Menggali Kembali Sejarah Klasik Surabaya

Pernah ada masa ketika gelar Adipati disandang oleh para pemimpin di Surabaya. Salah satu nama yang paling dikenal adalah Adipati Jayengrono. Bahkan, namanya sempat diabadikan dalam sebuah taman di kawasan Jembatan Merah bernama Taman Jayengrono.

Taman itu dibuat untuk menyejajarkan penghargaan terhadap tokoh lokal dengan penghormatan yang dulu diberikan kepada Raja Belanda, Willem, yang namanya digunakan untuk alun-alun kota pada masa kolonial — Willemsplein.

Namun, kini nama Taman Jayengrono telah dihapus oleh Pemerintah Kota Surabaya dan diganti dengan nama baru, Taman Sejarah. Ironisnya, di taman tersebut justru kembali muncul nama “Willemsplein” sebagai bagian dari dekorasi tata ruang kawasan Kota Lama.

Lalu di mana nama Adipati Jayengrono yang mencerminkan kebesaran lokal itu?
Mengapa nama tokoh yang merepresentasikan sejarah dan identitas Surabaya justru dihapus, sementara nama kolonial dihidupkan kembali?

Padahal, Wali Kota Surabaya Doel Arnowo pada tahun 1950 pernah membuat kebijakan penting: mengganti nama-nama tempat berbau asing menjadi nama-nama lokal. Hasil kebijakan itu masih bisa kita lihat pada banyak nama jalan di Surabaya hingga kini.

Sayangnya, semangat itu seolah pudar. Taman Jayengrono kini hanya tinggal kenangan, dan jejak sejarah klasik Surabaya kian terselubung oleh modernitas.

Harapan untuk menghidupkan sejarah itu muncul kembali ketika Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangku Alam II Yogyakarta, Ketua Dewan Pendiri Masyarakat Adat Tradisional Nusantara (MATRA), berkunjung ke Surabaya pada 10 Oktober 2025.

Dalam kunjungannya, beliau menyatakan keinginannya untuk melacak sejarah klasik Surabaya dan mengidentifikasi trah Adipati Surabaya.

Menurutnya, meski Surabaya tidak memiliki raja, fungsi dan peran seorang Adipati pada masa itu sejatinya mirip dengan raja dalam sebuah kerajaan.

Wilayah kadipaten adalah bagian dari sistem pemerintahan klasik Nusantara yang memiliki hierarki jelas, seperti Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta.

Lalu mengapa jejak Kadipaten Surabaya seolah hilang dari ingatan, padahal bukti-buktinya masih dapat ditemukan dalam berbagai sumber sejarah dan tradisi lisan masyarakat?

Surabaya Pernah Memiliki Sistem Pemerintahan Klasik

MATRA, organisasi yang menaungi kerajaan, kesultanan, dan lembaga adat di Nusantara, mengakui bahwa Surabaya pernah memiliki sistem pemerintahan berhirarki klasik.

Dalam catatan sejarah, sekitar tahun 1625, Surabaya mulai berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram.

Sejak saat itu, tata kelola pemerintahan di Surabaya disesuaikan dengan struktur pemerintahan Mataram. Surabaya pun dipimpin oleh seorang Adipati, bukan raja, sebagai simbol daerah bawahan kerajaan.

Menariknya, di salah satu gapura kompleks Sunan Ampel, terdapat inskripsi dalam aksara Jawa bertuliskan “Kertining Pandhita Winayang ing Ratu”, yang berarti: “Tindakan seorang pemimpin spiritual selalu berada di bawah pengawasan sang raja.”

Seorang filolog dari Universitas Airlangga, Abimardha Kurniawan, menelusuri kronogram (bhūtasaṃkhyā) dari inskripsi itu. Ia menguraikannya menjadi kĕrti (4), paṇḍita (7), winayang (6), dan ratu (1) — yang membentuk angka 4761, atau jika dibaca dari belakang menjadi 1674 Masehi.
Tahun ini sejaman dengan masa akhir pemerintahan Pakubuwana II di Surakarta (1745–1749).

Kadipaten Surabaya: Pusat Perdagangan dan Kekuatan Maritim

Menurut berbagai sumber, Kadipaten Surabaya adalah sebuah monarki Jawa yang berpusat di Surabaya antara 1549 hingga 1625. Pada masa kejayaannya, Surabaya menjadi pusat perdagangan dan kekuatan maritim penting di Jawa Timur.

Setelah memperluas pengaruh ke berbagai daerah, Kadipaten Surabaya akhirnya ditaklukkan oleh Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung pada tahun 1625.

Berikut daftar tokoh penting yang tercatat pernah memimpin Surabaya pada masa klasik:

• 1601–1625: Jayalengkara
• 1625–1670: Pangeran Pekik
• Jangrana (Jayengrana) I: Onggowongso
• Jangrana (Jayengrana) II: Surodirono
• Jangrana (Jayengrana) III: Setjonegoro (Kasepuhan), Aryo Jayapuspita (Kanoman)
• Jangrana (Jayengrana) IV: Sawunggaling
• Jangrana (Jayengrana) V: Tumenggung Onggowidjojo

Pertanyaannya kini: apakah masih ada keturunan atau ahli waris dari para Adipati tersebut?

Menurut peta tertua Surabaya yang dibuat tahun 1677, di kawasan Sulung, Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan, pernah berdiri struktur bangunan tua yang diyakini sebagai situs peninggalan para pangeran sebelum masa Mataram.

Lokasi itu berada di dekat Kalimas, tepat di timur Tugu Pahlawan saat ini — area yang kemudian digunakan Trunojoyo sebagai sistem pertahanan melawan VOC.

Peta kuno tersebut menunjukkan bahwa Surabaya pernah menjadi pusat penting dalam sistem pemerintahan klasik Jawa Timur.

Kini tinggal pertanyaan yang menggantung, bisakah Surabaya menggali kembali sejarah klasiknya yang luar biasa itu? (*)

Sumber:

• Dokumentasi MATRA
• Kajian filologi Universitas Airlangga
• Peta Surabaya 1677
• Arsip Pemerintah Kota Surabaya