Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk terus mengkaji dan memberikan masukan konstruktif terhadap dinamika penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris LPHU PP Muhammadiyah, Ustaz Marzuki, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Mudzakarah Perhajian II yang digelar di Jakarta, Ahad (9/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Marzuki menyoroti pentingnya mencermati perubahan besar dalam tata kelola haji, termasuk rencana perpindahan pengelolaan dari Kementerian Agama menuju Kementerian Haji.
Menurutnya, perubahan tersebut menandai adanya pergeseran ekosistem dan sistem penyelenggaraan ibadah haji yang perlu dikaji secara mendalam.
“Kita bersama-sama akan mengaji dan menganalisa perkembangan-perkembangan terkait haji dan umrah. Ada umrah mandiri, ada pula perubahan besar seperti perpindahan pengelolaan dari Kementerian Agama menuju Kementerian Haji,” ujar Marzuki.
Ia menjelaskan bahwa Muhammadiyah melalui LPHU berkomitmen untuk bersikap proaktif dalam memberikan pandangan yang konstruktif terhadap setiap kebijakan pemerintah di bidang haji dan umrah. Tujuannya agar pelaksanaan ibadah ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga semakin profesional, transparan, dan berkeadilan.
“Artinya, ada perubahan ekosistem dan sistem yang memang perlu kita pelajari bersama, supaya Muhammadiyah bisa memberikan masukan yang relevan terhadap perkembangan itu,” lanjutnya.
Lebih jauh, Marzuki menegaskan bahwa hasil kajian dan analisis yang dilakukan LPHU Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaksanaan haji tahun 2026, terutama dalam menghadapi model pengelolaan yang baru.
“Harapannya, perkembangan ini bisa menjadi bahan rujukan untuk pelaksanaan haji 2026, agar pelaksanaan haji semakin bertambah sukses, bukan semakin semrawut,” tegasnya.
Ia menilai, perubahan sistem dan pengelolaan haji justru harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat pelayanan bagi jamaah. Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam penyelenggaraan ibadah haji yang modern dan profesional.
“Bergantinya sistem dan pengelolaan justru harus menjadikan penyelenggaraan haji kita semakin terarah dan menjadi contoh bagi negara lain,” tutup Marzuki. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments