Mengupas Problematika Haji dalam Rakorwil LPHU PWM Jatim

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, Dr H Mohammad As’adul Anam MAg, mengulik sejumlah problematika haji.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) PWM Jawa Timur pada Minggu (15/02/2026).

Berlangsung sejak pukul 08.30 WIB, tercatat kegiatan ini terhadiri oleh 115 peserta dari perwakilan PDM maupun KBIH Muhammadiyah seluruh Jawa Timur.

Sebelum memasuki materi inti, As’ad menyampaikan perihal pasal 52 ayat 1 UU nomor 14 tahun 2025, KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

“Sehingga KBIHU boleh menyelenggarakan bimbingan selama sudah mendapatkan izin dari Menteri” terangnya.

Dalam pemaparan materinya perihal Dinamika Penyelenggaraan Haji 2026, Dr As’ad menyampaikan 3 permasalahan utama pelaksanaan haji.

Problematika yang pertama, menurut As’ad, adalah terkait regulasi. Ia memberikan contoh saat melaksanakan program murur dan tanazul.

“Kurang 1 hari pelaksanaan wukuf, pemerintah saudi melarang pelaksanaan tanazul. Skema itu harus diikuti ribuan jamaah haji” tuturnya.

Sebagai informasi, tanazul adalah skema kebijakan Pemerintah yang mengatur supaya jemaah tidak mabit di mina, dan pulang lebih awal ke hotel setelah jumrah aqabah.

Problem selanjutnya adalah terkait dengan jamaah, yang meliputi istita’ah kesehatan dan keilmuan. “70 persen jamaah kita lansia, dan membutuhkan pendampingan. Baik itu dengan obat ataupun dengan manusia” terang As’ad.

Sehingga, lanjut As’ad, menjadi penting koordinasi antara jamaah dengan pembimbing KBIH. “Mohon benar-benar diusahakan antara ikhtiar dan tawakkal” harapnya.

Adapun terkait istita’ah keilmuan, penting bagi KBIH untuk melaksanakan manasik secara berkala. Hal ini supaya jamaah terbekali dengan pengetahuan mengenai tata cara, rukun, wajib, serta sunnah ibadah haji.

Kemudian problem haji 2026 yang ketiga adalah terkait data. Problem ketiga ini meliputi data maintenance (perawatan data) yang membutuhkan dana tinggi, serta SDM yang belum tercukupi.