Mengapa Sekolah Negeri Sepi Peminat?

PWMU.CO – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026 menyuguhkan realitas yang memilukan. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Minomartani 2 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta hanya mendapatkan dua siswa baru. Bukan hanya itu, media dan laporan pendidikan daerah juga mencatat fenomena serupa terjadi di berbagai wilayah lain. Di Kabupaten Blitar misalnya, terdapat 24 sekolah dasar negeri yang hanya menerima di bawah 10 siswa. Salah satunya, SDN Karangjati 1 di Kecamatan Wonodadi, yang hanya mendapatkan seorang murid saja.

Fenomena ini bukan lagi sekadar anomali tahunan, melainkan sinyal serius kemunduran daya tarik sekolah negeri di mata masyarakat. Sebaliknya, sekolah-sekolah swasta justru semakin meningkat peminatnya. Tidak sedikit orang tua yang kini rela menyekolahkan anaknya di sekolah berlabel “Islamic Boarding School”, “Sekolah Islam Terpadu”, atau “International Curriculum School”. Meskipun harus membayar biaya yang jauh lebih mahal. Pergeseran kepercayaan ini perlu dibedah secara mendalam, bukan disangkal.

Menurut data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024, angka penutupan sekolah dasar negeri terus meningkat. Alasan utamanya adalah minimnya jumlah peserta didik baru yang mendaftar. Tren ini diperparah lagi dengan menurunnya angka kelahiran dan urbanisasi yang tidak merata, yang mengakibatkan sekolah-sekolah di desa atau pinggiran kota kehilangan basis muridnya.

Sekolah swasta lebih kreatif

Namun, faktor utama yang paling menentukan sebenarnya adalah perubahan persepsi masyarakat terhadap mutu pendidikan. Sekolah negeri yang dulu menjadi pilihan utama karena murah dan lekat dengan identitas kenegaraan (nasionalisme pendidikan) kini mulai ditinggalkan. Banyak orang tua menginginkan pendidikan yang lebih daripada sekadar “tempat belajar”. Mereka menginginkan pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai agama, disiplin, penguasaan bahasa asing, serta program yang visioner sejak usia dini.

Sementara itu, sekolah negeri terkesan banyak yang jalan di tempat. Banyak yang masih terjebak dalam rutinitas administratif, tidak punya identitas atau kekhasan dan kurang membangun komunikasi aktif dengan masyarakat. Kepala sekolah dan guru terbelit birokrasi yang kaku, sulit melakukan inovasi karena terperangkap sistem dan administrasi yang panjang. 

Dalam sebuah wawancara oleh Harian Kompas (Juli 2025), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Sumarsono, mengakui bahwa fenomena sekolah negeri sepi peminat ini — solusinya tidak bisa hanya dengan regulasi teknis, melainkan perlu perombakan pendekatan layanan publik dalam dunia pendidikan —.  Ia menyebut, masyarakat saat ini lebih “sadar mutu” dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap masa depan pendidikan anak-anaknya.

Sekolah-sekolah swasta justru bergerak cepat menjawab kebutuhan itu. Dengan branding yang kuat, fasilitas yang menarik, serta program unggulan seperti tahfidz, kelas coding, bilingual, dan karakter leadership sejak dini, mereka tampil sebagai lembaga pendidikan masa depan. Bahkan beberapa di antaranya sudah menyiapkan kurikulum mandiri berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Math), pembelajaran berbasis proyek, dan pelatihan soft skill yang relevan dengan abad ke-21.

Bukan berarti semua sekolah negeri stagnan. Beberapa sekolah negeri tetap mampu bersaing dan tampil progresif. Namun jumlahnya sangat kecil dan tidak merata secara nasional. Mayoritas lainnya masih bergelut pada masalah dasar seperti kekurangan guru tetap, fasilitas terbatas, serta tidak memiliki “DNA sekolah” yang khas.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Daerah, perlu melakukan refleksi serius. Sekolah negeri tidak cukup hanya dibiayai, tetapi juga perlu diperkuat secara manajerial dan ideologis. Harus ada strategi pembinaan berbasis kekuatan lokal, identitas keunggulan masing-masing sekolah, serta pelatihan kepala sekolah dan guru untuk bertransformasi sebagai pemimpin perubahan. Sebab, jika hanya mengandalkan status “negeri”, maka akan terus ditinggalkan oleh masyarakat yang sudah lebih kritis dan selektif.

Jika tidak ada intervensi kebijakan yang mendalam dan berani, dalam 10–15 tahun ke depan, bukan tidak mungkin ribuan sekolah negeri akan gulung tikar secara alami karena tidak ada murid. Sementara sekolah swasta tumbuh pesat menjadi tumpuan utama pendidikan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Negara tentu tidak boleh kehilangan kontrol atas pendidikan rakyatnya. Karena dari sanalah wajah masa depan bangsa menjadi taruhannya. Dan itu semua berawal dari keberanian untuk mengakui masalah, lalu memperbaiki secara kolektif dan terencana.***

Editor Notonegoro