Di negeri yang gemar menyusun rencana lima tahunan, kawasan pesisir justru menjadi pengingat paling jujur bahwa alam bekerja dengan kalendernya sendiri.
Surabaya, kota yang hidup dari muara dan laut, berulang kali menyatakan diri siap menghadapi banjir rob. Laut, dengan ketepatan waktunya, selalu datang untuk menguji klaim kesiapan itu.
Secara matematis, persoalannya sederhana. Kenaikan muka air laut rata-rata mencapai 5 milimeter per tahun, sementara penurunan muka tanah di wilayah pesisir Surabaya berkisar 4 sentimeter per tahun.
Dalam satu siklus perencanaan pembangunan, perubahan elevasi relatif bisa melampaui 20 sentimeter.
Angka ini tampak kecil di layar presentasi, namun cukup untuk membuat lantai rumah warga tergenang air asin setinggi mata kaki.
Di sinilah satir pembangunan bekerja: kita merayakan keberhasilan proyek, sementara air merayakan celah yang tertinggal.
Ilusi Kepastian
Avicenna pernah menulis bahwa akal manusia mampu memahami sebab, tetapi tidak pernah memonopoli kebenaran.
Di pesisir Surabaya, pelajaran ini terasa nyata. Mitigasi kerap dipahami sebagai upaya menutup seluruh kemungkinan buruk, padahal sejatinya ia adalah seni menyiapkan diri menghadapi ketidakpastian yang tak sepenuhnya bisa ditebak.
Risiko banjir rob sesungguhnya nyata dan terukur. Namun dalam praktiknya, Surabaya masih terjebak pada gagasan kesetaraan semu: semua kecamatan ingin aman, semua menuntut tanggul, semua meminta pompa. Padahal risikonya tidak sama.
Dari sekitar 600 ribu penduduk yang tinggal di wilayah pesisir dan hilir sungai, sedikitnya 180 ribu rumah tangga berada dalam kategori risiko tinggi.
Dengan kerugian rata-rata sekitar Rp2,5 juta per rumah tangga per tahun, akumulasi kerugian sosial mencapai kurang lebih Rp450 miliar setiap tahun.
Angka sebesar itu cukup untuk membangun berbagai monumen mitigasi. Namun entah mengapa belum cukup untuk mengubah cara berpikir.
Tan Malaka barangkali akan menyebutnya sebagai paradoks pembangunan: kerugian yang besar justru tidak terasa karena tersebar ke terlalu banyak orang kecil. Risiko menjadi urusan pribadi, sementara mitigasi direduksi menjadi urusan proyek.
Belajar Berdamai dengan Air
Surabaya tentu tidak sendirian menghadapi ironi ini. Belanda, negara yang sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut, telah hidup dengan ketidakpastian serupa selama ratusan tahun.
Melalui Rijkswaterstaat, lembaga pengelola air nasional mereka, Belanda mengembangkan pendekatan yang terdengar sederhana namun radikal: hidup bersama air, bukan melawannya.
Alih-alih menjanjikan keamanan mutlak, Rijkswaterstaat berbicara tentang acceptable risk—risiko yang disadari, dihitung, dan dikelola bersama.
Dalam kerangka ini, tanggul bukan satu-satunya jawaban. Ruang air, dataran banjir, restorasi ekosistem, serta desain kota yang memberi tempat bagi genangan justru dipandang sebagai investasi jangka panjang.
Secara kuantitatif, pendekatan ini masuk akal. Setiap 1 euro yang diinvestasikan untuk pencegahan dan adaptasi air di Belanda diperkirakan mampu menghemat 4–7 euro biaya pemulihan bencana.
Ini bukan keajaiban, melainkan buah dari konsistensi kebijakan lintas dekade—sesuatu yang masih langka di banyak kota pesisir Indonesia.
Modal yang Dimiliki Surabaya
Sesungguhnya Surabaya memiliki modal yang tidak kalah penting. Dari sekitar 3.000 hektare kawasan pesisir dan sempadan sungai, masih tersedia ruang untuk pendekatan berbasis alam.
Rehabilitasi mangrove berbasis komunitas, misalnya, terbukti lebih murah—sekitar Rp60–80 juta per hektare—dibandingkan proyek formal yang bisa menelan biaya hingga Rp 150 juta per hektare.
Selain menahan air, mangrove menyerap karbon, memperbaiki kualitas perairan, dan melindungi mata pencaharian nelayan.
Rijkswaterstaat menyebut pendekatan ini sebagai multi-layer safety: perlindungan fisik, penataan ruang adaptif, dan kesiapsiagaan sosial.
Jika diterjemahkan ke konteks Surabaya, mitigasi tidak berhenti pada tanggul dan pompa, melainkan juga pada keputusan berani menjaga ruang terbuka pesisir, mengendalikan alih fungsi lahan, serta memperkuat kapasitas warga.
Di sinilah pemikiran Elinor Ostrom menjadi relevan. Ia menegaskan bahwa sistem pengelolaan sumber daya yang tangguh hanya mungkin jika dibangun di atas kepercayaan.
Warga harus merasa menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek relokasi atau sosialisasi. Tanpa kepercayaan sosial, mitigasi akan selalu mahal dan rapuh.
Harapan justru tumbuh karena ketidakpastian tak pernah benar-benar hilang. Setiap rob yang datang mengingatkan bahwa kota ini masih hidup, masih bergerak, dan masih bisa belajar.
Harapan bukanlah janji bebas banjir atau bebas genangan, melainkan keberanian untuk berubah sebelum krisis memaksa.
Surabaya tidak perlu menjadi Amsterdam. Namun kota ini bisa belajar dari cara Belanda berhenti berperang dengan air dan mulai berdamai dengannya.
Pesisir yang tangguh bukan pesisir yang kering selamanya, melainkan pesisir yang tahu ke mana air harus pergi, siapa yang harus dilindungi lebih dulu, dan berapa harga yang pantas dibayar untuk sebuah rasa aman.
Jika ketidakpastian adalah takdir kota pesisir, maka harapan lahir dari satu kesadaran sederhana: air akan selalu datang, tetapi kita selalu punya pilihan tentang bagaimana menyambutnya. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments