Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya langkah cepat dan menyeluruh untuk menjamin keamanan bangunan sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Strategi Penjaminan Kualitas Bangunan Sekolah dan Pesantren di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Pratikno mengapresiasi kinerja Basarnas, BNPB, dan seluruh pihak yang telah bekerja maksimal dalam penanganan berbagai insiden bangunan pendidikan akhir-akhir ini. Ia menyebut, kejadian tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penjaminan mutu bangunan pendidikan secara nasional.
“Ini adalah momentum kita untuk memperbaiki. Kita harus menjamin keamanan semua bangunan pendidikan, terlepas dari usia bangunannya,” tegasnya.
Tiga Tahapan Evaluasi Keamanan
Dalam paparannya, Menko PMK menjelaskan bahwa Kemenko PMK telah menyiapkan sejumlah usulan strategis lintas kementerian dan lembaga. Salah satu langkah utama adalah evaluasi keamanan struktur bangunan secara masif di seluruh Indonesia.
Asesmen akan dilakukan melalui tiga pendekatan:
- Asesmen mandiri oleh pengelola lembaga pendidikan,
- Asesmen teknis awal oleh tim pemerintah daerah, dan
- Asesmen teknis mendalam oleh tenaga ahli bidang konstruksi dan keselamatan bangunan.
“Asesmen harus dilakukan menyeluruh, tidak pilih-pilih, karena ini menyangkut keselamatan santri, guru, dan seluruh warga pendidikan,” ujar Pratikno.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Perguruan Tinggi
Pratikno juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan asesmen dan pengawasan di lapangan, mengingat kondisi bangunan pendidikan di setiap daerah sangat beragam.
“Kolaborasi menjadi sangat penting. Pemerintah daerah harus mengambil peran utama dalam asesmen dan penjaminan keamanan bangunan di wilayahnya,” jelasnya.
Selain itu, Kemenko PMK juga akan menggandeng perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang konstruksi, teknik sipil, dan keselamatan bangunan untuk terlibat sebagai tenaga ahli.
“Kami juga akan merangkul perguruan tinggi dan para ahli konstruksi untuk menjadi bagian dari upaya ini. Mereka memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk memastikan evaluasi berjalan profesional,” tambahnya.
Sinergi Antarlembaga
Sebagai wujud sinergi antarlembaga, Kemenko PMK juga akan menggandeng Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Langkah ini untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Agama Nassarudin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafi’i, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Dengan evaluasi menyeluruh dan sinergi lintas sektor, pemerintah berharap seluruh bangunan sekolah dan pesantren di Indonesia menjadi tempat belajar yang aman, layak, dan berdaya tahan tinggi terhadap berbagai risiko.
0 Tanggapan
Empty Comments