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang ideal,” jelasnya.
Selain perbaikan bangunan sekolah yang rusak, Kemendikdasmen juga tengah memproses penanganan bagi sekolah yang harus direlokasi karena kondisi lokasi yang tidak memungkinkan untuk digunakan kembali.
“Sekolah-sekolah yang memang dalam posisi harus relokasi, kami menunggu kepastian tempatnya. Mudah-mudahan bisa kami berikan prioritas dengan anggaran tahun 2026,” tambahnya.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SD Negeri 8 Meureudu, Martini, mengungkapkan bahwa saat bencana banjir terjadi, sekolahnya terdampak cukup parah dengan ketinggian air mencapai sekitar 1,5 meter, sehingga seluruh ruang kelas dan perabotan sekolah terendam.
Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2026 sekolahnya memperoleh bantuan revitalisasi berupa rehabilitasi 12 ruang kelas. Penandatanganan PKS telah dilakukan dan proses pembangunan pun tengah berjalan.
Menurutnya, peninggian bangunan yang dilakukan melalui revitalisasi akan membantu sekolah lebih siap menghadapi potensi banjir di masa mendatang.
“Dengan adanya peninggian bangunan, ke depannya kalau ada banjir kami bisa lebih siaga. InsyaAllah aman ke depannya, dan anak-anak bisa belajar dengan baik di sini, tidak lagi takut dengan adanya banjir,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Meureudu, Muhammadiah, menyampaikan bahwa sekolahnya merupakan salah satu sekolah negeri yang terdampak bencana banjir paling parah di Kabupaten Pidie Jaya.
Wilayah sekolah dan ruang-ruang kelas telah tertimbun oleh tanah, sehingga tidak dapat lagi digunakan.
“Di sini kami tidak bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada, seperti komputer, TV, buku, semua sudah tertimbun,” jelasnya.
Ia pun menambahkan bahwa sebagian buku bantuan dari kementerian baru saja diterima kembali dan rencananya akan mulai dimanfaatkan setelah libur Lebaran.
“Buku ini dari kementerian baru datang, setelah lebaran akan kami manfaatkan,” sambungnya.
Melalui program revitalisasi tahun 2026, SMA Negeri 2 Meureudu akan menerima bantuan pembangunan sekolah baru di lokasi yang sama dengan nilai Rp7,9 miliar, yang akan dikerjakan oleh TNI AD.
“Harapan ke depan semoga pemerintah membangun yang lebih bagus lagi,” tutupnya.
Dengan adanya program revitalisasi ini, pemerintah menargetkan sekolah dengan kerusakan ringan hingga sedang dapat selesai pada akhir tahun ajaran baru Juni 2026, sementara sekolah dengan kerusakan berat maupun yang memerlukan relokasi ditargetkan rampung pada November 2026.
Melalui percepatan pembangunan ini, pemerintah berharap proses pemulihan pendidikan di wilayah terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat sehingga peserta didik dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments