Pertanyaan mengenai mengapa institusi pendidikan Muhammadiyah seolah kehilangan daya saing di kancah nasional bukan lagi sebuah diskursus yang tabu.
Diskusi ini telah bertransformasi menjadi urgensi kolektif yang semestinya dihadapi dengan kepala tegak, bukan justru dihindari.
Berbagai rujukan data, realitas objektif di lapangan, hingga obrolan jujur antar aktivis persyarikatan menunjukkan sebuah realitas yang pahit: dalam berbagai pemeringkatan akademik nasional, sekolah-sekolah Muhammadiyah—khususnya pada jenjang SMA—sering kali belum mampu menembus jajaran elit papan atas secara konsisten.
Ketika publik mencermati rilis nilai Tes Kompetensi Akademik (TKA) nasional tahun 2026, representasi SMA Muhammadiyah di barisan terdepan hampir tidak terlihat.
Bahkan, institusi yang selama ini dipandang sebagai kiblat keunggulan baru, seperti SMA Trensains, belum berhasil memuncaki klasemen hasil ujian standardisasi tersebut.
Hal ini menciptakan sebuah anomali prestasi yang menarik untuk dibedah.
Berdasarkan data dari Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) 2025, SMA Trensains Muhammadiyah Sragen sebenarnya mencatatkan capaian luar biasa sebagai sekolah dengan raihan penghargaan —berupa medali— terbanyak di Indonesia, yakni melebihi 1.100 medali di bidang sains, olahraga, dan seni.
Capaian ini memosisikan mereka di peringkat pertama nasional, melampaui sekolah-sekolah unggulan lain seperti SMA Pradita Dirgantara ataupun SMAN Unggulan M.H. Thamrin.
Namun, keberlimpahan medali tersebut seolah terpisah dari capaian nilai TKA nasional yang baru saja dirilis.
Dalam daftar 100 besar skor TKA, hanya segelintir sekolah Muhammadiyah yang muncul, itu pun didominasi oleh sekolah dengan skema “Program Khusus” seperti SMA Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta.
Di luar itu, representasi kita cenderung absen.
Realitas ini mengarahkan kita pada sebuah simpulan bahwa akar persoalannya bukan sekadar pada aspek manajerial atau kualitas kurikulum, melainkan pada variabel yang jauh lebih fundamental dan struktural: kualitas input siswa.
Kita harus memiliki keberanian intelektual untuk mengakui bahwa bagi sebagian besar orang tua—termasuk di kalangan warga Muhammadiyah sendiri—sekolah Muhammadiyah masih diposisikan sebagai pilihan alternatif.
Preferensi utama masih tertuju pada SMA Negeri favorit.
Meskipun terdapat segmen siswa yang berasal dari keluarga fungsionaris Muhammadiyah yang memilih sekolah ini karena pertimbangan ideologis, jumlahnya secara statistik belum mampu membentuk massa kritis (critical mass) yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem keunggulan akademik yang kompetitif secara masif.
Krisis Ideologis
Muhammadiyah, sejak masa kelahirannya, bukan sekadar gerakan dakwah dalam pengertian sempit, melainkan sebuah proyek peradaban besar di mana pendidikan menjadi instrumen utamanya.
Oleh karena itu, ketika sekolah-sekolah kita tertinggal dalam standar kualitas global, persoalan ini tidak bisa hanya dijelaskan sebagai hambatan teknis.
Ini menandai sebuah fenomena yang lebih dalam: krisis peran kelas menengah Muhammadiyah sebagai subjek pembaruan (tajdid).
Secara historis, kekuatan Muhammadiyah bertumpu pada kelas menengah terdidik—para guru, pedagang, profesional, dan intelektual—yang tidak hanya mendanai amal usaha, tetapi juga menghidupinya dengan kepercayaan penuh.
Dahulu, sekolah Muhammadiyah adalah ruang persemaian etos yang rasional, religius, dan berkemajuan.
Di sanalah hegemoni kultural Muhammadiyah bekerja secara efektif. Namun, pada peta sosiologis hari ini, situasi tersebut telah mengalami pergeseran drastis.
Kelas menengah Muhammadiyah memang mengalami eskalasi secara ekonomi dan sosial, namun di sisi lain, terjadi fenomena “jarak kultural” terhadap amal usaha pendidikannya sendiri.
Menyekolahkan anak ke institusi negeri favorit atau sekolah swasta internasional dianggap sebagai pilihan yang paling “rasional” secara kalkulasi masa depan individu.
Dalam konteks ini, sekolah Muhammadiyah hanya dipandang sebagai opsi akomodatif, bukan lagi sebagai pilihan ideologis yang prestisius.
Di titik inilah krisis tersebut bermula. Mengacu pada pemikiran Antonio Gramsci, sebuah hegemoni akan runtuh bukan ketika institusinya lenyap secara fisik, melainkan ketika basis sosial penopangnya kehilangan komitmen kultural dan kepercayaan simbolik.
Muhammadiyah memang masih memiliki ribuan unit sekolah, namun ia mulai kehilangan loyalitas dari kelas menengahnya sendiri.
Sekolah kita tidak lagi menjadi ruang aspirasi bersama, melainkan sekadar instrumen layanan pendidikan bagi publik luas tanpa keunikan kompetitif di mata kadernya sendiri.
Refleksi tajam dari “Pendekar Chicago” Prof. Dr. Nurcholish Madjid (Cak Nur) menemukan relevansinya di sini.
Beliau pernah mengingatkan dengan nada yang menggugah bahwa apabila warga dan pimpinan Muhammadiyah sendiri ragu untuk menitipkan anak-anak terbaiknya di sekolah Muhammadiyah, maka institusi ini hanya akan mengelola “sisa-sisa” potensi murid yang ada.
Pernyataan ini merupakan kritik sosiologis terhadap kelas menengah yang mulai kehilangan keberanian ideologis untuk berinvestasi pada masa depan peradabannya sendiri.
Ketika kelas menengah Muhammadiyah enggan “mengorbankan” kenyamanan simbolik demi membesarkan institusinya sendiri, terciptalah lingkaran setan yang sulit diputus.
Sekolah menjadi kehilangan akses terhadap input siswa unggul, para pengajar bekerja dalam keterbatasan potensi murid, prestasi pun stagnan, dan pada akhirnya kepercayaan publik terus tererosi.
Dalam situasi seperti ini, tajdid atau pembaruan hanya akan menjadi diskursus elit di mimbar-mimbar seminar, namun gagal menjadi praktik nyata di lapangan menjadi praksis sosial.
Ironisnya, Muhammadiyah sering kali bersikap sangat kritis terhadap negara atau pasar, namun cenderung permisif terhadap gaya hidup dan pilihan pragmatis kelas menengahnya.
Narasi mengenai “Islam Berkemajuan” seolah terhenti pada tatanan konsep, sementara dalam praktiknya, kita membiarkan logika kompetisi individualistik menentukan arah pendidikan generasi muda kita.
Akibatnya, sekolah Muhammadiyah kehilangan fungsi strategisnya sebagai pabrik kader intelektual yang memimpin peradaban.
Ia tetap eksis secara fisik, namun kehilangan daya kepemimpinan moral dan intelektual di kancah nasional.
Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan melampaui sekadar renovasi gedung atau perbaikan akreditasi.
Yang mendesak dilakukan adalah rekonsolidasi kelas menengah Muhammadiyah.
Sekolah Muhammadiyah hanya akan kembali berjaya apabila ia kembali dipercaya, dihuni, dan diperjuangkan oleh putra-putri terbaik dari keluarga besar persyarikatan.
Tajdid pendidikan Muhammadiyah, pada akhirnya, adalah soal keberanian untuk kembali berpihak secara konkret.
Keberpihakan ini tidak cukup diwujudkan melalui pidato yang retoris, melainkan melalui pilihan hidup yang nyata untuk membangun kembali rumah sendiri.
Krisis ini sesungguhnya bukan terletak pada kualitas guru atau fasilitas fisik semata, melainkan pada keraguan kelas menengah Muhammadiyah untuk memercayai masa depan mereka di bawah naungan institusinya sendiri.
Dalam kerangka tersebut, konsep amar ma’ruf nahi munkar harus diorientasikan ke dalam sebagai etika kolektif gerakan.
Amar ma’ruf berarti menegakkan kebaikan struktural dengan memercayakan potensi terbaik kita pada sekolah Muhammadiyah.
Nahi munkar berarti menghentikan dualisme antara wacana pengabdian dalam pidato dengan praktik pragmatisme dalam kehidupan sehari-hari.
Tanpa keberanian ini, dakwah pendidikan Muhammadiyah mungkin akan tetap terdengar nyaring, namun ia akan kehilangan daya pengaruhnya yang substantif bagi masa depan bangsa.
Wallahu a’lam bisshawab.***
0 Tanggapan
Empty Comments