Muktamar IPM ke-24 menjadi ruang penting untuk menimbang ulang arah organisasi, termasuk melalui usulan amandemen AD/ART tentang tingkatan pimpinan. Salah satu usulan yang mengemuka adalah penghapusan Pimpinan Cabang IPM (PC IPM) dan penggantiannya dengan tim koordinasi ranting.
Usulan ini kerap dibingkai sebagai langkah penyederhanaan struktur. Namun, pertanyaannya bukan sekadar apakah struktur bisa disederhanakan, melainkan apakah penyederhanaan tersebut selaras dengan kebutuhan kaderisasi, koordinasi, dan konteks objektif wilayah.
Dalam kerangka teori organisasi, struktur menengah bukanlah beban birokrasi, melainkan simpul penghubung. Henry Mintzberg menyebutnya sebagai middle line, yakni sebagai ruang yang menjembatani kebijakan strategis dan praktik lapangan.
PC IPM selama ini menjalankan fungsi tersebut, yang telah melalukan penenerjemahan terhadap kebijakan pimpinan daerah dan wilayah agar relevan dengan realitas ranting. Menghapus PC berarti memutus mata rantai koordinasi yang justru paling dibutuhkan di wilayah dengan jumlah ranting besar dan sebaran geografis luas seperti Jawa Timur.
Lebih dari itu, PC IPM bukan hanya unit koordinatif, tetapi juga ruang kaderisasi kepemimpinan. Di tingkat cabang, kader belajar mengelola dinamika lintas ranting, merancang program kolektif, serta bernegosiasi dengan Amal Usaha Muhammadiyah dan pemangku kepentingan tingkat kecamatan.
Proses ini tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh tim koordinasi ranting yang bersifat fungsional, ad hoc, dan minim mekanisme kaderisasi jangka panjang. Organisasi kader, seperti IPM membutuhkan ruang belajar yang berjenjang, bukan sekadar struktur kerja yang efisien.
Dari sudut pandang sosiologi organisasi, penghapusan PC IPM juga berisiko melemahkan kohesi internal. Ranting-ranting memerlukan identitas kolektif di atasnya agar tidak bergerak sendiri-sendiri. PC IPM selama ini berfungsi sebagai ruang konsolidasi kultural dan ideologis, tempat ragam latar sosial dan dinamika lokal disatukan dalam satu orientasi gerakan. Tanpa cabang, yang berpotensi muncul bukan efisiensi, melainkan fragmentasi gerakan.
Sementara dalam konteks Jawa Timur semakin menegaskan problem tersebut. Dengan jumlah PC IPM yang banyak, karakter wilayah yang beragam, serta basis kader yang heterogen, pendekatan struktur seragam secara nasional justru mengabaikan prinsip contingency organization, bahwa struktur organisasi harus menyesuaikan lingkungan tempat ia bekerja. Penyederhanaan yang tidak kontekstual berisiko menjauhkan organisasi dari realitas sosialnya sendiri.
Selain itu, tim koordinasi ranting nantinya tidak akan memiliki legitimasi struktural yang setara dengan PC IPM. PC IPM lahir dari mandat musyawarah, memiliki mekanisme pertanggungjawaban, serta daya tawar politik-organisasi dalam pengambilan keputusan. Menggantinya dengan tim koordinasi berpotensi mereduksi IPM menjadi organisasi administratif, bukan organisasi kader yang hidup dari dialektika ide, kepemimpinan, dan gerakan.
Maka yang perlu direfleksikan, jika yang menjadi persoalan adalah kinerja PC IPM yang belum optimal, maka jawabannya adalah reformasi peran dan penguatan kapasitas cabang, bukan penghapusan cabang itu sendiri.
Menghilangkan PC IPM demi efisiensi struktural atau perampingan struktural, itu ibarat sedang merobohkan jembatan karena lalu lintasnya macet dan yang hilang nantinya bukan hanya hambatan, tetapi juga jalur perjumpaan dan konsolidasi.
Selama ranting masih membutuhkan ruang konsolidasi, dan selama wilayah dan daerah belum mampu menjangkau basis akar rumput secara langsung, maka PC IPM tetap menjadi kebutuhan strategis. Ia bukan sisa masa lalu, melainkan instrumen penting untuk menjaga kesinambungan kaderisasi dan daya hidup gerakan IPM itu sendiri.
0 Tanggapan
Empty Comments