Hari ini kita dihadapkan pada gejolak demokrasi yang berada di persimpangan jalan.
Secara institusional, demokrasi kita memang tidak sepenuhnya rusak, namun secara substansi ia mengalami keretakan dalam penerapannya.
Secara prosedural, seluruh mekanisme tampak berjalan normal—pemilu tetap digelar, lembaga negara beroperasi, dan regulasi terus diproduksi.
Namun, di balik formalitas itu, publik merasakan kejanggalan yang mendalam.
Fenomena ini muncul ketika demokrasi tidak lagi berfungsi sebagai fondasi keadilan, melainkan sekadar instrumen legitimasi kekuasaan.
Kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi ruh utama kerap tereduksi oleh kepentingan elite.
Kita menyaksikan gejala yang kian nyata: politik transaksional yang semakin vulgar, normalisasi konflik kepentingan, konsolidasi kekuasaan yang kian pekat, serta ruang kritik yang menyempit.
Meski secara prinsip aturan hukum masih ditegakkan, keadilannya kerap dipertanyakan.
Kebijakan memang lahir, namun keberpihakannya sering kali salah sasaran.
Demokrasi perlahan bergeser dari sarana mewujudkan kesejahteraan menjadi arena kompromi kepentingan.
Inilah titik nadir ketika demokrasi kehilangan hakikatnya dan hanya tersisa sebagai prosedur administratif.
Demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mencapai keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam cita-cita luhur bernegara.
Jika demokrasi gagal melindungi yang lemah, gagal memastikan kesetaraan di depan hukum, dan gagal menjaga integritas kekuasaan, maka ia akan kehilangan legitimasi moralnya.
Krisis Sosial-Politik dan Memudarnya Etika Publik
Kondisi yang kita hadapi saat ini bukan sekadar persoalan desain kebijakan, melainkan krisis sosial-politik yang menjalar menjadi krisis moral.
Hal ini mengakibatkan melemahnya etika publik dan memudarnya budaya malu, yang berdampak pada perilaku kekuasaan yang semakin sewenang-wenang.
Kepentingan jangka pendek kini diprioritaskan di atas kemaslahatan bersama.
Dalam paradigma masyarakat, pemimpin adalah teladan (role model).
Jika elite kekuasaan menegosiasikan integritas demi kekuasaan, masyarakat akan menganggap penyimpangan tersebut sebagai kewajaran.
Ketika anomali diwajarkan, standar kebenaran menjadi relatif dan demokrasi kehilangan kompas moralnya.
Tanpa koreksi, kita hanya akan memiliki demokrasi formalitas yang kering dari nilai-nilai keadilan.
Ijtihad Kebangsaan sebagai Keniscayaan
Ijtihad kebangsaan menjadi urgensi di tengah kondisi yang terjadi.
Pada hakikatnya, ijtihad bukan sekadar konsep abstrak, melainkan perpaduan antara kecerdasan intelektual dan keberanian moral untuk menelaah realitas, mengoreksi penyimpangan, serta merumuskan langkah pembaruan yang berpihak pada rakyat.
Ijtihad kebangsaan berarti keberanian untuk keluar dari zona nyaman status quo demi menegakkan kembali arah konstitusional negara.
Terdapat tiga unsur utama dalam ijtihad kebangsaan untuk menghadapi retaknya demokrasi, yaitu: 1) keberanian moral; 2) ketajaman analisis, dan; 3) konsistensi dalam tindakan.
Tanpa ketiga unsur itu, kritik hanya akan menjadi wacana usang.
Keberanian moral mencegah suara kritis layu sebelum berkembang; ketajaman analisis memberikan arah; dan konsistensi memastikan perubahan nyata terjadi.
Jika unsur-unsur ini diabaikan, demokrasi hanya akan tampak hidup di permukaan namun rapuh dan busuk di dalamnya.
Landasan Ideologis dan Peran Muhammadiyah
Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam berkemajuan, memiliki landasan ideologis tajdid (pembaharuan).
Melalui prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar, peran Muhammadiyah tidak hanya berhenti pada wilayah moral personal, tetapi merambah ke ranah moral sosial dan politik.
Khittah Muhammadiyah menegaskan independensi dari politik praktis, namun independensi tersebut bukanlah alasan untuk bersikap apatis.
Sebaliknya, hal itu memberi Muhammadiyah kebebasan moral untuk melontarkan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang menjauh dari prinsip keadilan.
Dalam bingkai ijtihad kebangsaan, peran Muhammadiyah meliputi:
- Mengawal Konstitusionalitas Kebijakan Publik: Memastikan setiap regulasi sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- Memperkuat Advokasi Sosial: Menjadi penyambung lidah bagi masyarakat kecil yang marjinal dalam proses legislasi.
- Membangun Budaya Integritas: Memanfaatkan jaringan pendidikan dan amal usaha sebagai kawah candradimuka karakter bangsa yang beretika.
- Menjadi Penyeimbang Moral: Bertindak sebagai kontrol sosial ketika kekuasaan cenderung menutup diri dari partisipasi publik.
Muhammadiyah bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan kekuatan kultural yang mampu memengaruhi arah kebijakan publik melalui langkah strategis dalam merespons krisis demokrasi.
Mengembalikan Demokrasi pada Khittahnya
Demokrasi yang substantif bukan sekadar soal hitungan suara, melainkan tentang jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
Tolok ukur keberhasilan demokrasi bukan hanya stabilitas politik, melainkan sejauh mana praktik bernegara tunduk pada konstitusi.
Tanpa orientasi ini, demokrasi hanya menjadi prosedur tanpa makna.
Indonesia tidak kekurangan regulasi; kita kekurangan konsistensi moral dalam penegakannya.
Ketika demokrasi tidak lagi menjadi fondasi keadilan, ijtihad kebangsaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan sejarah.
Muhammadiyah memikul tanggung jawab untuk memastikan nilai-nilai persyarikatan tetap hidup melalui kritik yang argumentatif, advokasi yang konkret, dan gerakan sosial yang transformatif.
Diam di tengah krisis adalah bentuk penguatan terhadap penyimpangan itu sendiri.
Demokrasi tanpa keadilan sosial adalah ilusi, dan bangsa tanpa ijtihad kebangsaan akan terjebak dalam pusaran kapitalisme kekuasaan.
Sudah saatnya ijtihad kebangsaan ditegakkan dengan keberanian moral dan komitmen penuh demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.***
0 Tanggapan
Empty Comments