Sebagai akademisi di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah, saya menyaksikan dari dekat bagaimana Persyarikatan bertransformasi menjadi organisasi modern dengan struktur yang solid dan amal usaha yang kian ekspansif.
Mulai dari sekolah hingga kampus, dari rumah sakit hingga lembaga filantropi, Muhammadiyah hadir sebagai kekuatan sosial yang nyata.
Namun, justru di balik kemegahan itulah, refleksi kritis harus terus meletup: jangan sampai kemajuan struktural bergerak menjauh, bahkan memunggungi fondasi ideologisnya.
Dalam praktik organisasi, kita kerap menjumpai kader yang cakap secara manajerial dan menempati posisi strategis, namun kering dalam refleksi ideologis.
Jangan memaknai jabatan sekadar sebagai tugas fungsi administratif, bukan mandat nilai.
Dalam perspektif sosiologi organisasi, fenomena ini mengindikasikan dominasi continuance commitment —komitmen berbasis kepentingan fungsional— ketimbang affective dan normative commitment yang berakar pada tanggung jawab moral (Meyer & Allen, 1991).
Jika pola ini mengkristal, Muhammadiyah berisiko bergeser dari organisasi normatif menjadi organisasi utilitarian yang memuja efisiensi daripada internalisasi nilai (Etzioni, 1964).
Di sisi lain, Muhammadiyah sejatinya kaya akan kader ideologis —yakni: para dosen, peneliti, dan intelektual— yang fasih melafalkan manhaj tarjih, wacana tajdid, serta visi Islam Berkemajuan.
Namun, tidak semua memiliki ruang struktural untuk mengintervensi kebijakan Persyarikatan.
Ideologi tumbuh subur dalam ruang diskursus dan mimbar akademik, namun sering kali gagap saat hendak diwujudkan dalam praktik kelembagaan.
Meminjam istilah Gramsci (1971), kader jenis ini belum berfungsi optimal sebagai “intelektual organik” karena gagasannya belum berkelindan dengan struktur kekuasaan yang memungkinkan institusionalisasi nilai.
Ketimpangan antara struktur dan ideologi ini bukanlah sekadar problem individual kader, melainkan anomali dalam sistem kaderisasi dan tata kelola organisasi.
Jika terus mengalami pembiaran, Muhammadiyah dapat terperosok ke dalam institutional drift —sebuah pergeseran dari gerakan nilai menuju organisasi layanan yang netral secara ideologis (Della Porta & Diani, 2020).
Amal usaha mungkin terus berkembang dan struktur tetap mapan, namun ruh tajdid perlahan menguap.
Oleh karena itu, integrasi antara kader ideologis, struktural, dan profesional harus dipancang sebagai agenda strategis.
Memahami makna profesionalisme di Muhammadiyah jangan sebagai kompetensi yang hampa nilai (value-free), melainkan manifestasi “Islam Berkemajuan” dalam wujud kebijakan dan kepemimpinan.
Amal usaha semestinya menjadi laboratorium ideologi —tempat di mana nilai-nilai diuji, dihidupkan, dan diterjemahkan dalam denyut nadi operasional sehari-hari.
Secara akademik, kaderisasi Muhammadiyah perlu bermutasi dari pendekatan linear menuju pendekatan ekosistemik.
Ideologi tidak boleh berhenti pada penguasaan dokumen resmi Persyarikatan, tetapi harus mewujud menjadi kapasitas kepemimpinan dan keberanian mengambil keputusan berbasis nilai.
Sebaliknya, kader struktural dan profesional harus terus merawat kesadaran ideologis agar tidak terjebak dalam teknokratisme yang kering makna.
Sebagaimana ditegaskan Burns (1978), kepemimpinan transformasional bukan sekadar mengelola organisasi, melainkan mentransformasikan nilai menjadi tindakan kolektif.
Inilah ujian eksistensial Muhammadiyah hari ini: apakah ia akan berhenti sebagai organisasi besar yang statis, atau terus berdenyut sebagai gerakan nilai yang memandu perubahan sosial.
Ahmad Dahlan pernah berpesan, “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.”
Kalimat ini bukan sekadar wasiat moral, melainkan fondasi ideologis yang fundamental tentang bagaimana organisasi ini seharusnya berjalan.
Struktur dan jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk membumikan Islam yang mencerahkan dan membebaskan.
Spirit Kiai Dahlan juga terekam dalam gugatan reflektifnya yang terkenal: “Sudahkah agama Islam itu diamalkan?”
Pertanyaan ini perlu kita gemakan kembali hari ini dalam skala kelembagaan.
Sudahkah ideologi Islam Berkemajuan benar-benar berdenyut dalam setiap kebijakan, kepemimpinan dan tata kelola?
Ataukah ia hanya menjadi jargon normatif yang indah di atas kertas, namun sunyi dalam praktik?
Tulisan ini semata-mata sebagai ajakan bagi seluruh warga Persyarikatan —pimpinan, kader, dan pengelola amal Usaha Muhammadiyah (AUM)— untuk kembali menautkan kemajuan organisasi dengan cita-cita besar Kiai Dahlan.
Jika struktur organisasi itu berjalan sebagai amanah ideologis, dan menterjemahkan ideologi dalam praksis kepemimpinan, maka Muhammadiyah tidak hanya akan besar secara institusional, tetapi juga matang secara ideologis.
Di sanalah letak kekuatan sejati Muhammadiyah: setia pada akar nilai, relevan dengan gerak zaman, dan istiqamah sebagai gerakan dakwah, tajdid, serta pelayan umat dan bangsa.***
0 Tanggapan
Empty Comments