Moderasi Beragama dan Pemberdayaan Ekonomi Menuju Indonesia Emas

Gagasan Indonesia Emas 2045 tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Di balik proyeksi bonus demografi dan ambisi menjadi negara berpendapatan tinggi, terdapat prasyarat sosial yang tak kalah penting, yakni kohesi sosial dan ketahanan kebangsaan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, moderasi beragama dan pemberdayaan ekonomi merupakan dua modal strategis yang saling terkait dan menentukan keberhasilan perjalanan menuju Indonesia Emas.

Moderasi beragama berperan menjaga ruang publik tetap inklusif dan damai. Ia menegaskan bahwa keberagamaan tidak harus berujung pada eksklusivisme atau klaim kebenaran tunggal yang meniadakan pihak lain.

Dalam masyarakat yang ditandai oleh perbedaan agama, etnis, dan budaya, sikap moderat menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial.

Tanpa stabilitas ini, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan sulit diwujudkan, karena konflik sosial selalu membawa biaya yang mahal, baik secara material maupun sosial.

Namun, moderasi beragama tidak dapat berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan kondisi sosial-ekonomi yang adil.

Ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya dapat melemahkan pesan-pesan moderasi.

Ketika sebagian warga merasa tertinggal dan terpinggirkan, narasi intoleran dan ekstrem lebih mudah menemukan resonansinya. Karena itu, pemberdayaan ekonomi harus dipahami sebagai bagian integral dari upaya memperkuat moderasi beragama.

Pemberdayaan ekonomi bukan semata soal peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang pemulihan martabat dan rasa memiliki.

Program penguatan UMKM, ekonomi berbasis komunitas, dan kewirausahaan sosial dapat menjadi sarana membangun solidaritas lintas kelompok.

Ketika masyarakat terlibat dalam aktivitas ekonomi yang produktif dan saling bergantung, ruang dialog dan kerja sama akan terbuka secara alami. Nilai-nilai moderasi—seperti saling menghormati, keadilan, dan gotong royong—tidak hanya diajarkan, tetapi dialami dalam praktik sehari-hari.

Sinergi antara moderasi beragama dan pemberdayaan ekonomi juga menuntut peran negara yang lebih integratif.

Kebijakan pembangunan tidak cukup berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi perlu sensitif terhadap keragaman sosial dan kearifan lokal.

Negara perlu hadir sebagai fasilitator yang memastikan akses ekonomi yang adil, sekaligus mendorong narasi keagamaan yang menyejukkan di ruang publik.

Kolaborasi dengan organisasi keagamaan, komunitas lokal, dan pelaku ekonomi menjadi kunci agar program tidak berhenti pada tataran simbolik.

Menuju Indonesia Emas, tantangan yang dihadapi semakin kompleks, mulai dari disrupsi teknologi hingga polarisasi sosial.

Dalam situasi ini, moderasi beragama dan pemberdayaan ekonomi menawarkan jangkar nilai sekaligus jalan praktis untuk menjaga arah pembangunan.

Keduanya bekerja pada level keyakinan dan keseharian warga, menjembatani idealisme kebangsaan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Pada akhirnya, Indonesia Emas bukan hanya tentang capaian ekonomi, tetapi juga tentang kualitas kehidupan bersama.

Dengan memperkuat moderasi beragama dan pemberdayaan ekonomi secara seimbang, Indonesia memiliki modal sosial yang kokoh untuk melangkah menuju masa depan yang maju, adil, dan damai. (*)